Detik.com News
Detik.com
Selasa, 18/01/2011 19:03 WIB

Korupsi Bantuan Tsunami

Wakil Bupati Nias Dilaporkan ke KPK

Moksa Hutasoit - detikNews
Wakil Bupati Nias Dilaporkan ke KPK
Jakarta - Kasus dugaan korupsi bantuan penanggulangan bencana tsunami di Kabupaten Nias, Sumatera Utara tahun anggaran 2006 diduga ikut melibatkan Wakil Bupati Nias, Temazaro Harefa. KPK pun diminta untuk segera memeriksa Temazaro.

"Sesuai dengan pengakuan Bupati, Wakil Bupati ikut menerima dana korupsi bantuan bencana alam. Kami meminta agar KPK memberikan kejelasaan," ujar Ketua Lembaga Pemantau Pengelolaan Keuangan dan Harta Negara (LP2KHN), Herman Jaya Harefa usai melaporkan keterlibatan Temazaro ke Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (18/1/2011).

Sebelum ditahan oleh KPK 11 Januari lalu, Bupati Nias, Binahati B Baeha menyebut keterlibatan koleganya itu. Oleh Binahati, Temazaro dianggap ikut menikmati dana itu.

"Menurut pengakuan, dia memang ikut menerima dana," ujar Binahati saat itu.

Temazaro disebut ikut berperan dalam penyelewengan dana bantuan senilai Rp 9,8 miliar yang dikucurkan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra) itu. Peran Temazaro juga terlihat dalam proposal pengadaan barang dan jasa untuk penanggulangan bencana tsunami.

Dalam kasus ini, KPK memang baru menjerat Binahati sebagai tersangka. Namun KPK masih terus mengembangkan perkara ini. Siang tadi, KPK memeriksa pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) wilayah Sumut, Ronny Simon. Ronny diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Binahati.

Binahati ditetapkan sebagai tersangka pada 16 November 2010 silam. Binahati diduga telah menyalahgunakan dana untuk Bencana Tsunami di Kabupaten Nias pada tahun 2006. Dari Rp 9,48 miliar yang dialokasikan untuk Nias, Rp 3,8 miliar diduga telah disalahgunakan oleh Binahati.

Saat terjadi gempa bumi dahsyat dan gelombang tsunami di NAD dan Nias, pemerintah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk kedua wilayah ini. Untuk Nias, ada Rp 9,48 miliar. Bantuan itu disalurkan melalui Bakornas pengendalian bencana. Namun dalam pelaksanaannya, ternyata terjadi penggelembungan harga pembelian barang dan jasa.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mok/her)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%