Jumat, 31/12/2010 06:18 WIB

Hindari Konflik, Presiden PKS Larang Pengurus Bicara Soal Setgab

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
foto: detikcom
Jakarta - Imbauan Partai Demokrat (PD) agar PKS menghentikan wacana poros tengah didengar oleh petinggi PKS. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq, menginstruksikan semua pengurus DPP PKS menghentikan segala perdebatan tentang Setgab koalisi.

"Dua hari ini sudah saya instruksikan ke semua pengurus PKS agar tidak berkomentar soal Setgab dan koalisi," ujar Luthfi kepada detikcom, Jumat (31/12/2010).

Hal ini disampaikan Luthfi untuk meredam konflik di internal koalisi karena statement keras kader PKS. Hubungan PKS dengan Setgab sempat memanas setelah Wasekjen PKS Mahfudz Siddik melontarkan wacana pembentukan poros tengah untuk melawan dominasi Golkar dan PD di Setgab.

Luthfi berharap mengurangi pembicaraan dan perbedabatan seputar Setgab koalisi akan mempercepat penyelesaian perbedaan pandangan di Setgab. PKS, menurut Luthfi, juga berhenti memperbincangkan wacana pembentukan poros tengah yang sempat diserukan Mahfudz dan mulai diamini PPP tersebut.

"Kita tidak mau lagi ada komentar, untuk menghindari kesalahpahaman dan distorsi informasi tentang Setgab koalisi," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan Wasekjen DPP PD Saan Mustopa mengimbau agar petinggi PKS menghentikan wacana pembentukan poros tengah di dalam koalisi. Saan menilai pembentukan poros tengah mengganggu soliditas koalisi.

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(van/nvc)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
57%
Kontra
43%