Selasa, 08/03/2011 16:50 WIB

LSM Keluhkan Kekerasan Perempuan & Anak di Solo Masih Tinggi

Muchus Budi R. - detikNews
Solo - Sejumlah aktivis LSM pemerhati anak dan perempuan di Solo, mendatangi Pemkot Surakarta. Mereka mengeluhkan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan yang dinilai masih cukup tinggi.

Sejumlah aktivis LSM dari Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS), datang ke Balaikota Surakarta, Selasa (8/3/2011). PTPAS adalah konsorsium yang beranggotakan 44 lembaga termasuk unsur pemerintah dan 4 pemerhati masalah anak dan perempuan.

Berdasarkan data PTPAS, sejak 2006 sampai akhir 2010 tercatat sebanyak 634 kasus kekerasan. Rinciannya, pada 2006 terdapat 134 kasus, tahun 2007 terdapat 154 kasus, tahun 2008 terdapat 137 kasus, tahun 2009 terdapat 101 kasus, dan tahun 2010 terdapat 110 kasus.

Divisi Advokasi PTPAS, Nurul Sutarti, mengatakan, dibanding dua tahun sebelumnya, cenderung ada penurunan jumlah. Namun demikian masih cukup memprihatinkan. Apalagi angka tersebut baru sebatas jumlah kekerasan yang dilaporkan, sehingga dipastikan masih banyak kekerasan lain yang tidak tercatat.

"Padahal upaya penanggulangan telah dilakukan sejak 2004 silam, salah satunya dengan membentuk PTPAS tersebut. Banyaknya SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah-red) yang bergabung dalam PTPAS, ternyata belum mampu memberikan jaminan perlindungan bagi korban. Justru korban selama ini cenderung menjadi lebih menderita," papar Nurul.

Dia mencontohkan, dalam penanganan anak jalanan, upaya penanggulangan yang dilakukan selama ini justru memposisikan anak-anak tersebut sebagai pihak yang tidak dikehendaki keberadaannya. Penanganannya dengan cara razia dinilainya tidak tepat, apalagai tindakan itu tidak ditindaklanjuti dengan upaya pemberdayaan yang konkret.

Contoh lain adalah perlakuan terhadap anak sekolah yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam pandangan PTPAS, selama ini para korban ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, karena tak jarang setelah terjadi kasus, para korban justru dikeluarkan dari sekolah dengan alasan menjaga nama baik sekolah.

Padahal seharusnya pihak sekolah harus mendampingi dan memulihkan kondisi mental korban, bukannya justru mencampakkan dengan alasan menjaga nama baik.

Sementara itu, pihak Pemkot diwakili oleh Sumilir Wijayanti dari Bappermas Pemkot Surakarta mengatakan, Pemkot tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut sendirian. Semua pihak harus membantu menyelesaikan kasus yang cukup rumit tersebut. Karena itulah PTPAS dibentuk.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mbr/fay)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%