detikcom
Rabu, 29/12/2010 09:06 WIB

Tak Dapat Tiket Final AFF? Nonton Bareng Saja di 208 Lokasi

Nurvita Indarini - detikNews
Jakarta - Bagi Anda yang tidak kebagian tiket final leg kedua Piala AFF Indonesia versus Malaysia, janganlah kecewa. Anda bisa nonton bareng melalui layar lebar yang rencananya digelar di 208 lokasi di Ibukota.

"Memang nonton langsung sama nonton dari layar beda, tapi kalau nonton ramai-ramai kan beda," kata juru bicara Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Cucu Ahmad Kurnia, di Jakarta, Rabu (29/12/2010).

Menurut dia, Fauzi Bowo telah meminta walikota agar menggelar nonton bareng final Piala AFF di kelurahan dan kecamatan. Tujuannya adalah agar warga tidak perlu berbondong-bondong datang ke GBK.

"Ini karena animo masyarakat tinggi untuk menyaksikan itu, jadi ada instruksi untuk itu. Tiket kan terbatas dan kapasitas Gelora Bung Karno (GBK) juga terbatas, jadi untuk menyalurkan adrenalin warga ya digelar nonton bareng," terang Cucu.

Menurut dia, nonton bareng digelar di Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Pusat. Hingga Selasa kemarin, sudah 50 persen walikota yang mengkonfirmasi akan menggelar nonton bareng.

"Semoga hari ini sisanya akan mengkonfirmasi. Pak Gubernur juga sudah menyurati mal-mal untuk menggelar nonton bareng, beberapa sudah konfirm," tutup Cucu.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(vit/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%