detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Minggu, 20/04/2014 00:58 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Selasa, 21/12/2010 15:53 WIB

Peneliti ICW: Pemilukada Sepanjang 2010 Didominasi Politik Uang

Nurvita Indarini - detikNews
Halaman 1 dari 6
Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mencium banyak masalah dalam pelaksanaan pemilukada sepanjang 2010. Dari 1.517 temuan ICW dalam pelaksanaan pemilukada 2010, ada 1.053 kasus praktik pembagian uang secara langsung.

"Dari total 1.517 temuan, terjadi 1.053 kasus praktik pembagian uang secara langsung. Artinya praktik money politic masih sangat mendominasi," kata peneliti ICW Abdullah Dahlan dalam perbincangan dengan detikcom.

Berikut ini perbincangan detikcom dengan alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini, Selasa (21/12/2010):

Adakah temuan ICW dalam pemilukada 2010?


Banyak persoalan di dalam 2010. Misal dari temuan kita, modus politik uang mendominasi. Dari total 1.517 temuan, terjadi 1.053 kasus praktik pembagian uang secara langsung. Artinya praktik money politic masih sangat mendominasi.

Selain itu juga modus penggunaan kebijakan keuangan daerah, ketika incumbent maju. Misal penggunaan APBD untuk proses pemilukada. Lalu program pemerintah yang momentum pemberiannya digunakan untuk domain pemilukada. Sisi lain yang kita temukan juga penggunaan fasilitas jabatan dan kekuasaan yang totalnya ada 504 kasus.

Penggunaan program populis dalam APBN yaitu 115 kasus, lalu pelibatan birokrasi atau pejabat ada 117 kasus. Ini menunjukkan di level kebijakan dan struktur birokrasi sangat rentan digunakan untuk penyimpangan.

Program populis seperti apa?Next

Halaman 1 2 3 4 5 6
(vit/fay)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%