detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Jumat, 18/04/2014 12:36 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Minggu, 09/01/2011 10:49 WIB

Kasus Gayus Simbol Hukum Bisa Dibeli Orang Berduit

Nurvita Indarini - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Setelah diketahui 'jalan-jalan' ke Bali saat berada di tahanan, diketahui pula Gayus Tambunan 'melancong' ke luar negeri dengan paspor bernama Sony Laksono. Kasus Gayus dinilai menjadi simbol bahwa hukum bisa dibeli.

"Semua yang terkait dengan kasus ini (jalan-jalan Gayus) harus diproses semua. Sepaya kasus ini jadi pembelajaran buat kita semua, karena ini simbol hukum bisa dibeli oleh orang berduit," ujar pengamat hukum dari Universitas Islam Indonesia, Dr Mudzakir, dalam perbincangan dengan detikcom, Sabtu (8/1/2011).

Dia menambahkan, jika Gayus pergi ke luar negeri untuk mengamankan hartanya, pasti ada orang lain yang terlibat dan terkait dengan kejahatannya. Kejahatan yang dimaksud adalah yang terkait dengan dugaan mafia pajak, bukan sekadar kejahatan lolosnya dia dari tahanan dan penggunaan dokumen identitas palsu.

"Ini harus diinvestigasi. Saya setuju kalau kejahatan yang terkait pajak, KPK langsung ambil alih. Jadikan 2011 ini sebagai momentum untuk pemberantasan korupsi," imbuh Mudzakir.

Khusus untuk kasus 'jalan-jalan' Gayus, lanjut dia, bisa dibentuk tim khusus yang beranggotakan jaksa dan polisi. Dia mengandaikan tim ini semacam Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) yang pernah dibuat bertahun lalu oleh presiden untuk. Timtas Tipikor kala itu dibentuk untuk menangani kasus korupsi di lingkungan pemerintahan.

"Tidak cukup Satgas karena Satgas tidak punya kewenangan investigasi. Yang penting, di tim ini ada polisi untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan serta jaksa untuk melaksanakan penuntutan," tutur Mudzakir.

Tim khusus ini, menurutnya, penting untuk mengatasi perkara khusus. Kasus Gayus, menurut dia, sudah menjadi masalah yang luar biasa sehingga perlu penanganan yang luar biasa pula.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(vit/lrn)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%
MustRead close