detikcom
Kamis, 03/03/2011 06:35 WIB

Video Panas Anggota FPAN DPRD dan Istri Bocor, Hebohkan Purworejo

Parwito - detikNews
Halaman 1 dari 2
Purworejo - Video panas wakil rakyat kembali beredar. Namun berbeda dengan video yang sudah-sudah, video yang menghebohkan warga Purworejo, Jawa Tengah, itu diperankan oleh sang politisi dan istri.

Dari penelusuran detikcom, Kamis (3/3/2011), diketahui sang politisi, berinisial IF, adalah anggota DPRD Puworejo dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN). Dia adalah anggota DPRD termuda dan anak tokoh ternama di Purworejo.

Sementara wanita tersebut, MH, merupakan istri sah dari pernikahan IF yang kedua. MH adalah anggota PNS Pemkab Purworejo.

Video yang berdurasi kurang lebih tiga menit itu sudah beberapa hari ini beredar di Purworejo. Sejumlah warga juga menyakini, 'aktor' dalam video tersebut adalah sang politisi yang dimaksud.

Bahkan Hartono, salah seorang teman dekat IF, membenarkan pemeran dalam video itu adalah IF dan MH. “Soal siapa yang menyebarkan video itu saya sama sekali tidak tahu. Siapa pun pelakunya, yang pasti yang menyebarkannya adalah orang yang benar-benar tidak bertanggung jawab,” kata Hartono.

Hanya saja, Hartono menuturkan, kepadanya IF pernah bercerita sempat menjual sebuah laptop, yang kemungkinan menjadi awal beredarnya video dokumentasi pribadi itu.

“IF itu orangnya suka teledor mungkin di dalam laptopnya file video yang sempat disimpan sudah dihapus. Tetapi saat dijual di folder recycle bin tidak dihapus oleh IF. Bisa jadi diambil pembelinya dan disebarkan kemana-mana video IF itu,” ungkap Hartono yang merasa kasihan dengan teman dekatnya itu.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(lrn/lrn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%