detikcom

Jumat, 07/01/2011 13:57 WIB

Ketua MA Cross Check Perbedaan Soal Vonis Mantan Dirut TVRI

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A Tumpa akan melakukan cross check terkait putusan MA yang mengabulkan kasasi jaksa untuk menghukum mantan Dirut TVRI, Sumita Tobing dengan pidana penjara 1,5 tahun. Putusan itu berbeda dengan artikel MA sebelumnya yang menolak kasasi jaksa.

"Saya malah belum tahu ya. Yang jelas, kalau memang seperti itu akan kita cross check kepada yang mengurusi website itu," kata Harifin.

Hal ini disampaikan Harifin di Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (7/1/2011).

Dikatakan dia, yang ditulis di website adalah keputusan MA. "Jadi kalau memang ada seperti itu, itu sepertinya error di websitenya," ujar dia.

Harifin akan memerintahkan stafnya untuk melakukan cross check. "Kita harus cross check mengapa itu terjadi. Perkara belum putus kok sudah masuk," ujar dia.

Menurut dia, tidak perlu dibentuk tim untuk melakukan cross check.

MA mengabulkan permohonan jaksa untuk mengganjar Sumita dengan pidana penjara 1,5 tahun pada Kamis 6 Januari 2011.

Lewat kasasinya, MA mengabulkan permohonan jaksa untuk mengganjar terpidana korupsi senilai Rp 5,2 miliar ini. MA menilai PN Jakarta Pusat yang memutus bebas Sumita salah menerapkan hukum. MA menilai adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan terdakwa yaitu terdakwa tidak berwenang menunjuk Hendro Utomo sebagai ketua lelang. Sehingga melanggar SK Menkeu No 501/MK 01/IP II/2001 tanggal 27 September 2001.

Atas putusan MA itu, Sumita mengaku bingung. Sebab, MA sebelumnya pernah menyebut kasasi Jaksa sudah ditolak.

Sumita menuturkan, sekitar bulan Oktober 2009, ia pernah membaca artikel yang menulis MA sudah menolak kasasi jaksa. Majelis hakim yang memutuskan adalah Andi Ayyub Abu Saleh, Djafni Djamal dan Muhammad Taufik. "Perkara itu diputus pada 28 Agustus 2009," ujar Sumita.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(aan/fay)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%