detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Minggu, 20/04/2014 20:34 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Selasa, 18/01/2011 19:03 WIB

Korupsi Bantuan Tsunami

Wakil Bupati Nias Dilaporkan ke KPK

Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Kasus dugaan korupsi bantuan penanggulangan bencana tsunami di Kabupaten Nias, Sumatera Utara tahun anggaran 2006 diduga ikut melibatkan Wakil Bupati Nias, Temazaro Harefa. KPK pun diminta untuk segera memeriksa Temazaro.

"Sesuai dengan pengakuan Bupati, Wakil Bupati ikut menerima dana korupsi bantuan bencana alam. Kami meminta agar KPK memberikan kejelasaan," ujar Ketua Lembaga Pemantau Pengelolaan Keuangan dan Harta Negara (LP2KHN), Herman Jaya Harefa usai melaporkan keterlibatan Temazaro ke Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (18/1/2011).

Sebelum ditahan oleh KPK 11 Januari lalu, Bupati Nias, Binahati B Baeha menyebut keterlibatan koleganya itu. Oleh Binahati, Temazaro dianggap ikut menikmati dana itu.

"Menurut pengakuan, dia memang ikut menerima dana," ujar Binahati saat itu.

Temazaro disebut ikut berperan dalam penyelewengan dana bantuan senilai Rp 9,8 miliar yang dikucurkan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra) itu. Peran Temazaro juga terlihat dalam proposal pengadaan barang dan jasa untuk penanggulangan bencana tsunami.

Dalam kasus ini, KPK memang baru menjerat Binahati sebagai tersangka. Namun KPK masih terus mengembangkan perkara ini. Siang tadi, KPK memeriksa pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) wilayah Sumut, Ronny Simon. Ronny diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Binahati.

Binahati ditetapkan sebagai tersangka pada 16 November 2010 silam. Binahati diduga telah menyalahgunakan dana untuk Bencana Tsunami di Kabupaten Nias pada tahun 2006. Dari Rp 9,48 miliar yang dialokasikan untuk Nias, Rp 3,8 miliar diduga telah disalahgunakan oleh Binahati.

Saat terjadi gempa bumi dahsyat dan gelombang tsunami di NAD dan Nias, pemerintah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk kedua wilayah ini. Untuk Nias, ada Rp 9,48 miliar. Bantuan itu disalurkan melalui Bakornas pengendalian bencana. Namun dalam pelaksanaannya, ternyata terjadi penggelembungan harga pembelian barang dan jasa.


Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(mok/her)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%
MustRead close