detikcom
Selasa, 21/12/2010 20:08 WIB

Prajurit TNI & PNS Kemhan Segera Terima Remunerasi

Irwan Nugroho - detikNews
Menhan Purnomo Yosgiantoro.
Jakarta - Sebanyak 640 ribu prajurit TNI berbagai tingkatan serta pegawai Kementerian Pertahanan segera menerima remunerasi. Remunerasi sebesar 40 persen dari gaji pokok itu akan dirapel dari bulan Juli hingga Desember ini.

"Mulainya bulan Juli tahun ini. Jadi kita akan ada rapelan 6 bulan sebesar 40 persen," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Kantor Wakil Presiden RI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (21/12/2010).

Menurut Purnomo, saat ini besaran gaji prajurit TNI tingkatan terendah adalah Rp 1,1 juta, sedangkan paling tinggi, bintang tiga, sebesar Rp 3,7 juta. Usulan remunerasi bagi mereka sudah disetujui oleh DPR dan Keppres untuk payung hukumnya juga sudah disahkan.

"Uangnya tinggal dicairkan oleh Kementerian Keuangan. Ini kan mesti diurus ke kas negara, tapi sudah enggak ada masalah di level atas, tinggal pelaksanaan di lapangan," katanya.

Purnomo menandaskan, remunerasi sebesar 40 persen didasarkan pada kemampuan anggaran pemerintah saat ini. Kebijakan remunerasi itu menyesuaikan dengan yang didapatkan oleh kementerian lainnya seperti di Menko Polkam, Menko Kesra, dan Menpan.

"Tentu setelah kami berikan remunerasi tentu kita minta mereka harus meningkatkan kinerjanya," tutup Menhan.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(irw/lh)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
67%
Kontra
33%
MustRead close