detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Minggu, 20/04/2014 15:24 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Sabtu, 18/12/2010 17:17 WIB

Kasus Suap MK, Refly Ingin Jadi yang Pertama Dipanggil KPK

Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Kasus dugaan suap di tubuh Mahkamah Konstitusi (MK) sudah masuk tahap penyelidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Refly Harun pun mengungkapkan keinginannya untuk menjadi yang pertama dimintai keterangan oleh KPK.

"Saya justru malah pengen dipanggil duluan karena saya berharap secepat-cepatnya. Saya kira wasit yang terbaik di KPK saja. Jadi semua diungkap di KPK. Menurut saya kita dorong KPK bekerja sebaik-baiknya dan sekencang-kencangnya," ujarnya.

Hal tersebut diutarakannya di sela-sela acara Workshop Fraksi PD yang bertajuk 'Menata Kembali UU Politik Menuju Pemilu 2014' di Hotel Twin Plaza, Jl S Parman, Jakarta Barat, Sabtu (18/12/2010).

Refly menyebutkan masuknya kasus tersebut ke tahap penyelidikan sebagai kabar baik. KPK, menurutnya, sudah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan tim investigasi MK.

"Rekomendasi tim itu agar dibentuk majelis kehormatan hakim. MK rupanya memulainya dengan membentuk panel etik tapi hanya untuk satu kasus saja. Sementara kasus yang kita usulkan kan ada dua," jelasnya.

"Yang kedua, tim merekomendasikan ke penegak hukum terutama KPK. Yang ini kan kita kaitkan dengan laporan kita tentang dugaan penyuapan atau pemerasan yang melibatkan salah satu hakim konsitusi, Panitera pengganti dan keluarga hakim," lanjutnya.

Refly sempat ditanya apakah ada upaya merusak citra MK atau Mahfud MD lewat kasus dugaan suap. Lalu dia menjawab agar jangan berspekulasi pada isu-isu yang tidak jelas.

"Sejak awal kita memperbaiki, menjaga MK sebaik-baiknya. Jangan dibelokkan menjadi isu yang macam-macam," tuturnya


Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(mpr/gah)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%