Gubernur Dipilih DPRD Dinilai Bukan Solusi Hentikan Kecurangan Pilkada

Jakarta Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) mensinyalir kecurangan dalam pilkada langsung masih terjadi pada 2010. Meski demikian, bukan berarti pemilihan gubernur oleh DPRD akan menghentikan kecurangan dalam pilkada.

"Tidak tepat kalau kepala daerah dipilih DPRD, karena semangat sekarang ini kan memberikan porsi besar kepada masyarakat untuk memilih pemimpinnya," ujar peneliti KRHN Veri Junaedi dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (20/12/2010).

Menurut dia, alasan efisiensi tidak masuk akal dengan meletakkan pemilihan gubernur ke tangan DPRD. Justru jika pemilihan kembali dilakukan DPRD maka akan memindahkan konflik maupun korupsi ke lingkungan DPRD.

"Kalau misalnya alasan efisiensi, bisa saja menggunakan pemilukada serentak. Jadi di satu provinsi, pemilukada kabupaten/kota dilakukan bersamaan," sambungnya.

Menurut dia, persoalan birokrasi maupun politik terkait pelaksanaan pilkada bisa ditata ulang. Veri mempertanyakan apakah dengan pemilihan gubernur oleh DPRD akan menjamin korupsi politik atau politik uang akan hilang.

"Kalau dipilih DPRD tentu ada ketertutupan, masyarakat tidak dikasih ruang untuk partisipasi. Dan ini semakin rawan money politics," lanjut dia.

Jika bupati/walikota dipilih langsung, tapi gubernur dipilih DPRD maka legitimasinya kurang kuat. "Bupati/walikota bisa mengatakan 'Saya kan dipilih secara langsung, sedangkan anda oleh DPRD'. Kalau begini bagaimana bisa mengontrol," tutur Veri.

Untuk meminimalkan kecurangan dalam pilkada maka butuh penguatan peran pengawas pemilu, jadi bisa berperan aktif dalam pengawasan. Selain pengawas, kepolisian juga harus meningkatkan perannya dalam penegakan hukum.

"Lalu penyelenggara juga harus diberi ruang yang luas. Juga soal penindakan money politics. Kalau dalam proses ada money politics yang terbukti, seharusnya berani membatalkan kesertaan seseorang," imbuh Veri.

Minimnya efek jera jika melakukan pelanggaran menurut Veri melanggengkan kecurangan-kecurangan dalam pilkada. Indikasi banyaknya kecurangan yang masih terjadi dalam pemilukada 2010 berasal dari penelitian kecil yang dilakukan KRHN dengan mengamati putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ada 224 pilkada yang digelar pada 2010. 215 Di antaranya disengketakan ke MK. Lalu MK mengabulkan 22 dari 215 permohonan. Meski tidak semua dikabulkan, paling tidak mengindikasikan bermasalah," tutup Veri.

Kemendagri mengusulkan klausul pemilihan gubernur tidak dilaksanakan melalui pemilihan oleh rakyat secara langsung, tetapi oleh DPRD provinsi dalam RUU Pemilukada.

(vit/nrl)