Kamis, 23/12/2010 23:29 WIB

Indonesia Tak Perlu Buat UU Baru Tentang Money Laundering

Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Andi Hamzah menilai saat ini Indonesia tidak perlu membuat Undang-undang (UU) baru terkait money laundering. Sebab, hal itu sudah terdapat di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

"Menurut saya sebaiknya di dalam KUHP memang, tidak perlu buat UU baru money laundering,"kata Andi dalam diskusi hukum tentang money laundring di Gado-gado Boplo, Jl Panglima Polim, Jakarta, Kamis (23/12/2010).

Menurut Andi UU Indonesia dinilai kacau karena mengadopsi dari hukum Belanda yang mempunyai sistem berbeda. Biasanya di Eropa Intercontinental itu mengikuti azas legalitas. Artinya, kalau tidak masuk definisi bukan termasuk tindak pidana.

"Jadi tidak bisa hukum kebiasaan," ujarnya.

Andi Hamzah juga mengomentari soal sidang dengan terdakwa dugaan korupsi dan money laundering Bahasyim Assifie. Menurutnya saksi Kartini Mulyadi harus dihadirkan ke dalam persidangan bahkan dituntut dan diadili. Sebab, Kartini selaku pemberi suap sebesar Rp 1 miliar kepada Bahasyim juga harus bertanggung jawab.

"Penyuapan itu dikatakan kalau ada 2 pihak melakukan penyuap aktif dan pasif. Kartini Mulyadi juga harus dituntut, karena ia sebagai si penyuap," uangkap Andi yang juga pernah menjadi saksi ahli dalam persidangan Bahasyim beberapa waktu lalu di PN Jaksel.

Andi melihat ada kejanggalan dalam kasus Bahasyim. Sebab dalam dakwaan, jaksa hanya bisa menyebutkan Rp 1 miliar yang berasal dari tindak pidana. Sementara barang bukti yang disita oleh jaksa senilai Rp 64 miliar.

"Kalau yang bisa dibuktikan cuma Rp 1 miliar yang lainnya harus dikembalikan," ujarnya.

Seperti diketahui dalam BAP, Kartini Mulyadi mengaku mengenal Bahasyim sejak 2003 di Kampus Universitas Indonesia. Saat itu, Kartini anggota majelis amanat UI. Adapun Bahasyim mahasiswa S3 UI. Kartini mengaku tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Bahasyim.

Kepada penyidik, Kartini mengaku pernah menyerahkan uang Rp 1 miliar kepada Bahasyim sekitar awal tahun 2005.

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(mpr/anw)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%