Saatnya PNS Pensiun Dini

Jakarta - Saat desakan memperpanjang batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) jadi 58 tahun terus bergulir, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Jimly Asshiddiqie, justru menilai umur pensiun PNS harus lebih pendek dari yang berlaku saat ini.

"Umur PNS, 50 tahun saja sudah cukup," ujar Jimly dalam seminar 'Redefinisi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dalam Sistem Ketatanegaraan RI' yang diselenggarakan Kementerian PAN di Jakarta, Selasa 1 Maret 2011.

PNS sebaiknya cepat pensiun supaya ketika tamat bekerja masih produktif , demikian menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu. Di usia 50, tambah dia, PNS bisa membangun usaha yang baru, memanfaatkan jaringannya saat masih berdinas, termasuk untuk mengembangkan pasar usaha pasca pensiun nanti.

Sebagai salah seorang PNS, kami sangat setuju jika usia pensiun PNS diperpendek dari yang semula berdurasi 55-58 tahun menjadi 50 tahun. Dengan memangkas usia saat pensiun tersebut diharapkan para pensiunan PNS masih bisa produktif, membuka lapangan kerja dengan berwira usaha, dan bisa lebih menikmati hidup lebih lama.

Di usia 50 tahun pensiunan PNS masih memiliki tenaga untuk memulai usaha baru. Selain memanfaatkan tenaga, juga bisa memanfaatkan jaringan atau relasi yang sudah terbangun selama bekerja sebagai PNS.

Bahkan usulan tersebut juga mendapat dukungan dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi E.E. Mangindaan. Menurut Mangindaan, usulan tersebut bisa lebih mengefisienkan penggunaan anggaran negara untuk belanja gaji pegawai. Apalagi saat ini, lebih dari empat juta jumlah PNS telah menyerap anggaran sekitar 38 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu mempercepat masa kerja PNS akan selalu me-refresh kinerja. Sehingga para pegawai masih muda-muda. Selain itu dengan memudakan masa pensiun, membuat PNS bisa lebih produktif dengan menjalankan bisnis dan membuka lapangan kerja atau berkiprah di bidang sosial keagamaan.

Mangindaan berharap, rencana DPR mengubah Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian dengan RUU Aparat Sipil Negara, bisa mengubah kondisi yang ada. Aturan lain yang akan dirubah untuk memperbaiki sistem pensiun PNS adalah merevisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda atau Duda Pegawai.

Perubahan yang diharapkan Kemen PAN dan RB tadi adalah seluruh PNS menyisihkan 4,75 persen gajinya untuk iuran pensiun. Besaran prosentase tersebut, meskipun belum bisa sepenuhnya menutupi pembayaran uang pensiun. Tetapi, minimal bisa mengurangi beban APBN.

Sebagai seorang PNS ijinkan kami memberikan sedikit usul tentang revisi UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai pasal 9 Hak atas pensiun pegawai. Ayat (1) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri :

a. telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun.
Mohon kata-kata “dan” diubah menjadi "atau" sehingga menjadi
a. telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun atau mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun.

Dengan begitu PNS yang sudah memiliki masa kerja 20 tahun, meskipun belum berusia 50 tahun mempunyai hak untuk mengajukan pensiun dini. Sebagai contoh si A diangkat menjadi PNS pada usia 20 tahun pada bulan April tahun 1991, maka pada saat masa kerjanya menjadi PNS telah mencapai 20 tahun yaitu pada bulan April tahun 2011 dia berhak untuk mengajukan permohonan berhenti menjadi PNS dengan hormat dan mendapat hak pensiun meskipun usianya baru 40 tahun.

Bila aturan ini disetujui tentulah akan membuat kinerja PNS makin bagus, karena selalu dire-fresh dengan tenaga muda. Sudah selayaknya mereka yang mempunyai masa kerja 20 tahun lebih berhak mengajukan pensiun, untuk menghindari kejenuhan dan sekaligus menghindari kemungkinan mereka melakukan kolusi mengingat dengan masa kerja 20 tahun lebih tentunya telah memiliki jaringan dan relasi yang berhubungan erat dengan pekerjaan.

Dan itu sangat riskan untuk menimbulkan KKN. Oleh karena itu UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai pasal 9 Hak atas pensiun pegawai. Ayat (1) yang berbunyi :

Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri :
telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun.

Seharusnya segera diganti menjadi: Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri :
telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun atau mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun.

Rosi Sugiarto
Pondok TK Al Firdaus, Jl. Alun-alun Jatisari BSB Mijen Semarang
rosisugiarto@gmail.com
089668015358


Praktek penimbunan BBM melibatkan oknum aparat keamanan. Seperti apa modusnya? Tonton "Reportase Investigasi", Minggu, 26 Mei 2013, pukul 16.45, hanya di TRANSTV

(wwn/wwn)