detikcom

Senin, 13/12/2010 13:27 WIB

Dugaan Suap

Bupati Simalungun JR Saragih Tiba di MK

Fajar Pratama - detikNews
JR Saragih
Jakarta - Bupati Simalungun Jopinus Ramli Saragih tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). JR Saragih masih menunggu untuk bertemu Ketua MK Mahfud MD.

JR Saragih yang mengenakan baju safari warna hitam tiba di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (13/12/2010) pukul 12.30 WIB. Ia didampingi 4 orang.

JR Saragih lalu menuju ruang Sekjen MK Janedjri M Gaffar di lantai 11. Ia menunggu di dalam ruangan itu.

"Yang perlu dicatat, kedatangan Bupati Simalungun inisiatif dia sendiri, bukan karena panggilan kita. Dia sedang menunggu di ruang," kata Janedjri.

Menurut dia, JR Saragih posisinya sedang menunggu Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. "Pak Mahfud sedang ada acara di luar namun sudah sedang dalam perjalanan. Pertemuan di ruangan Mahfud," ujar dia.

Hakim MK Akil Mochtar pada Jumat lalu mengadukan JR Saragih dan pengacaranya, Refly Harun, ke KPK karena tidak terima dituding menerima suap. Pengaduan itu berdasarkan keterangan Refly Harun dan Mahesa Prabandono yang mengatakan Bupati Simalungun, JR Saragih, akan menyogok Akil Rp 1 miliar. Mahesa adalah kuasa hukum yang satu tim dengan Refly. Di sanalah terjadi transaksi tawar menawar pada 22 September 2010. Disebut Refly, uang Rp 1 miliar itu untuk hakim MK.

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(aan/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%