detikcom
Senin, 14/02/2011 15:05 WIB

RI Stop Evakuasi WNI dari Mesir video foto

Anwar Khumaini - detikNews
Jakarta - Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghentikan evakuasi WNI dari Mesir. Perkembangan Mesir dinilai berangsur membaik usai lengsernya Hosni Mubarak.

"Sehubungan dengan perkembangan di Mesir yang berangsur membaik setelah mundurnya Mubarak, maka pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk memberhentikan proses evakuasi WNI di Mesir," ujar Ketua Satgas Evakuasi WNI dari Mesir Hassan Wirajuda dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (14/2/2011).

Menurut Hassan, Satgas telah memulangkan 2.432 WNI dengan 6 kali kepulangan. Rinciannya 1.414 pria dan 1.018 perempuan. "Mayoritas dari mereka mahasiswa dan pelajar," imbuh mantan Menlu ini.

Satgas, lanjut Hassan, juga akan mengatur kepulangan WNI ke Kairo kembali. WNI diberi waktu 30 hari sejak tiba di Indonesia.

Dalam masa 30 hari itu, WNI diminta mengatur hal-hal terkait dengan dokumen perjalanan, visa, dan pengaturan tiket kereta, bus serta pesawat dari daerah asal ke Jakarta serta ke Kairo. Semua biaya akan ditanggung oleh Satgas.

"Untuk pengaturan pengembalian WNI akan diatur oleh posko yang berpusat di Kemendiknas. Ini dimaksudkan untuk pemudahan proses pengembalian WNI ke Mesir," tutup Hassan.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nik/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%