detikcom
Senin, 07/02/2011 11:59 WIB

Mesir Bergolak

AS Kerahkan Kapal Perang dan Tentara ke Mesir video foto

Rita Uli Hutapea - detikNews
kapal perang USS Kearsarge (Press TV)
Kairo - Mesir terus bergolak. Di tengah revolusi yang melanda negeri itu, Amerika Serikat (AS) mengerahkan kapal-kapal perangnya termasuk sebuah kapal perang dengan 800 tentara dan aset-aset militer lainnya ke Mesir.

Menurut pejabat-pejabat di Washington, seperti dilansir media Press TV, Senin (7/4/2011), langkah itu sebagai persiapan kalau-kalau terjadi evakuasi besar-besaran warga AS dari Mesir.

Beredar rumor bahwa AS tengah melakukan intervensi militer di Kairo dengan mengerahkan kapal-kapal perang tersebut. Namun hal itu dibantah Pentagon. Ditegaskan Pentagon, pengerahan kapal-kapal perang tersebut terutama untuk evakuasi warga AS jika situasi di Mesir terus memburuk.

Langkah ini diambil AS setelah bulan lalu diberitakan bahwa resimen aviasi AS telah digerakkan untuk ditempatkan ke Semenanjung Sinai di Mesir guna mendukung pasukan multinasional yang mengawasi perjanjian damai Mesir-Israel.

Aksi demo telah melanda Mesir sejak bulan Januari lalu. Para demonstran menuntut Presiden Mesir Hosni Mubarak mundur. Namun pemimpin yang telah berkuasa selama 30 tahun itu menolak untuk mundur saat ini sesuai desakan para demonstran. Mubarak telah menegaskan dirinya baru akan mundur setelah pemilihan presiden yang rencananya akan digelar pada September mendatang.

Menurut badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sejauh ini setidaknya 300 orang telah tewas dan ribuan lainnya luka-luka selama berlangsungnya aksi demonstrasi antipemerintah di Mesir.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(ita/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%