detikcom
Jumat, 14/01/2011 15:36 WIB

Jaksa Agung: Penanganan Kasus Gayus Jangan Sampai Tumpang Tindih

Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
Gayus Tambunan
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) boleh saja ikut menyidik kasus Gayus Tambunan, namun harus ada koordinasi dengan penegak hukum lainnya. Kordinasi musti dilakukan agar penanganan kasus ini tidak tumpang tindih.

"Saya kira sah-sah saja kalau dilakukan penyidikan oleh KPK. Cuma memang harus tetap dikoordinasikan, karena jangan sampai ada tumpang tindih antara institusi penegak hukum dalam penanganan kasus itu sendiri," ujar Jaksa Agung Basrief Arief kepada wartawan di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Jumat (14/1/2011).

Menurut Basrief, KPK bisa saja mengambil alih penanganan kasus Gayus, tapi tetap harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan.

Basrief menyarankan, KPK bisa saja melakukan penyidikan terhadap kasus Gayus yang belum ditangani oleh penyidik kepolisian. "Mungkin saja apa yang belum ditangani oleh kepolisian, itu kan kasusnya banyak sekali," terangnya.

Salah satu kasus Gayus yang belum ditangani polisi dan bisa diambil oleh KPK, sebut Basrief, terkait perusahaan-perusahaan penyuap Gayus.

"Kasus pajaknya kan banyak, artinya bukan hanya satu kasus saja ada beberapa kasus di pajak. Kalau yang belum tertangani oleh penyidik Mabes Polri saya kira sah-sah saja. Dan itu bukan pengambil alihan," jelas Basrief.

Sebelumnya, pengacara Gayus Tambunan, Adnan Buyung Nasution mendatangi kantor KPK pada Kamis (13/1) kemarin. Pengacara senior ini meminta KPK mengambil alih penanganan dan mengusut tuntas kasus mafia pajak dan mafia hukum Gayus Tambunan. Buyung mengaku dirinya sudah tak percaya lagi dengan penanganan yang dilakukan oleh kepolisian.

Perlu diketahui, banyak kasus yang menjerat Gayus Tambunan. Untuk kasus suap terhadap penegak hukum dan kasus korupsi penanganan keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal (SAT), Gayus tinggal menunggu waktu untuk menjalani sidang putusan pada 19 Januari mendatang.

Sementara itu, masih ada kasus lain yang tengah berproses di kepolisian, yaitu kasus penyuapan terhadap Kepala Rutan Mako Brimob dan anak buahnya, dan yang terbaru kasus pemalsuan paspor.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nvc/gun)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%