detikcom
Selasa, 04/01/2011 04:25 WIB

Jika Terbukti Kongkalikong, Kepala LP Bojonegoro Harus Dipecat

Lia Harahap - detikNews
Jakarta - Kasus pertukaran narapidana di Lembaga Permasyarakat (LP) Bojonegoro, Jawa Timur, semakin menambah catatan betapa buruknya pengawasan Lapas di Indonesia. Jika terbukti lalai, kepala LP Bojonegoro harus dipecat dari jabatan fungsionalnya.

"Saya berharap Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar bisa memecat Kepala LP yang terlibat," ujar anggota Komisi III Nasir Jamil kepada detikcom, Selasa (4/1/2011).

Tidak hanya kepala LP yang harus ditindak, sipir-sipir LP juga harus mendapatkan ganjaran yang setimpal. Sebab, kemungkinan kongkalikong di antara sipir dan terpidana sangat besar.

"Sipir yang ikut terlibat dalam penukaran tahanan dengan orang bayaran tersebut juga harus dipecat," kata Politisi PKS ini.

Kalau Kemenkum HAM tidak mengambil langkah kongkret, Nasir khawatir kasus serupa akan terulang. Kondisi itu dapat merugikan citra Kemenkum HAM yang tengah serius memperbaiki sarana, prasana, serta sistem pengawasan di LP.

"Ini sangat memalukan dan dapat menurunkan kredibilitas Kemenkum HAM di mata publik," tanda pria kelahiran Aceh ini.

Sebelumnya, seorang tahanan LP Bojonegoro, Kasiem, memberikan imbalan sejumlah Rp 10 juta kepada Karni untuk menggantikan posisinya meringkuk di dalam sel penjara, sejak dilakukan eksekusi Kejari Bojonegoro, 27 Desember 2010 lalu.

Terbongkarnya kasus ini berawal dari kecurigaan petugas Lapas Bojonegoro yang sebelumnya sempat mengetahui wajah terdakwa Kasiem. Setelah ditelusuri, ternyata benar bahwa yang dijebloskan ke dalam sel tahanan adalah orang yang salah. Karni sendiri, telah mengakui bahwa dirinya mendapat imbalan uang dari Kasiem untuk menggantikannya menerima hukuman di dalam penjara.

Dalam kasus ini, Kasiem mestinya menjalani hukuman atas putusan Kasasi untuk 2 perkara sekaligus. Yakni Kasasi nomor 2726K dan 2712K yang semuanya menguatkan putusan PN Bojonegoro dan PT yang telah menjatuhkan vonis 3 bulan 15 hari terkait kasus penyelewengan pupuk bersubsidi.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(lia/irw)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%