Rabu, 15/12/2010 19:41 WIB

DPR Setujui Remunerasi, Gaji TNI/Polri Bakalan Naik

Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - Kabar gembira bagi para prajurit TNI dan petugas kepolisian. Anggaran remunerasi bagi mereka segera dicairkan setelah mendapat persetujuan Dewan.

Keputusan itu diambil dalam rapat badan anggaran DPR dengan para pejebat terkait, seperti Menko Kesra Agung Laksono, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Wakapolri Komjen Pol Jusuf Manggabarani dan pimpinan Dewan, Priyo Budi Santoso serta Anis Matta.

Menurut Priyo, anggaran yang dicairkan sebesar Rp 5,358 triliun yang akan dibayarkan secara rapel selama enam bulan. Pemberian ini dihitung sejak 1 Juli 2010.

TNI mendapat 3,3 triliun dan Polri 1,9 triliun. Sisanya diberikan pada Kemenkopolhukam, Kemenkokesra, dan Kementerian PAN dan reformasi birokrasi juga mendapat tunjungan yang sama.

"Dana diambil dari pos dana cadangan, prioritasnya prajurit di golongan bawah agar mereka tergerak dan meningkatkan prestasi," jelas Priyo usai rapat.

Menko Kesra Agung Laksono menambahkan, pemberian remunerasi pada enam lembaga terserbut merupakan bagian dari program pemerintahan SBY. Fokusnya tidak hanya pada remunerasi, namun mencakup juga reformasi birokrasi, pelatihan kerja dan restrukturisasi pegawai.

"Ini menyangkut 887.754 pegawai negeri dan anggota TNI/Polri," terangnya.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mad/anw)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%