Detik.com News
Detik.com

Jumat, 14/01/2011 15:36 WIB

Jaksa Agung: Penanganan Kasus Gayus Jangan Sampai Tumpang Tindih

Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
Jaksa Agung: Penanganan Kasus Gayus Jangan Sampai Tumpang Tindih Gayus Tambunan
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) boleh saja ikut menyidik kasus Gayus Tambunan, namun harus ada koordinasi dengan penegak hukum lainnya. Kordinasi musti dilakukan agar penanganan kasus ini tidak tumpang tindih.

"Saya kira sah-sah saja kalau dilakukan penyidikan oleh KPK. Cuma memang harus tetap dikoordinasikan, karena jangan sampai ada tumpang tindih antara institusi penegak hukum dalam penanganan kasus itu sendiri," ujar Jaksa Agung Basrief Arief kepada wartawan di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Jumat (14/1/2011).

Menurut Basrief, KPK bisa saja mengambil alih penanganan kasus Gayus, tapi tetap harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan.

Basrief menyarankan, KPK bisa saja melakukan penyidikan terhadap kasus Gayus yang belum ditangani oleh penyidik kepolisian. "Mungkin saja apa yang belum ditangani oleh kepolisian, itu kan kasusnya banyak sekali," terangnya.

Salah satu kasus Gayus yang belum ditangani polisi dan bisa diambil oleh KPK, sebut Basrief, terkait perusahaan-perusahaan penyuap Gayus.

"Kasus pajaknya kan banyak, artinya bukan hanya satu kasus saja ada beberapa kasus di pajak. Kalau yang belum tertangani oleh penyidik Mabes Polri saya kira sah-sah saja. Dan itu bukan pengambil alihan," jelas Basrief.

Sebelumnya, pengacara Gayus Tambunan, Adnan Buyung Nasution mendatangi kantor KPK pada Kamis (13/1) kemarin. Pengacara senior ini meminta KPK mengambil alih penanganan dan mengusut tuntas kasus mafia pajak dan mafia hukum Gayus Tambunan. Buyung mengaku dirinya sudah tak percaya lagi dengan penanganan yang dilakukan oleh kepolisian.

Perlu diketahui, banyak kasus yang menjerat Gayus Tambunan. Untuk kasus suap terhadap penegak hukum dan kasus korupsi penanganan keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal (SAT), Gayus tinggal menunggu waktu untuk menjalani sidang putusan pada 19 Januari mendatang.

Sementara itu, masih ada kasus lain yang tengah berproses di kepolisian, yaitu kasus penyuapan terhadap Kepala Rutan Mako Brimob dan anak buahnya, dan yang terbaru kasus pemalsuan paspor.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(nvc/gun)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%