Rabu, 15/12/2010 19:41 WIB

DPR Setujui Remunerasi, Gaji TNI/Polri Bakalan Naik

Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - Kabar gembira bagi para prajurit TNI dan petugas kepolisian. Anggaran remunerasi bagi mereka segera dicairkan setelah mendapat persetujuan Dewan.

Keputusan itu diambil dalam rapat badan anggaran DPR dengan para pejebat terkait, seperti Menko Kesra Agung Laksono, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Wakapolri Komjen Pol Jusuf Manggabarani dan pimpinan Dewan, Priyo Budi Santoso serta Anis Matta.

Menurut Priyo, anggaran yang dicairkan sebesar Rp 5,358 triliun yang akan dibayarkan secara rapel selama enam bulan. Pemberian ini dihitung sejak 1 Juli 2010.

TNI mendapat 3,3 triliun dan Polri 1,9 triliun. Sisanya diberikan pada Kemenkopolhukam, Kemenkokesra, dan Kementerian PAN dan reformasi birokrasi juga mendapat tunjungan yang sama.

"Dana diambil dari pos dana cadangan, prioritasnya prajurit di golongan bawah agar mereka tergerak dan meningkatkan prestasi," jelas Priyo usai rapat.

Menko Kesra Agung Laksono menambahkan, pemberian remunerasi pada enam lembaga terserbut merupakan bagian dari program pemerintahan SBY. Fokusnya tidak hanya pada remunerasi, namun mencakup juga reformasi birokrasi, pelatihan kerja dan restrukturisasi pegawai.

"Ini menyangkut 887.754 pegawai negeri dan anggota TNI/Polri," terangnya.

Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(mad/anw)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%