detikcom
Selasa, 21/12/2010 20:08 WIB

Prajurit TNI & PNS Kemhan Segera Terima Remunerasi

Irwan Nugroho - detikNews
Menhan Purnomo Yosgiantoro.
Jakarta - Sebanyak 640 ribu prajurit TNI berbagai tingkatan serta pegawai Kementerian Pertahanan segera menerima remunerasi. Remunerasi sebesar 40 persen dari gaji pokok itu akan dirapel dari bulan Juli hingga Desember ini.

"Mulainya bulan Juli tahun ini. Jadi kita akan ada rapelan 6 bulan sebesar 40 persen," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Kantor Wakil Presiden RI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (21/12/2010).

Menurut Purnomo, saat ini besaran gaji prajurit TNI tingkatan terendah adalah Rp 1,1 juta, sedangkan paling tinggi, bintang tiga, sebesar Rp 3,7 juta. Usulan remunerasi bagi mereka sudah disetujui oleh DPR dan Keppres untuk payung hukumnya juga sudah disahkan.

"Uangnya tinggal dicairkan oleh Kementerian Keuangan. Ini kan mesti diurus ke kas negara, tapi sudah enggak ada masalah di level atas, tinggal pelaksanaan di lapangan," katanya.

Purnomo menandaskan, remunerasi sebesar 40 persen didasarkan pada kemampuan anggaran pemerintah saat ini. Kebijakan remunerasi itu menyesuaikan dengan yang didapatkan oleh kementerian lainnya seperti di Menko Polkam, Menko Kesra, dan Menpan.

"Tentu setelah kami berikan remunerasi tentu kita minta mereka harus meningkatkan kinerjanya," tutup Menhan.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(irw/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%