detikcom
Sabtu, 19/02/2011 06:31 WIB

Pesawat Merpati Tergelincir Akibat Gagal Take Off di Kupang

Irwan Nugroho - detikNews
Ilustrasi (airport-data.com)
Jakarta - Sebuah pesawat Merpati MA 60 mengalami gagal take off di Bandara El Tari, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Beruntung tidak ada korban dalam musibah ini.

Seorang saksi mata, Robin, yang tengah berada di bandara tersebut mengatakan, kecelakan pesawat baling-baling itu terjadi pada pukul 06.20 WITA, Sabtu (19/2/2011).

"Pas mau ngangkat (take off) ke udara, nggak jadi. Pesawat tergelincir ke luar dari landasan," kata Robin, kepada detikcom.

Menurut Robin, begitu pesawat berhenti di luar landasan, 2 unit mobil pemadam kebakaran mendekat ke pesawat. Namun, ia tidak melihat munculnya percikan api dari pesawat tersebut.

"Semua penumpang sudah dievakuasi," kata penumpang yang hendak terbang ke Jakarta ini.

Pihak Bandara El Tari membenarkan adanya kecelakaan pesawat Merpati tersebut. Pesawat dengan tujuan Ruteng berikut penumpanganya itu sedang dievakuasi.

"Memang sempat ada kerusakan sedikit, tapi nggak apa-apa. Penumpangnya sudah dievakuasi. Namun, untuk berapa jumlahnya, langsung tanya ke Merpati saja," kata Lydia, salah satu petugas Bandara El Tari saat dihubungi.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(irw/irw)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%