detikcom

Rabu, 09/02/2011 10:59 WIB

Vila Langgar Kesucian Pura Uluwatu

DPRD Badung Desak Revisi Perda RTRW Bali

Gede Suardana - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - DPRD Badung mendesak Gubernur Bali Made Mangku Pastika menunda penerapan dan merevisi Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bali. Jika Perda itu dilaksanakan, maka puluhan hotel di Bali akan terancam dibongkar.

"Terkait surat gubernur, kita meminta agar menunda penertiban itu. Perlu revisi Perda No 16 Tahun 2009 tentang Rencana RTRW Bali 2009-2029," kata Ketua DPRD Badung, Made Sumer kepada detikcom melalui telepon, Rabu (9/2/2011).

Sumer menilai, jika Perda RTRW dilaksanakan secara murni, maka puluhan hotel di Uluwatu dan Kuta akan terancam dibongkar.

"Dapat dibayangkan jika Perda RTRW itu dilaksanakan secara murni, siapa yang ganti rugi jika Hotel Bvlgari meminta ganti rugi triliunan rupiah jika dibongkar," kata Sumer.

Puluhan hotel di Kuta pun, menurut Sumer, akan dinyatakan melanggar sempadan pantai. "Berapa hotel di Kuta yang melanggar sempadan pantai. Penertiban sulit dilakukan karena banyak hotel yang harus dibongkar. Berapa ganti rugi semuanya. Ini sangat meresahkan masyarakat," katanya.

Sumer menambahkan jika membongkar vila dan restoran di kawasan Uluwatu harus ada aturan pembongkaran, seperti besaran dan siapa yang bertanggungjawab memberikan ganti rugi.

Untuk itu, DPRD Badung meminta Gubernur Pastika menunda penegakan Perda RTRW kemudian merevisinya sehingga pelaksanaan menjadi serasi dan harmonis.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(gds/rdf)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%