Ical Pertanyakan Alasan Pemerintah Masih Impor Beras

Jakarta Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mempertanyakan masih adanya kebijakan impor beras. Sebab, produksi padi saat ini sedang mengalami masa peningkatan.

"Ngapain impor beras. Tadi saya nanya ke Dirjen Sarana dan Prasarana (Kementan) bahwa jawabnya produksi padi tinggi, terutama di saat masa panen ini," kata Ical panggilan akrabnya, saat melakukan panen raya bersama Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di Serang, Banten, Rabu (23/2/2011).

Ical mengatakan jika memang stok beras sudah cukup dari petani, maka sudah kewajiban pemerintah untuk membelinya dari petani lokal.

"Kita beli saja dari petani," imbuhnya.

Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, Ical berharap pemerintah juga menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah di tingkat petani dalam rangka menaikkan Nilai Tukar Petani (NTP). Diharapkan pemerintah atau Bulog bisa memberi HPP dengan harga Rp 2640.

"Tetapi saya kira untuk kepentingan petani juga alangkah baiknya kalau pemerintah menaikan harga tersebut sehingga menaikan harga yang lebih sehingga stock beras ada lagi,” ujarnya.

Hal senada juga dijelaskan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo. Firman yang juga ikut dalam panen raya itu menyatakan bahwa fraksinya sangat menolak adanya kebijakan impor beras. Untuk itu, Firman mendesak pemerintah mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/2010 tentang Pembebasan Bea Masuk Impor serta PMK Nomor 13/2011 tentang Perubahan 57 Pos Tarif Bahan Pangan.

"Karena kebijakan tersebut sangat merugikan petani dengan membanjirnya produk impor," jelasnya.

Di banding melakukan kebijakan produk impor, Firman juga mendesak pemerintah melakukan terobosan konkrit untuk memberdayakan nasib petani dan cara mempermudah berbagai kebijakan pro-petani. Di antaranya memberikan kemudahan pupuk.

"Jika pemerintah mempertahankan kebijakan impor beras, maka yang diuntungkan adalah para spekulan dan importir yang selama ini menikmati keuntungan," paparnya.
(mpr/ndr)