detikcom
Senin, 13/12/2010 13:27 WIB

Dugaan Suap

Bupati Simalungun JR Saragih Tiba di MK

Fajar Pratama - detikNews
JR Saragih
Jakarta - Bupati Simalungun Jopinus Ramli Saragih tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). JR Saragih masih menunggu untuk bertemu Ketua MK Mahfud MD.

JR Saragih yang mengenakan baju safari warna hitam tiba di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (13/12/2010) pukul 12.30 WIB. Ia didampingi 4 orang.

JR Saragih lalu menuju ruang Sekjen MK Janedjri M Gaffar di lantai 11. Ia menunggu di dalam ruangan itu.

"Yang perlu dicatat, kedatangan Bupati Simalungun inisiatif dia sendiri, bukan karena panggilan kita. Dia sedang menunggu di ruang," kata Janedjri.

Menurut dia, JR Saragih posisinya sedang menunggu Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. "Pak Mahfud sedang ada acara di luar namun sudah sedang dalam perjalanan. Pertemuan di ruangan Mahfud," ujar dia.

Hakim MK Akil Mochtar pada Jumat lalu mengadukan JR Saragih dan pengacaranya, Refly Harun, ke KPK karena tidak terima dituding menerima suap. Pengaduan itu berdasarkan keterangan Refly Harun dan Mahesa Prabandono yang mengatakan Bupati Simalungun, JR Saragih, akan menyogok Akil Rp 1 miliar. Mahesa adalah kuasa hukum yang satu tim dengan Refly. Di sanalah terjadi transaksi tawar menawar pada 22 September 2010. Disebut Refly, uang Rp 1 miliar itu untuk hakim MK.

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(aan/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
60%
Kontra
40%