Detik.com News
Detik.com
Senin, 13/12/2010 13:27 WIB

Dugaan Suap

Bupati Simalungun JR Saragih Tiba di MK

Fajar Pratama - detikNews
 Bupati Simalungun JR Saragih Tiba di MK JR Saragih
Jakarta - Bupati Simalungun Jopinus Ramli Saragih tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). JR Saragih masih menunggu untuk bertemu Ketua MK Mahfud MD.

JR Saragih yang mengenakan baju safari warna hitam tiba di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (13/12/2010) pukul 12.30 WIB. Ia didampingi 4 orang.

JR Saragih lalu menuju ruang Sekjen MK Janedjri M Gaffar di lantai 11. Ia menunggu di dalam ruangan itu.

"Yang perlu dicatat, kedatangan Bupati Simalungun inisiatif dia sendiri, bukan karena panggilan kita. Dia sedang menunggu di ruang," kata Janedjri.

Menurut dia, JR Saragih posisinya sedang menunggu Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. "Pak Mahfud sedang ada acara di luar namun sudah sedang dalam perjalanan. Pertemuan di ruangan Mahfud," ujar dia.

Hakim MK Akil Mochtar pada Jumat lalu mengadukan JR Saragih dan pengacaranya, Refly Harun, ke KPK karena tidak terima dituding menerima suap. Pengaduan itu berdasarkan keterangan Refly Harun dan Mahesa Prabandono yang mengatakan Bupati Simalungun, JR Saragih, akan menyogok Akil Rp 1 miliar. Mahesa adalah kuasa hukum yang satu tim dengan Refly. Di sanalah terjadi transaksi tawar menawar pada 22 September 2010. Disebut Refly, uang Rp 1 miliar itu untuk hakim MK.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(aan/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%