detikcom
Rabu, 16/02/2011 11:25 WIB

Konflik Horizontal Terulang, Peran Intelijen dan Pemda Dipertanyakan foto

Laurencius Simanjuntak - detikNews
Jakarta - Rangkaian konflik horizontal yang terjadi dua pekan terakhir, merupakan indikasi kuat ada masalah pada sisi sistem kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) daerah. Perangkat pemerintahan terbawah harus memperhatikannya dengan menggiatkan kembali fungsi intelijen.

Demikian kata Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman, menanggapi terjadinya lagi kekerasan antar kelompok masyarakat. Hal ini disampaikannya sebelum mengikuti sidang paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/2/2011).

"Kamtibmas kita bermasalah. Polisi bagaimana? Renumerasi sudah dinaikkan. Camat dan Kepala Desa, mana ini fungsinya? Perangkat di tingkat bawah nggak jalan," gugat Benny.

Politisi dari Fraksi PD ini menduga perangkat pemerintahan daerah tidak menindaklanjuti secara serius rekomendasi yang disampaikan pihak intelijen. Padahal justru intelijen yang bisa mendapatkan informasi mengenai kemungkinan terjadinya konflik dan merekomendasikan tindakan pencegahannya.

Namun bisa jadi masalah justru terletak pada peran intelijen di tingkat daerah. Bila saja intelijen di tingkat daerah berfungsi maksimal, seharusnya mereka mendapatkan informasi akurat tentang kemungkinan terjadinya konflik dan sehingga bisa cepat dilakukan tindakan pencegahan.

"Ada masalah di intelijen kita. Intelijen sangat dibutuhkan bagi pemimpin penegak hukum untuk mengambil langkah pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana. Di kabupaten unit intelijen sangat dibutuhkan," ujar Benny.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(lh/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%