detikcom
Rabu, 16/02/2011 11:25 WIB

Konflik Horizontal Terulang, Peran Intelijen dan Pemda Dipertanyakan foto

Laurencius Simanjuntak - detikNews
Jakarta - Rangkaian konflik horizontal yang terjadi dua pekan terakhir, merupakan indikasi kuat ada masalah pada sisi sistem kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) daerah. Perangkat pemerintahan terbawah harus memperhatikannya dengan menggiatkan kembali fungsi intelijen.

Demikian kata Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman, menanggapi terjadinya lagi kekerasan antar kelompok masyarakat. Hal ini disampaikannya sebelum mengikuti sidang paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/2/2011).

"Kamtibmas kita bermasalah. Polisi bagaimana? Renumerasi sudah dinaikkan. Camat dan Kepala Desa, mana ini fungsinya? Perangkat di tingkat bawah nggak jalan," gugat Benny.

Politisi dari Fraksi PD ini menduga perangkat pemerintahan daerah tidak menindaklanjuti secara serius rekomendasi yang disampaikan pihak intelijen. Padahal justru intelijen yang bisa mendapatkan informasi mengenai kemungkinan terjadinya konflik dan merekomendasikan tindakan pencegahannya.

Namun bisa jadi masalah justru terletak pada peran intelijen di tingkat daerah. Bila saja intelijen di tingkat daerah berfungsi maksimal, seharusnya mereka mendapatkan informasi akurat tentang kemungkinan terjadinya konflik dan sehingga bisa cepat dilakukan tindakan pencegahan.

"Ada masalah di intelijen kita. Intelijen sangat dibutuhkan bagi pemimpin penegak hukum untuk mengambil langkah pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana. Di kabupaten unit intelijen sangat dibutuhkan," ujar Benny.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(lh/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%