detikcom

Sabtu, 01/01/2011 16:22 WIB

Pengertian Pelanggaran HAM Berat

Hikmahanto Juwana - detikNews
Halaman 1 dari 3
Jakarta -

Pernyataan Panglima TNI yang dikutip oleh detik.com terkait prajurit yang melakukan tindak kekerasan di Papua yang terekam di Youtube bahwa tindakan tersebut bukan pelanggaran HAM Berat, disayangkan oleh Komisioner Komnas HAM Syafruddin Ngulma.

Ngulma menyampaikan bahwa Komnas HAM-lah yang memiliki wewenang untuk menentukan apakah terjadi atau tidak terjadi Pelanggaran HAM Berat.

Dalam kaitan tersebut, perlu penjelasan atas istilah Pelanggaran HAM Berat agar tidak terjadi kesalah-pahaman.

Istilah pelanggaran HAM Berat tidak identik dengan suatu pelanggaran HAM, misalnya hak hidup, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk mendapat pekerjaan, yang sangat berat.

Istilah Pelanggaran HAM Berat merupakan terjemahan dari konsep Kejahatan Internasional (International Crimes). Dalam doktrin ilmu hukum kejahatan dilihat dari siapa yang menentukan dapat dibagi menjadi dua yaitu Kejahatan Nasional dan Kejahatan Internasional.

Kejahatan Nasional merujuk pada kejahatan yang oleh suatu negara ditentukan sebagai perbuatan jahat. Dalam konteks demikian bisa jadi di satu negara suatu perbuatan dianggap suatu kejahatan sementara di negara lain tidak.Next

Halaman 1 2 3

Banjir mengepung Ibukota Jakarta. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(gah/gah)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Kolom Terbaru Indeks Kolom ยป
ProKontra Index »

Penangkapan BW Adalah Balas Dendam Polri ke KPK

Banyak pihak yang mengecam penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) oleh Bareskrim Polri. Bahkan, mantan Plt Pimpinan KPK Mas Ahmad Santosa berpendapat penangkapan oleh Polri terhadap BW merupakan tindakan balas dendam terkait penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan oleh KPK. Bila Anda setuju dengan Mas Ahmad Santosa, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%