Detik.com News
Detik.com
Senin, 14/02/2011 15:05 WIB

RI Stop Evakuasi WNI dari Mesir video foto

Anwar Khumaini - detikNews
RI Stop Evakuasi WNI dari Mesir
Jakarta - Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghentikan evakuasi WNI dari Mesir. Perkembangan Mesir dinilai berangsur membaik usai lengsernya Hosni Mubarak.

"Sehubungan dengan perkembangan di Mesir yang berangsur membaik setelah mundurnya Mubarak, maka pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk memberhentikan proses evakuasi WNI di Mesir," ujar Ketua Satgas Evakuasi WNI dari Mesir Hassan Wirajuda dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (14/2/2011).

Menurut Hassan, Satgas telah memulangkan 2.432 WNI dengan 6 kali kepulangan. Rinciannya 1.414 pria dan 1.018 perempuan. "Mayoritas dari mereka mahasiswa dan pelajar," imbuh mantan Menlu ini.

Satgas, lanjut Hassan, juga akan mengatur kepulangan WNI ke Kairo kembali. WNI diberi waktu 30 hari sejak tiba di Indonesia.

Dalam masa 30 hari itu, WNI diminta mengatur hal-hal terkait dengan dokumen perjalanan, visa, dan pengaturan tiket kereta, bus serta pesawat dari daerah asal ke Jakarta serta ke Kairo. Semua biaya akan ditanggung oleh Satgas.

"Untuk pengaturan pengembalian WNI akan diatur oleh posko yang berpusat di Kemendiknas. Ini dimaksudkan untuk pemudahan proses pengembalian WNI ke Mesir," tutup Hassan.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(nik/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%