Rabu, 09/03/2011 12:36 WIB

KPK Periksa Dirjen Listrik Kementerian ESDM Lagi

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jacob Purwono lagi. Jacob akan diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan dan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya.

Jacob yang mengenakan kemeja bergaris warna hitam datang di kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (9/3/2011)
sekitar pukul 10.30 WIB.

Jacob didampingi dua kuasa hukumnya. Namun Jacob sama sekali menolak memberikan komentar saat dicecar pertanyaan oleh wartawan.

Jacob diduga melakukan mark-up dalam proyek pengadaan dan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya berupa Solar Home System (SHS) tahun 2007-2008 dengan nilai total kerugian negara hingga Rp 119 miliar. Lalu, pada proyek yang sama di tahun 2009, keuangan negara yang dirugikan mencapai Rp 150 miliar.

Jacob menyandang status tersangka atas proyek tahun 2007-2008 sejak 29 Juni 2010 bersama pejabat pembuat komitmen bernama Kosasih. Sedangkan untuk proyek yang kedua, Jacob dijerat sebagai tersangka pada 29 Agustus 2010 bersama pejabat pembuat komitmen Ridwan Sanjaya.

Para tersangka diduga melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 dan atau pasal 5 dan atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup.

Selain Jacob Purwono, KPK juga mengagendakan pemeriksaan sejumlah tersangka dalam kasus yang berbeda-beda. Antara lain Sekretaris Menkokesra era Aburizal Bakrie, Sutedjo Yuwono.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fjp/aan)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%