Jumat, 14/01/2011 15:36 WIB

Jaksa Agung: Penanganan Kasus Gayus Jangan Sampai Tumpang Tindih

Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
Gayus Tambunan
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) boleh saja ikut menyidik kasus Gayus Tambunan, namun harus ada koordinasi dengan penegak hukum lainnya. Kordinasi musti dilakukan agar penanganan kasus ini tidak tumpang tindih.

"Saya kira sah-sah saja kalau dilakukan penyidikan oleh KPK. Cuma memang harus tetap dikoordinasikan, karena jangan sampai ada tumpang tindih antara institusi penegak hukum dalam penanganan kasus itu sendiri," ujar Jaksa Agung Basrief Arief kepada wartawan di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Jumat (14/1/2011).

Menurut Basrief, KPK bisa saja mengambil alih penanganan kasus Gayus, tapi tetap harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan.

Basrief menyarankan, KPK bisa saja melakukan penyidikan terhadap kasus Gayus yang belum ditangani oleh penyidik kepolisian. "Mungkin saja apa yang belum ditangani oleh kepolisian, itu kan kasusnya banyak sekali," terangnya.

Salah satu kasus Gayus yang belum ditangani polisi dan bisa diambil oleh KPK, sebut Basrief, terkait perusahaan-perusahaan penyuap Gayus.

"Kasus pajaknya kan banyak, artinya bukan hanya satu kasus saja ada beberapa kasus di pajak. Kalau yang belum tertangani oleh penyidik Mabes Polri saya kira sah-sah saja. Dan itu bukan pengambil alihan," jelas Basrief.

Sebelumnya, pengacara Gayus Tambunan, Adnan Buyung Nasution mendatangi kantor KPK pada Kamis (13/1) kemarin. Pengacara senior ini meminta KPK mengambil alih penanganan dan mengusut tuntas kasus mafia pajak dan mafia hukum Gayus Tambunan. Buyung mengaku dirinya sudah tak percaya lagi dengan penanganan yang dilakukan oleh kepolisian.

Perlu diketahui, banyak kasus yang menjerat Gayus Tambunan. Untuk kasus suap terhadap penegak hukum dan kasus korupsi penanganan keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal (SAT), Gayus tinggal menunggu waktu untuk menjalani sidang putusan pada 19 Januari mendatang.

Sementara itu, masih ada kasus lain yang tengah berproses di kepolisian, yaitu kasus penyuapan terhadap Kepala Rutan Mako Brimob dan anak buahnya, dan yang terbaru kasus pemalsuan paspor.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nvc/gun)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%