Minggu, 09/01/2011 10:49 WIB

Kasus Gayus Simbol Hukum Bisa Dibeli Orang Berduit

Nurvita Indarini - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Setelah diketahui 'jalan-jalan' ke Bali saat berada di tahanan, diketahui pula Gayus Tambunan 'melancong' ke luar negeri dengan paspor bernama Sony Laksono. Kasus Gayus dinilai menjadi simbol bahwa hukum bisa dibeli.

"Semua yang terkait dengan kasus ini (jalan-jalan Gayus) harus diproses semua. Sepaya kasus ini jadi pembelajaran buat kita semua, karena ini simbol hukum bisa dibeli oleh orang berduit," ujar pengamat hukum dari Universitas Islam Indonesia, Dr Mudzakir, dalam perbincangan dengan detikcom, Sabtu (8/1/2011).

Dia menambahkan, jika Gayus pergi ke luar negeri untuk mengamankan hartanya, pasti ada orang lain yang terlibat dan terkait dengan kejahatannya. Kejahatan yang dimaksud adalah yang terkait dengan dugaan mafia pajak, bukan sekadar kejahatan lolosnya dia dari tahanan dan penggunaan dokumen identitas palsu.

"Ini harus diinvestigasi. Saya setuju kalau kejahatan yang terkait pajak, KPK langsung ambil alih. Jadikan 2011 ini sebagai momentum untuk pemberantasan korupsi," imbuh Mudzakir.

Khusus untuk kasus 'jalan-jalan' Gayus, lanjut dia, bisa dibentuk tim khusus yang beranggotakan jaksa dan polisi. Dia mengandaikan tim ini semacam Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) yang pernah dibuat bertahun lalu oleh presiden untuk. Timtas Tipikor kala itu dibentuk untuk menangani kasus korupsi di lingkungan pemerintahan.

"Tidak cukup Satgas karena Satgas tidak punya kewenangan investigasi. Yang penting, di tim ini ada polisi untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan serta jaksa untuk melaksanakan penuntutan," tutur Mudzakir.

Tim khusus ini, menurutnya, penting untuk mengatasi perkara khusus. Kasus Gayus, menurut dia, sudah menjadi masalah yang luar biasa sehingga perlu penanganan yang luar biasa pula.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(vit/lrn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
68%
Kontra
32%