Detik.com News
Detik.com
Rabu, 15/12/2010 19:41 WIB

DPR Setujui Remunerasi, Gaji TNI/Polri Bakalan Naik

Rachmadin Ismail - detikNews
DPR Setujui Remunerasi, Gaji TNI/Polri Bakalan Naik
Jakarta - Kabar gembira bagi para prajurit TNI dan petugas kepolisian. Anggaran remunerasi bagi mereka segera dicairkan setelah mendapat persetujuan Dewan.

Keputusan itu diambil dalam rapat badan anggaran DPR dengan para pejebat terkait, seperti Menko Kesra Agung Laksono, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Wakapolri Komjen Pol Jusuf Manggabarani dan pimpinan Dewan, Priyo Budi Santoso serta Anis Matta.

Menurut Priyo, anggaran yang dicairkan sebesar Rp 5,358 triliun yang akan dibayarkan secara rapel selama enam bulan. Pemberian ini dihitung sejak 1 Juli 2010.

TNI mendapat 3,3 triliun dan Polri 1,9 triliun. Sisanya diberikan pada Kemenkopolhukam, Kemenkokesra, dan Kementerian PAN dan reformasi birokrasi juga mendapat tunjungan yang sama.

"Dana diambil dari pos dana cadangan, prioritasnya prajurit di golongan bawah agar mereka tergerak dan meningkatkan prestasi," jelas Priyo usai rapat.

Menko Kesra Agung Laksono menambahkan, pemberian remunerasi pada enam lembaga terserbut merupakan bagian dari program pemerintahan SBY. Fokusnya tidak hanya pada remunerasi, namun mencakup juga reformasi birokrasi, pelatihan kerja dan restrukturisasi pegawai.

"Ini menyangkut 887.754 pegawai negeri dan anggota TNI/Polri," terangnya.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mad/anw)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%