detikcom
Kamis, 20/01/2011 19:59 WIB

OC Kaligis: Azas Praduga Tak Bersalah Harus Diutamakan di Sidang Bahasyim

Ari Saputra - detikNews
Jakarta - Pengacara Bahasyim Assifie, OC Kaligis meminta agar azas praduga tidak bersalah dikedepankan dalam sidang kliennya. Saat ini persidangan atas Bahasyim masih berlangsung dan belum ada vonis pengadilan.

Dalam hak jawab yang diterima detikcom, Kamis (20/1/2011) atas pemberitaan 'Ditantang Tuntut Bahasyim 20 Tahun Penjara, Jaksa Senyum-senyum' edisi 10 Januari 2011, Kaligis meminta azas praduga tidak bersalah di kedepankan. Berikut penjelasan Kaligis:

Bahwa apa yang menjadi dasar penuntutan pidana, sudah tentu harus berdasarkan pertimbangan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan di pengadilan. Bukan sebaliknya karena perasaan emosional yang tidak berdasar dengan kalimat menantang yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan konteks hukum.

Padahal bila perkara ini dicermati dengan seksama dalam persidangan, sama sekali tidak ada yang berdasar atas dakwaan Jaksa Penuntut umum pada klien kami. Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Kartini Muljadi memberikan uang Rp 1 miliar adalah untuk penyertaan modal sekaligus pinjaman modal untuk usaha anak Bahasyim Assifie yang bernama Kurniawan Ariefka.

Bahasyim Assifie sejak tahun 1972 telah memiliki berbagai usaha dan pekerjaan, serta investasi di dalam dan di luar negeri, baik sebelum maupun sesudah tercatat di luar kedudukan Bahasyim Assifie sebagai pegawai di instansi Perpajakan dan selaku inspektur bidang Kelembagaan di Bappenas. Di mana dana hasil usaha dan investasi Bahasyim Assifie ditempatkan dan dikelola fund manager pada Bank BNI.

Bahwa pernyataan yang diberikan aktivis ICW Firdaus Ilyas dalam berita tersebut dinilainya sama sekali tidak berdasar. Pernyataan tersebut, lanjut Kaligis, menempatkan Bahasyim Assifie sebagai seseorang yang sepertinya sudah jelas bersalah. Padahal belum ada putusan pengadilan. Jelas sangat berbeda, apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Bahasyim Assifie dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Gayus Tambunan.

Sangatlah tidak berdasar apabila Bahasyim Assifie dituntut 20 tahun penjara hanya karena pernah bekerja di Direktorat yang notabene adalah sama tempat bekerjanya Gayus Tambunan. Namun dengan adanya pemberitaan mengenai perkara Gayus Tambunan yang begitu kencang bukan berarti Bahasyim Assifie harus menjadi korban hukum atas perkara yang menimpa Gayus Tambunan.

Kita harus memerangi korupsi tanpa pandang bulu, namun demikian tentu harus berlandaskan pada ketentuan hukum dan azas hukum yang berlaku termasuk juga dengan menghormati jalannya proses persidangan yang telah memeriksa keterangan saksi-saksi, ahli, serta bukti-bukti terkait yang diajukan dalam suatu perkara hingga adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde).

Terkait perkara Bahasyim Assifie, sudah sepantasnya semua pihak menghormati azas praduga tidak bersalah dan azas persamaan hak di muka umum (equality before the law), serta menghormati jalannya proses persidangan yang masih dalam tahap tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(ndr/asy)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
70%
Kontra
30%