Detik.com News
Detik.com
Selasa, 21/12/2010 20:08 WIB

Prajurit TNI & PNS Kemhan Segera Terima Remunerasi

Irwan Nugroho - detikNews
Prajurit TNI & PNS Kemhan Segera Terima Remunerasi Menhan Purnomo Yosgiantoro.
Jakarta - Sebanyak 640 ribu prajurit TNI berbagai tingkatan serta pegawai Kementerian Pertahanan segera menerima remunerasi. Remunerasi sebesar 40 persen dari gaji pokok itu akan dirapel dari bulan Juli hingga Desember ini.

"Mulainya bulan Juli tahun ini. Jadi kita akan ada rapelan 6 bulan sebesar 40 persen," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Kantor Wakil Presiden RI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (21/12/2010).

Menurut Purnomo, saat ini besaran gaji prajurit TNI tingkatan terendah adalah Rp 1,1 juta, sedangkan paling tinggi, bintang tiga, sebesar Rp 3,7 juta. Usulan remunerasi bagi mereka sudah disetujui oleh DPR dan Keppres untuk payung hukumnya juga sudah disahkan.

"Uangnya tinggal dicairkan oleh Kementerian Keuangan. Ini kan mesti diurus ke kas negara, tapi sudah enggak ada masalah di level atas, tinggal pelaksanaan di lapangan," katanya.

Purnomo menandaskan, remunerasi sebesar 40 persen didasarkan pada kemampuan anggaran pemerintah saat ini. Kebijakan remunerasi itu menyesuaikan dengan yang didapatkan oleh kementerian lainnya seperti di Menko Polkam, Menko Kesra, dan Menpan.

"Tentu setelah kami berikan remunerasi tentu kita minta mereka harus meningkatkan kinerjanya," tutup Menhan.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(irw/lh)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%