Detik.com News
Detik.com
Senin, 31/01/2011 03:06 WIB

TKI Disiksa di Arab Saudi

DPR Tuntut Perlindungan Pemerintah Terhadap TKI

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
DPR Tuntut Perlindungan Pemerintah Terhadap TKI foto: Rieke Diah Pitaloka/detikcom
Jakarta - DPR menuntut upaya maksimal pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada TKI di luar negeri. Armayeh Binti Sanuri (20), TKW asal Pontianak yang disiksa majikannya di Madinah, Arab Saudi, menambah rentetan buruknya kinerja pemerintah dalam hal ini.

"Pemerintah harus memaksimalkan perlindungan kepada TKI di luar negeri, jangan main-main karena kasihan sekali pahlawan devisa ini justru jadi pahlawan derita," ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR, Irgan Chaerul Mahfidz, kepada detikcom, Senin (31/1/2011).

Terkait kasus Armayeh, Irgan berharap pemerintah dalam hal ini Kemenakertrans memberikan perlindungan terhadap hak-haknya. Dimulai dari memberikan bantuan hukum hingga menuntut hak-hak Armayeh yang belum diberikan majikannya.

"Pemerintah harus memastikan majikannya diproses hukum. Kita minta diberikan
bantuan hukum untuk menghadapi pengadilan di Arab Saudi. Hak-haknya seperti kesehatan dan gaji harus diberikan," imbau Irgan.

Selain itu, pemerintah juga diminta memperketat seleksi perizinan PJTKI. Kepada perusahaan penyalur TKI yang terkesan main-main, pemerintah harus mengambil langkah tegas.

"Harus ada pertanggungjawaban, kalau memang ada pelanggaran harus dicabut izin usahanya," tandasnya.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/adi)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%