Rabu, 16/02/2011 11:25 WIB

Konflik Horizontal Terulang, Peran Intelijen dan Pemda Dipertanyakan foto

Laurencius Simanjuntak - detikNews
Jakarta - Rangkaian konflik horizontal yang terjadi dua pekan terakhir, merupakan indikasi kuat ada masalah pada sisi sistem kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) daerah. Perangkat pemerintahan terbawah harus memperhatikannya dengan menggiatkan kembali fungsi intelijen.

Demikian kata Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman, menanggapi terjadinya lagi kekerasan antar kelompok masyarakat. Hal ini disampaikannya sebelum mengikuti sidang paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/2/2011).

"Kamtibmas kita bermasalah. Polisi bagaimana? Renumerasi sudah dinaikkan. Camat dan Kepala Desa, mana ini fungsinya? Perangkat di tingkat bawah nggak jalan," gugat Benny.

Politisi dari Fraksi PD ini menduga perangkat pemerintahan daerah tidak menindaklanjuti secara serius rekomendasi yang disampaikan pihak intelijen. Padahal justru intelijen yang bisa mendapatkan informasi mengenai kemungkinan terjadinya konflik dan merekomendasikan tindakan pencegahannya.

Namun bisa jadi masalah justru terletak pada peran intelijen di tingkat daerah. Bila saja intelijen di tingkat daerah berfungsi maksimal, seharusnya mereka mendapatkan informasi akurat tentang kemungkinan terjadinya konflik dan sehingga bisa cepat dilakukan tindakan pencegahan.

"Ada masalah di intelijen kita. Intelijen sangat dibutuhkan bagi pemimpin penegak hukum untuk mengambil langkah pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana. Di kabupaten unit intelijen sangat dibutuhkan," ujar Benny.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(lh/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
75%
Kontra
25%