Jumat, 14/01/2011 15:36 WIB

Jaksa Agung: Penanganan Kasus Gayus Jangan Sampai Tumpang Tindih

Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
Gayus Tambunan
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) boleh saja ikut menyidik kasus Gayus Tambunan, namun harus ada koordinasi dengan penegak hukum lainnya. Kordinasi musti dilakukan agar penanganan kasus ini tidak tumpang tindih.

"Saya kira sah-sah saja kalau dilakukan penyidikan oleh KPK. Cuma memang harus tetap dikoordinasikan, karena jangan sampai ada tumpang tindih antara institusi penegak hukum dalam penanganan kasus itu sendiri," ujar Jaksa Agung Basrief Arief kepada wartawan di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Jumat (14/1/2011).

Menurut Basrief, KPK bisa saja mengambil alih penanganan kasus Gayus, tapi tetap harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan.

Basrief menyarankan, KPK bisa saja melakukan penyidikan terhadap kasus Gayus yang belum ditangani oleh penyidik kepolisian. "Mungkin saja apa yang belum ditangani oleh kepolisian, itu kan kasusnya banyak sekali," terangnya.

Salah satu kasus Gayus yang belum ditangani polisi dan bisa diambil oleh KPK, sebut Basrief, terkait perusahaan-perusahaan penyuap Gayus.

"Kasus pajaknya kan banyak, artinya bukan hanya satu kasus saja ada beberapa kasus di pajak. Kalau yang belum tertangani oleh penyidik Mabes Polri saya kira sah-sah saja. Dan itu bukan pengambil alihan," jelas Basrief.

Sebelumnya, pengacara Gayus Tambunan, Adnan Buyung Nasution mendatangi kantor KPK pada Kamis (13/1) kemarin. Pengacara senior ini meminta KPK mengambil alih penanganan dan mengusut tuntas kasus mafia pajak dan mafia hukum Gayus Tambunan. Buyung mengaku dirinya sudah tak percaya lagi dengan penanganan yang dilakukan oleh kepolisian.

Perlu diketahui, banyak kasus yang menjerat Gayus Tambunan. Untuk kasus suap terhadap penegak hukum dan kasus korupsi penanganan keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal (SAT), Gayus tinggal menunggu waktu untuk menjalani sidang putusan pada 19 Januari mendatang.

Sementara itu, masih ada kasus lain yang tengah berproses di kepolisian, yaitu kasus penyuapan terhadap Kepala Rutan Mako Brimob dan anak buahnya, dan yang terbaru kasus pemalsuan paspor.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(nvc/gun)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%