detikcom
Senin, 31/01/2011 03:06 WIB

TKI Disiksa di Arab Saudi

DPR Tuntut Perlindungan Pemerintah Terhadap TKI

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
foto: Rieke Diah Pitaloka/detikcom
Jakarta - DPR menuntut upaya maksimal pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada TKI di luar negeri. Armayeh Binti Sanuri (20), TKW asal Pontianak yang disiksa majikannya di Madinah, Arab Saudi, menambah rentetan buruknya kinerja pemerintah dalam hal ini.

"Pemerintah harus memaksimalkan perlindungan kepada TKI di luar negeri, jangan main-main karena kasihan sekali pahlawan devisa ini justru jadi pahlawan derita," ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR, Irgan Chaerul Mahfidz, kepada detikcom, Senin (31/1/2011).

Terkait kasus Armayeh, Irgan berharap pemerintah dalam hal ini Kemenakertrans memberikan perlindungan terhadap hak-haknya. Dimulai dari memberikan bantuan hukum hingga menuntut hak-hak Armayeh yang belum diberikan majikannya.

"Pemerintah harus memastikan majikannya diproses hukum. Kita minta diberikan
bantuan hukum untuk menghadapi pengadilan di Arab Saudi. Hak-haknya seperti kesehatan dan gaji harus diberikan," imbau Irgan.

Selain itu, pemerintah juga diminta memperketat seleksi perizinan PJTKI. Kepada perusahaan penyalur TKI yang terkesan main-main, pemerintah harus mengambil langkah tegas.

"Harus ada pertanggungjawaban, kalau memang ada pelanggaran harus dicabut izin usahanya," tandasnya.

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(van/adi)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%