detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Minggu, 20/04/2014 13:02 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Rabu, 09/02/2011 10:59 WIB

Vila Langgar Kesucian Pura Uluwatu

DPRD Badung Desak Revisi Perda RTRW Bali

Gede Suardana - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - DPRD Badung mendesak Gubernur Bali Made Mangku Pastika menunda penerapan dan merevisi Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bali. Jika Perda itu dilaksanakan, maka puluhan hotel di Bali akan terancam dibongkar.

"Terkait surat gubernur, kita meminta agar menunda penertiban itu. Perlu revisi Perda No 16 Tahun 2009 tentang Rencana RTRW Bali 2009-2029," kata Ketua DPRD Badung, Made Sumer kepada detikcom melalui telepon, Rabu (9/2/2011).

Sumer menilai, jika Perda RTRW dilaksanakan secara murni, maka puluhan hotel di Uluwatu dan Kuta akan terancam dibongkar.

"Dapat dibayangkan jika Perda RTRW itu dilaksanakan secara murni, siapa yang ganti rugi jika Hotel Bvlgari meminta ganti rugi triliunan rupiah jika dibongkar," kata Sumer.

Puluhan hotel di Kuta pun, menurut Sumer, akan dinyatakan melanggar sempadan pantai. "Berapa hotel di Kuta yang melanggar sempadan pantai. Penertiban sulit dilakukan karena banyak hotel yang harus dibongkar. Berapa ganti rugi semuanya. Ini sangat meresahkan masyarakat," katanya.

Sumer menambahkan jika membongkar vila dan restoran di kawasan Uluwatu harus ada aturan pembongkaran, seperti besaran dan siapa yang bertanggungjawab memberikan ganti rugi.

Untuk itu, DPRD Badung meminta Gubernur Pastika menunda penegakan Perda RTRW kemudian merevisinya sehingga pelaksanaan menjadi serasi dan harmonis.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(gds/rdf)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%