Detik.com News
Detik.com
Rabu, 09/02/2011 10:59 WIB

Vila Langgar Kesucian Pura Uluwatu

DPRD Badung Desak Revisi Perda RTRW Bali

Gede Suardana - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - DPRD Badung mendesak Gubernur Bali Made Mangku Pastika menunda penerapan dan merevisi Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bali. Jika Perda itu dilaksanakan, maka puluhan hotel di Bali akan terancam dibongkar.

"Terkait surat gubernur, kita meminta agar menunda penertiban itu. Perlu revisi Perda No 16 Tahun 2009 tentang Rencana RTRW Bali 2009-2029," kata Ketua DPRD Badung, Made Sumer kepada detikcom melalui telepon, Rabu (9/2/2011).

Sumer menilai, jika Perda RTRW dilaksanakan secara murni, maka puluhan hotel di Uluwatu dan Kuta akan terancam dibongkar.

"Dapat dibayangkan jika Perda RTRW itu dilaksanakan secara murni, siapa yang ganti rugi jika Hotel Bvlgari meminta ganti rugi triliunan rupiah jika dibongkar," kata Sumer.

Puluhan hotel di Kuta pun, menurut Sumer, akan dinyatakan melanggar sempadan pantai. "Berapa hotel di Kuta yang melanggar sempadan pantai. Penertiban sulit dilakukan karena banyak hotel yang harus dibongkar. Berapa ganti rugi semuanya. Ini sangat meresahkan masyarakat," katanya.

Sumer menambahkan jika membongkar vila dan restoran di kawasan Uluwatu harus ada aturan pembongkaran, seperti besaran dan siapa yang bertanggungjawab memberikan ganti rugi.

Untuk itu, DPRD Badung meminta Gubernur Pastika menunda penegakan Perda RTRW kemudian merevisinya sehingga pelaksanaan menjadi serasi dan harmonis.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(gds/rdf)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%