Rabu, 15/12/2010 19:41 WIB

DPR Setujui Remunerasi, Gaji TNI/Polri Bakalan Naik

Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - Kabar gembira bagi para prajurit TNI dan petugas kepolisian. Anggaran remunerasi bagi mereka segera dicairkan setelah mendapat persetujuan Dewan.

Keputusan itu diambil dalam rapat badan anggaran DPR dengan para pejebat terkait, seperti Menko Kesra Agung Laksono, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Wakapolri Komjen Pol Jusuf Manggabarani dan pimpinan Dewan, Priyo Budi Santoso serta Anis Matta.

Menurut Priyo, anggaran yang dicairkan sebesar Rp 5,358 triliun yang akan dibayarkan secara rapel selama enam bulan. Pemberian ini dihitung sejak 1 Juli 2010.

TNI mendapat 3,3 triliun dan Polri 1,9 triliun. Sisanya diberikan pada Kemenkopolhukam, Kemenkokesra, dan Kementerian PAN dan reformasi birokrasi juga mendapat tunjungan yang sama.

"Dana diambil dari pos dana cadangan, prioritasnya prajurit di golongan bawah agar mereka tergerak dan meningkatkan prestasi," jelas Priyo usai rapat.

Menko Kesra Agung Laksono menambahkan, pemberian remunerasi pada enam lembaga terserbut merupakan bagian dari program pemerintahan SBY. Fokusnya tidak hanya pada remunerasi, namun mencakup juga reformasi birokrasi, pelatihan kerja dan restrukturisasi pegawai.

"Ini menyangkut 887.754 pegawai negeri dan anggota TNI/Polri," terangnya.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mad/anw)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 14/09/2014 14:52 WIB
    Lulung: Yang Penting Pak Ahok Manis Bicara, Ai Dukung
    Gb Haji Lulung mengaku sudah tidak ada masalah dengan Ahok yang bersuara keras soal kebobrokan DPRD jika pilkada tidak dilakukan langsung. Dia mengingatkan Ahok berhati-hati bicara sehingga tidak ada yang tersinggung.
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
40%
Kontra
60%