Selasa, 18/01/2011 19:03 WIB

Korupsi Bantuan Tsunami

Wakil Bupati Nias Dilaporkan ke KPK

Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Kasus dugaan korupsi bantuan penanggulangan bencana tsunami di Kabupaten Nias, Sumatera Utara tahun anggaran 2006 diduga ikut melibatkan Wakil Bupati Nias, Temazaro Harefa. KPK pun diminta untuk segera memeriksa Temazaro.

"Sesuai dengan pengakuan Bupati, Wakil Bupati ikut menerima dana korupsi bantuan bencana alam. Kami meminta agar KPK memberikan kejelasaan," ujar Ketua Lembaga Pemantau Pengelolaan Keuangan dan Harta Negara (LP2KHN), Herman Jaya Harefa usai melaporkan keterlibatan Temazaro ke Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (18/1/2011).

Sebelum ditahan oleh KPK 11 Januari lalu, Bupati Nias, Binahati B Baeha menyebut keterlibatan koleganya itu. Oleh Binahati, Temazaro dianggap ikut menikmati dana itu.

"Menurut pengakuan, dia memang ikut menerima dana," ujar Binahati saat itu.

Temazaro disebut ikut berperan dalam penyelewengan dana bantuan senilai Rp 9,8 miliar yang dikucurkan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra) itu. Peran Temazaro juga terlihat dalam proposal pengadaan barang dan jasa untuk penanggulangan bencana tsunami.

Dalam kasus ini, KPK memang baru menjerat Binahati sebagai tersangka. Namun KPK masih terus mengembangkan perkara ini. Siang tadi, KPK memeriksa pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) wilayah Sumut, Ronny Simon. Ronny diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Binahati.

Binahati ditetapkan sebagai tersangka pada 16 November 2010 silam. Binahati diduga telah menyalahgunakan dana untuk Bencana Tsunami di Kabupaten Nias pada tahun 2006. Dari Rp 9,48 miliar yang dialokasikan untuk Nias, Rp 3,8 miliar diduga telah disalahgunakan oleh Binahati.

Saat terjadi gempa bumi dahsyat dan gelombang tsunami di NAD dan Nias, pemerintah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk kedua wilayah ini. Untuk Nias, ada Rp 9,48 miliar. Bantuan itu disalurkan melalui Bakornas pengendalian bencana. Namun dalam pelaksanaannya, ternyata terjadi penggelembungan harga pembelian barang dan jasa.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(mok/her)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Tak Perlu Arak-arakan Pesta Rakyat Saat Pelantikan Jokowi

Relawan Jokowi-JK akan menggelar pesta rakyat saat pelantikan presiden dan wapres pada 20 Oktober 2014 nanti dimulai dari Semanggi dan berakhir di Monas. Kapolri Jenderal Sutarman menyarankan tidak perlu ada acara arak-arakan seperti itu. "Saya sarankan tidak perlu arak-arakan, saya kira tidak perlu. Mungkin kalau bersyukur, bersyukur berdoa saja, enggak perlu arak-arakan," kata Kapolri. Bila Anda setuju dengan Kapolri, pilih Pro!
Pro
35%
Kontra
65%