detikcom
Senin, 14/02/2011 15:05 WIB

RI Stop Evakuasi WNI dari Mesir video foto

Anwar Khumaini - detikNews
Jakarta - Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghentikan evakuasi WNI dari Mesir. Perkembangan Mesir dinilai berangsur membaik usai lengsernya Hosni Mubarak.

"Sehubungan dengan perkembangan di Mesir yang berangsur membaik setelah mundurnya Mubarak, maka pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk memberhentikan proses evakuasi WNI di Mesir," ujar Ketua Satgas Evakuasi WNI dari Mesir Hassan Wirajuda dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (14/2/2011).

Menurut Hassan, Satgas telah memulangkan 2.432 WNI dengan 6 kali kepulangan. Rinciannya 1.414 pria dan 1.018 perempuan. "Mayoritas dari mereka mahasiswa dan pelajar," imbuh mantan Menlu ini.

Satgas, lanjut Hassan, juga akan mengatur kepulangan WNI ke Kairo kembali. WNI diberi waktu 30 hari sejak tiba di Indonesia.

Dalam masa 30 hari itu, WNI diminta mengatur hal-hal terkait dengan dokumen perjalanan, visa, dan pengaturan tiket kereta, bus serta pesawat dari daerah asal ke Jakarta serta ke Kairo. Semua biaya akan ditanggung oleh Satgas.

"Untuk pengaturan pengembalian WNI akan diatur oleh posko yang berpusat di Kemendiknas. Ini dimaksudkan untuk pemudahan proses pengembalian WNI ke Mesir," tutup Hassan.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(nik/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%