Minggu, 02/01/2011 18:16 WIB

Pemred Koran 'Lampu Hijau' Dianiaya Oknum Polisi

Didi Syafirdi - detikNews
Jakarta - Pemimpin Redaksi Harian Lampu Hijau, Idham Kurniawan, mengaku dianiaya oleh oknum Polisi Lalu Lintas Polda Metro Jaya berpangkat Iptu. Idham mengalami luka di tangan sebelah kiri karena dipelintir oleh Iptu A.

"Tangan saya dipelintir. Jari telunjuk dan kelingking bengkak," kata Idham saat dihubungi di Jakarta, Minggu (2/1/2011).

Pada Sabtu 1 Januari kemarin sekitar pukul 16.30 WIB, Idham yang berniat membeli bensin dengan mengendarai motor berpapasan dengan pelaku di Jl HJ. Mencong, Peninggilan, Ciledug, Tangerang. Ketika hendak keluar dari SPBU tidak disangka Iptu A langsung menghadang.

Menggunakan kaos samsat, Iptu A mencaci maki korban tanpa alasan yang jelas. Karena bingung, Idham berusaha meminta kejelasan, tetapi tidak digubris. Iptu A justru semakin emosi menarik kerah baju dan tangan korban. Kejadian ini sempat menarik perhatian warga dan para pengguna jalan.

"Saya diancam mau dibunuh. Diajak ke kuburan tapi saya nggak mau," jelasnya.

Malam harinya Idham melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya dengan No LP 04/I/2011/PMJ/UM dan langsung divisum dengan NO Visum 03/VER/I/2011/SPK UNIT "III". Pelaku dilaporkan dengan Pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan.

"Perwira kok seperti itu kelakuannya. Memakai kekerasan," sesalnya.

Idham mengaku mengenal pelaku karena tinggal satu kompleks di Perumahan Taman Mutiara, Ciledug, Tangerang. Sebelum kejadian ini dirinya juga sempat mendapat ancaman melalui telpon akan dibunuh. Idham dituduh sebagai biang keladi dilengserkannya Iptu A sebagai Ketua RW 17 di perumahan tersebut.

"Dia nuduh saya bongkar aibnya. Padahal masyarakat sudah tahu, sehingga diturunkan karena dianggap menyalahgunakan wewenang," tutupnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(did/mad)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
84%
Kontra
16%