detikcom

Selasa, 21/12/2010 14:01 WIB

Majelis Kehormatan Hakim

Surat Akil Mochtar untuk Mahfud MD

Ramadhian Fadillah - detikNews
Halaman 1 dari 2
Akil Mochtar/Dok MK
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya membentuk Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Hal ini berdasarkan surat dari hakim konstitusi Akil Mochtar yang meminta agar MK membentuk MKH agar nama baik MK dan para hakim MK bisa dipulihkan.

Surat tersebut dikirim oleh Akil kepada Ketua MK Mahfud MD pada 13 Desember lalu. Isi surat dibagikan kepada wartawan oleh Mahfud dalam jumpa pers di kantor MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (21/12/2010).

Dalam surat itu, Akil dengan tegas meminta dirinya diperiksa. Namun jika terbukti tidak bersalah, dia akan menuntut pertanggungjawaban pidana kepada pihak-pihak yang sengaja menuduh dirinya melakukan tindakan pemerasan.

Berikut isi lengkap surat Akil kepada Mahfud:

Kepada Yth
Ketua Mahkamah Konstitusi
di Jakarta

Perihal: Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi

Assamualaikum Wr WbNext

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nik/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%