Selasa, 21/12/2010 15:53 WIB

Peneliti ICW: Pemilukada Sepanjang 2010 Didominasi Politik Uang

Nurvita Indarini - detikNews
Halaman 1 dari 6
Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mencium banyak masalah dalam pelaksanaan pemilukada sepanjang 2010. Dari 1.517 temuan ICW dalam pelaksanaan pemilukada 2010, ada 1.053 kasus praktik pembagian uang secara langsung.

"Dari total 1.517 temuan, terjadi 1.053 kasus praktik pembagian uang secara langsung. Artinya praktik money politic masih sangat mendominasi," kata peneliti ICW Abdullah Dahlan dalam perbincangan dengan detikcom.

Berikut ini perbincangan detikcom dengan alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini, Selasa (21/12/2010):

Adakah temuan ICW dalam pemilukada 2010?


Banyak persoalan di dalam 2010. Misal dari temuan kita, modus politik uang mendominasi. Dari total 1.517 temuan, terjadi 1.053 kasus praktik pembagian uang secara langsung. Artinya praktik money politic masih sangat mendominasi.

Selain itu juga modus penggunaan kebijakan keuangan daerah, ketika incumbent maju. Misal penggunaan APBD untuk proses pemilukada. Lalu program pemerintah yang momentum pemberiannya digunakan untuk domain pemilukada. Sisi lain yang kita temukan juga penggunaan fasilitas jabatan dan kekuasaan yang totalnya ada 504 kasus.

Penggunaan program populis dalam APBN yaitu 115 kasus, lalu pelibatan birokrasi atau pejabat ada 117 kasus. Ini menunjukkan di level kebijakan dan struktur birokrasi sangat rentan digunakan untuk penyimpangan.

Program populis seperti apa?Next

Halaman 1 2 3 4 5 6

Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(vit/fay)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
73%
Kontra
27%