Selasa, 21/12/2010 14:01 WIB

Majelis Kehormatan Hakim

Surat Akil Mochtar untuk Mahfud MD

Ramadhian Fadillah - detikNews
Halaman 1 dari 2
Akil Mochtar/Dok MK
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya membentuk Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Hal ini berdasarkan surat dari hakim konstitusi Akil Mochtar yang meminta agar MK membentuk MKH agar nama baik MK dan para hakim MK bisa dipulihkan.

Surat tersebut dikirim oleh Akil kepada Ketua MK Mahfud MD pada 13 Desember lalu. Isi surat dibagikan kepada wartawan oleh Mahfud dalam jumpa pers di kantor MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (21/12/2010).

Dalam surat itu, Akil dengan tegas meminta dirinya diperiksa. Namun jika terbukti tidak bersalah, dia akan menuntut pertanggungjawaban pidana kepada pihak-pihak yang sengaja menuduh dirinya melakukan tindakan pemerasan.

Berikut isi lengkap surat Akil kepada Mahfud:

Kepada Yth
Ketua Mahkamah Konstitusi
di Jakarta

Perihal: Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi

Assamualaikum Wr WbNext

Halaman 1 2

Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(nik/nrl)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%