detikcom
Selasa, 21/12/2010 15:53 WIB

Peneliti ICW: Pemilukada Sepanjang 2010 Didominasi Politik Uang

Nurvita Indarini - detikNews
Halaman 1 dari 6
Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mencium banyak masalah dalam pelaksanaan pemilukada sepanjang 2010. Dari 1.517 temuan ICW dalam pelaksanaan pemilukada 2010, ada 1.053 kasus praktik pembagian uang secara langsung.

"Dari total 1.517 temuan, terjadi 1.053 kasus praktik pembagian uang secara langsung. Artinya praktik money politic masih sangat mendominasi," kata peneliti ICW Abdullah Dahlan dalam perbincangan dengan detikcom.

Berikut ini perbincangan detikcom dengan alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini, Selasa (21/12/2010):

Adakah temuan ICW dalam pemilukada 2010?


Banyak persoalan di dalam 2010. Misal dari temuan kita, modus politik uang mendominasi. Dari total 1.517 temuan, terjadi 1.053 kasus praktik pembagian uang secara langsung. Artinya praktik money politic masih sangat mendominasi.

Selain itu juga modus penggunaan kebijakan keuangan daerah, ketika incumbent maju. Misal penggunaan APBD untuk proses pemilukada. Lalu program pemerintah yang momentum pemberiannya digunakan untuk domain pemilukada. Sisi lain yang kita temukan juga penggunaan fasilitas jabatan dan kekuasaan yang totalnya ada 504 kasus.

Penggunaan program populis dalam APBN yaitu 115 kasus, lalu pelibatan birokrasi atau pejabat ada 117 kasus. Ini menunjukkan di level kebijakan dan struktur birokrasi sangat rentan digunakan untuk penyimpangan.

Program populis seperti apa?Next

Halaman 1 2 3 4 5 6

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(vit/fay)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%