Senin, 10/01/2011 19:11 WIB

Kasasi MA Akhiri Perseteruan Pengelolaan Kampus Trisakti

Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Perseteruan pengelolaan Kampus Universitas Trisakti, Jakarta antara Senat Universitas Trisakti dan Forum Komunikasi Karyawan Universitas Trisakti dengan Yayasan Trisakti yang berlangsung selama beberapa tahun belakangan akhirnya berakhir dengan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Dalam putusan kasasinya, MA menolak permohonan kasasi yang diajukan Universitas Trisakti sehingga pengelolaan Universitas dikembalikan kepada Yayasan.

"Bahwa alasan-alasan kasasi pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum," kata majelis kasasi yang dipimpin oleh Zaharuddin Utama yang tertuang dalam putusannya, Senin (10/1/2011).

Putusan itu sendiri dijatuhkan secara bulat oleh majelis kasasi Zaharuddin Utama, Soltoni Mohdally dan Takdir Rahmadi pada 28 September 2010 lalu. Majelis mengatakan, bahwa pihaknya sudah menelaah terkait dalil kasasi Senat Universitas Trisakti dan Forum Karyawan Universitas Trisakti yang saat itu diwakili oleh Thoby Mutis, Prayitno dan Advendi Simangunsong menyangkut status Yayasan yang dianggap tidak berkualitas sebagai ius standi in judicio terkait pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

"Berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau UU, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Universitas Trisakti tersebut harus ditolak," jelas Zaharuddin.

Sebagaimana diketahui, sengketa antara Yayasan Trisakti dan Universitas yang diwakili oleh Thoby Cs ini sendiri dimulai pertengahan 2002, saat pemilihan rektor baru. Thoby mengubah Statuta Universitas yang memangkas wewenang Yayasan dalam pemilihan rektor. Kubu Thoby juga mendirikan Badan Hukum Pendidikan Universitas Trisakti dengan Akta No. 27/2002, yang ternyata tidak diakui pemerintah dan pengadilan. Thoby pun terpilih lagi kala itu. Namun, Yayasan yang tidak mengakui lalu menggugatnya, tapi kandas di pengadilan tingkat pertama.

Namun, pada Desember 2003, Pengadilan Tinggi Jakarta mengabulkan sebagian gugatan Yayasan Trisakti. Majelis hakim pimpinan Ridwan Nasution memangkas hampir semua wewenang Rektor untuk mengelola Universitas dan menyerahkannya ke Yayasan, termasuk hak pengelolaan rekening bank.

Dengan putusan kasasi ini, MA menilai Yayasan Trisakti sebagai pihak sah untuk mengelola universitas yang berlokasi di Grogol, Jakarta Barat tersebut. Putusan tersebut sekaligus menegaskan bahwa Yayasan Trisakti adalah Badan Pembina Pengelola Badan Penyelenggara dari Universitas Trisakti yang sah secara hukum.




Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
41%
Kontra
59%