detikcom
Rabu, 09/02/2011 10:59 WIB

Vila Langgar Kesucian Pura Uluwatu

DPRD Badung Desak Revisi Perda RTRW Bali

Gede Suardana - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - DPRD Badung mendesak Gubernur Bali Made Mangku Pastika menunda penerapan dan merevisi Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bali. Jika Perda itu dilaksanakan, maka puluhan hotel di Bali akan terancam dibongkar.

"Terkait surat gubernur, kita meminta agar menunda penertiban itu. Perlu revisi Perda No 16 Tahun 2009 tentang Rencana RTRW Bali 2009-2029," kata Ketua DPRD Badung, Made Sumer kepada detikcom melalui telepon, Rabu (9/2/2011).

Sumer menilai, jika Perda RTRW dilaksanakan secara murni, maka puluhan hotel di Uluwatu dan Kuta akan terancam dibongkar.

"Dapat dibayangkan jika Perda RTRW itu dilaksanakan secara murni, siapa yang ganti rugi jika Hotel Bvlgari meminta ganti rugi triliunan rupiah jika dibongkar," kata Sumer.

Puluhan hotel di Kuta pun, menurut Sumer, akan dinyatakan melanggar sempadan pantai. "Berapa hotel di Kuta yang melanggar sempadan pantai. Penertiban sulit dilakukan karena banyak hotel yang harus dibongkar. Berapa ganti rugi semuanya. Ini sangat meresahkan masyarakat," katanya.

Sumer menambahkan jika membongkar vila dan restoran di kawasan Uluwatu harus ada aturan pembongkaran, seperti besaran dan siapa yang bertanggungjawab memberikan ganti rugi.

Untuk itu, DPRD Badung meminta Gubernur Pastika menunda penegakan Perda RTRW kemudian merevisinya sehingga pelaksanaan menjadi serasi dan harmonis.Next

Halaman 1 2

Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(gds/rdf)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%