detikcom

Jumat, 31/12/2010 06:18 WIB

Hindari Konflik, Presiden PKS Larang Pengurus Bicara Soal Setgab

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
foto: detikcom
Jakarta - Imbauan Partai Demokrat (PD) agar PKS menghentikan wacana poros tengah didengar oleh petinggi PKS. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq, menginstruksikan semua pengurus DPP PKS menghentikan segala perdebatan tentang Setgab koalisi.

"Dua hari ini sudah saya instruksikan ke semua pengurus PKS agar tidak berkomentar soal Setgab dan koalisi," ujar Luthfi kepada detikcom, Jumat (31/12/2010).

Hal ini disampaikan Luthfi untuk meredam konflik di internal koalisi karena statement keras kader PKS. Hubungan PKS dengan Setgab sempat memanas setelah Wasekjen PKS Mahfudz Siddik melontarkan wacana pembentukan poros tengah untuk melawan dominasi Golkar dan PD di Setgab.

Luthfi berharap mengurangi pembicaraan dan perbedabatan seputar Setgab koalisi akan mempercepat penyelesaian perbedaan pandangan di Setgab. PKS, menurut Luthfi, juga berhenti memperbincangkan wacana pembentukan poros tengah yang sempat diserukan Mahfudz dan mulai diamini PPP tersebut.

"Kita tidak mau lagi ada komentar, untuk menghindari kesalahpahaman dan distorsi informasi tentang Setgab koalisi," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan Wasekjen DPP PD Saan Mustopa mengimbau agar petinggi PKS menghentikan wacana pembentukan poros tengah di dalam koalisi. Saan menilai pembentukan poros tengah mengganggu soliditas koalisi.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/nvc)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
68%
Kontra
32%