Jumat, 07/01/2011 13:57 WIB

Ketua MA Cross Check Perbedaan Soal Vonis Mantan Dirut TVRI

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A Tumpa akan melakukan cross check terkait putusan MA yang mengabulkan kasasi jaksa untuk menghukum mantan Dirut TVRI, Sumita Tobing dengan pidana penjara 1,5 tahun. Putusan itu berbeda dengan artikel MA sebelumnya yang menolak kasasi jaksa.

"Saya malah belum tahu ya. Yang jelas, kalau memang seperti itu akan kita cross check kepada yang mengurusi website itu," kata Harifin.

Hal ini disampaikan Harifin di Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (7/1/2011).

Dikatakan dia, yang ditulis di website adalah keputusan MA. "Jadi kalau memang ada seperti itu, itu sepertinya error di websitenya," ujar dia.

Harifin akan memerintahkan stafnya untuk melakukan cross check. "Kita harus cross check mengapa itu terjadi. Perkara belum putus kok sudah masuk," ujar dia.

Menurut dia, tidak perlu dibentuk tim untuk melakukan cross check.

MA mengabulkan permohonan jaksa untuk mengganjar Sumita dengan pidana penjara 1,5 tahun pada Kamis 6 Januari 2011.

Lewat kasasinya, MA mengabulkan permohonan jaksa untuk mengganjar terpidana korupsi senilai Rp 5,2 miliar ini. MA menilai PN Jakarta Pusat yang memutus bebas Sumita salah menerapkan hukum. MA menilai adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan terdakwa yaitu terdakwa tidak berwenang menunjuk Hendro Utomo sebagai ketua lelang. Sehingga melanggar SK Menkeu No 501/MK 01/IP II/2001 tanggal 27 September 2001.

Atas putusan MA itu, Sumita mengaku bingung. Sebab, MA sebelumnya pernah menyebut kasasi Jaksa sudah ditolak.

Sumita menuturkan, sekitar bulan Oktober 2009, ia pernah membaca artikel yang menulis MA sudah menolak kasasi jaksa. Majelis hakim yang memutuskan adalah Andi Ayyub Abu Saleh, Djafni Djamal dan Muhammad Taufik. "Perkara itu diputus pada 28 Agustus 2009," ujar Sumita.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(aan/fay)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%