detikcom

Senin, 31/01/2011 03:06 WIB

TKI Disiksa di Arab Saudi

DPR Tuntut Perlindungan Pemerintah Terhadap TKI

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
foto: Rieke Diah Pitaloka/detikcom
Jakarta - DPR menuntut upaya maksimal pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada TKI di luar negeri. Armayeh Binti Sanuri (20), TKW asal Pontianak yang disiksa majikannya di Madinah, Arab Saudi, menambah rentetan buruknya kinerja pemerintah dalam hal ini.

"Pemerintah harus memaksimalkan perlindungan kepada TKI di luar negeri, jangan main-main karena kasihan sekali pahlawan devisa ini justru jadi pahlawan derita," ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR, Irgan Chaerul Mahfidz, kepada detikcom, Senin (31/1/2011).

Terkait kasus Armayeh, Irgan berharap pemerintah dalam hal ini Kemenakertrans memberikan perlindungan terhadap hak-haknya. Dimulai dari memberikan bantuan hukum hingga menuntut hak-hak Armayeh yang belum diberikan majikannya.

"Pemerintah harus memastikan majikannya diproses hukum. Kita minta diberikan
bantuan hukum untuk menghadapi pengadilan di Arab Saudi. Hak-haknya seperti kesehatan dan gaji harus diberikan," imbau Irgan.

Selain itu, pemerintah juga diminta memperketat seleksi perizinan PJTKI. Kepada perusahaan penyalur TKI yang terkesan main-main, pemerintah harus mengambil langkah tegas.

"Harus ada pertanggungjawaban, kalau memang ada pelanggaran harus dicabut izin usahanya," tandasnya.

Banjir mengepung Ibukota Jakarta. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/adi)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%