detikcom
Sabtu, 18/12/2010 17:17 WIB

Kasus Suap MK, Refly Ingin Jadi yang Pertama Dipanggil KPK

Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Kasus dugaan suap di tubuh Mahkamah Konstitusi (MK) sudah masuk tahap penyelidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Refly Harun pun mengungkapkan keinginannya untuk menjadi yang pertama dimintai keterangan oleh KPK.

"Saya justru malah pengen dipanggil duluan karena saya berharap secepat-cepatnya. Saya kira wasit yang terbaik di KPK saja. Jadi semua diungkap di KPK. Menurut saya kita dorong KPK bekerja sebaik-baiknya dan sekencang-kencangnya," ujarnya.

Hal tersebut diutarakannya di sela-sela acara Workshop Fraksi PD yang bertajuk 'Menata Kembali UU Politik Menuju Pemilu 2014' di Hotel Twin Plaza, Jl S Parman, Jakarta Barat, Sabtu (18/12/2010).

Refly menyebutkan masuknya kasus tersebut ke tahap penyelidikan sebagai kabar baik. KPK, menurutnya, sudah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan tim investigasi MK.

"Rekomendasi tim itu agar dibentuk majelis kehormatan hakim. MK rupanya memulainya dengan membentuk panel etik tapi hanya untuk satu kasus saja. Sementara kasus yang kita usulkan kan ada dua," jelasnya.

"Yang kedua, tim merekomendasikan ke penegak hukum terutama KPK. Yang ini kan kita kaitkan dengan laporan kita tentang dugaan penyuapan atau pemerasan yang melibatkan salah satu hakim konsitusi, Panitera pengganti dan keluarga hakim," lanjutnya.

Refly sempat ditanya apakah ada upaya merusak citra MK atau Mahfud MD lewat kasus dugaan suap. Lalu dia menjawab agar jangan berspekulasi pada isu-isu yang tidak jelas.

"Sejak awal kita memperbaiki, menjaga MK sebaik-baiknya. Jangan dibelokkan menjadi isu yang macam-macam," tuturnya


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mpr/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
63%
Kontra
37%