Detik.com News
Detik.com

Rabu, 16/02/2011 11:25 WIB

Konflik Horizontal Terulang, Peran Intelijen dan Pemda Dipertanyakan foto

Laurencius Simanjuntak - detikNews
Jakarta - Rangkaian konflik horizontal yang terjadi dua pekan terakhir, merupakan indikasi kuat ada masalah pada sisi sistem kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) daerah. Perangkat pemerintahan terbawah harus memperhatikannya dengan menggiatkan kembali fungsi intelijen.

Demikian kata Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman, menanggapi terjadinya lagi kekerasan antar kelompok masyarakat. Hal ini disampaikannya sebelum mengikuti sidang paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/2/2011).

"Kamtibmas kita bermasalah. Polisi bagaimana? Renumerasi sudah dinaikkan. Camat dan Kepala Desa, mana ini fungsinya? Perangkat di tingkat bawah nggak jalan," gugat Benny.

Politisi dari Fraksi PD ini menduga perangkat pemerintahan daerah tidak menindaklanjuti secara serius rekomendasi yang disampaikan pihak intelijen. Padahal justru intelijen yang bisa mendapatkan informasi mengenai kemungkinan terjadinya konflik dan merekomendasikan tindakan pencegahannya.

Namun bisa jadi masalah justru terletak pada peran intelijen di tingkat daerah. Bila saja intelijen di tingkat daerah berfungsi maksimal, seharusnya mereka mendapatkan informasi akurat tentang kemungkinan terjadinya konflik dan sehingga bisa cepat dilakukan tindakan pencegahan.

"Ada masalah di intelijen kita. Intelijen sangat dibutuhkan bagi pemimpin penegak hukum untuk mengambil langkah pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana. Di kabupaten unit intelijen sangat dibutuhkan," ujar Benny.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(lh/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%