Detik.com News
Detik.com
Selasa, 21/12/2010 15:53 WIB

Peneliti ICW: Pemilukada Sepanjang 2010 Didominasi Politik Uang

Nurvita Indarini - detikNews
Halaman 1 dari 6
Peneliti ICW: Pemilukada Sepanjang 2010 Didominasi Politik Uang
Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mencium banyak masalah dalam pelaksanaan pemilukada sepanjang 2010. Dari 1.517 temuan ICW dalam pelaksanaan pemilukada 2010, ada 1.053 kasus praktik pembagian uang secara langsung.

"Dari total 1.517 temuan, terjadi 1.053 kasus praktik pembagian uang secara langsung. Artinya praktik money politic masih sangat mendominasi," kata peneliti ICW Abdullah Dahlan dalam perbincangan dengan detikcom.

Berikut ini perbincangan detikcom dengan alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini, Selasa (21/12/2010):

Adakah temuan ICW dalam pemilukada 2010?


Banyak persoalan di dalam 2010. Misal dari temuan kita, modus politik uang mendominasi. Dari total 1.517 temuan, terjadi 1.053 kasus praktik pembagian uang secara langsung. Artinya praktik money politic masih sangat mendominasi.

Selain itu juga modus penggunaan kebijakan keuangan daerah, ketika incumbent maju. Misal penggunaan APBD untuk proses pemilukada. Lalu program pemerintah yang momentum pemberiannya digunakan untuk domain pemilukada. Sisi lain yang kita temukan juga penggunaan fasilitas jabatan dan kekuasaan yang totalnya ada 504 kasus.

Penggunaan program populis dalam APBN yaitu 115 kasus, lalu pelibatan birokrasi atau pejabat ada 117 kasus. Ini menunjukkan di level kebijakan dan struktur birokrasi sangat rentan digunakan untuk penyimpangan.

Program populis seperti apa?Next

Halaman 1 2 3 4 5 6

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(vit/fay)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%