detikcom
Kamis, 23/12/2010 23:29 WIB

Indonesia Tak Perlu Buat UU Baru Tentang Money Laundering

Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Andi Hamzah menilai saat ini Indonesia tidak perlu membuat Undang-undang (UU) baru terkait money laundering. Sebab, hal itu sudah terdapat di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

"Menurut saya sebaiknya di dalam KUHP memang, tidak perlu buat UU baru money laundering,"kata Andi dalam diskusi hukum tentang money laundring di Gado-gado Boplo, Jl Panglima Polim, Jakarta, Kamis (23/12/2010).

Menurut Andi UU Indonesia dinilai kacau karena mengadopsi dari hukum Belanda yang mempunyai sistem berbeda. Biasanya di Eropa Intercontinental itu mengikuti azas legalitas. Artinya, kalau tidak masuk definisi bukan termasuk tindak pidana.

"Jadi tidak bisa hukum kebiasaan," ujarnya.

Andi Hamzah juga mengomentari soal sidang dengan terdakwa dugaan korupsi dan money laundering Bahasyim Assifie. Menurutnya saksi Kartini Mulyadi harus dihadirkan ke dalam persidangan bahkan dituntut dan diadili. Sebab, Kartini selaku pemberi suap sebesar Rp 1 miliar kepada Bahasyim juga harus bertanggung jawab.

"Penyuapan itu dikatakan kalau ada 2 pihak melakukan penyuap aktif dan pasif. Kartini Mulyadi juga harus dituntut, karena ia sebagai si penyuap," uangkap Andi yang juga pernah menjadi saksi ahli dalam persidangan Bahasyim beberapa waktu lalu di PN Jaksel.

Andi melihat ada kejanggalan dalam kasus Bahasyim. Sebab dalam dakwaan, jaksa hanya bisa menyebutkan Rp 1 miliar yang berasal dari tindak pidana. Sementara barang bukti yang disita oleh jaksa senilai Rp 64 miliar.

"Kalau yang bisa dibuktikan cuma Rp 1 miliar yang lainnya harus dikembalikan," ujarnya.

Seperti diketahui dalam BAP, Kartini Mulyadi mengaku mengenal Bahasyim sejak 2003 di Kampus Universitas Indonesia. Saat itu, Kartini anggota majelis amanat UI. Adapun Bahasyim mahasiswa S3 UI. Kartini mengaku tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Bahasyim.

Kepada penyidik, Kartini mengaku pernah menyerahkan uang Rp 1 miliar kepada Bahasyim sekitar awal tahun 2005.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(mpr/anw)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
70%
Kontra
30%