Detik.com News
Detik.com

Selasa, 21/12/2010 20:08 WIB

Prajurit TNI & PNS Kemhan Segera Terima Remunerasi

Irwan Nugroho - detikNews
Prajurit TNI & PNS Kemhan Segera Terima Remunerasi Menhan Purnomo Yosgiantoro.
Jakarta - Sebanyak 640 ribu prajurit TNI berbagai tingkatan serta pegawai Kementerian Pertahanan segera menerima remunerasi. Remunerasi sebesar 40 persen dari gaji pokok itu akan dirapel dari bulan Juli hingga Desember ini.

"Mulainya bulan Juli tahun ini. Jadi kita akan ada rapelan 6 bulan sebesar 40 persen," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Kantor Wakil Presiden RI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (21/12/2010).

Menurut Purnomo, saat ini besaran gaji prajurit TNI tingkatan terendah adalah Rp 1,1 juta, sedangkan paling tinggi, bintang tiga, sebesar Rp 3,7 juta. Usulan remunerasi bagi mereka sudah disetujui oleh DPR dan Keppres untuk payung hukumnya juga sudah disahkan.

"Uangnya tinggal dicairkan oleh Kementerian Keuangan. Ini kan mesti diurus ke kas negara, tapi sudah enggak ada masalah di level atas, tinggal pelaksanaan di lapangan," katanya.

Purnomo menandaskan, remunerasi sebesar 40 persen didasarkan pada kemampuan anggaran pemerintah saat ini. Kebijakan remunerasi itu menyesuaikan dengan yang didapatkan oleh kementerian lainnya seperti di Menko Polkam, Menko Kesra, dan Menpan.

"Tentu setelah kami berikan remunerasi tentu kita minta mereka harus meningkatkan kinerjanya," tutup Menhan.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(irw/lh)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%