Detik.com News
Detik.com

Senin, 13/12/2010 13:27 WIB

Dugaan Suap

Bupati Simalungun JR Saragih Tiba di MK

Fajar Pratama - detikNews
 Bupati Simalungun JR Saragih Tiba di MK JR Saragih
Jakarta - Bupati Simalungun Jopinus Ramli Saragih tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). JR Saragih masih menunggu untuk bertemu Ketua MK Mahfud MD.

JR Saragih yang mengenakan baju safari warna hitam tiba di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (13/12/2010) pukul 12.30 WIB. Ia didampingi 4 orang.

JR Saragih lalu menuju ruang Sekjen MK Janedjri M Gaffar di lantai 11. Ia menunggu di dalam ruangan itu.

"Yang perlu dicatat, kedatangan Bupati Simalungun inisiatif dia sendiri, bukan karena panggilan kita. Dia sedang menunggu di ruang," kata Janedjri.

Menurut dia, JR Saragih posisinya sedang menunggu Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. "Pak Mahfud sedang ada acara di luar namun sudah sedang dalam perjalanan. Pertemuan di ruangan Mahfud," ujar dia.

Hakim MK Akil Mochtar pada Jumat lalu mengadukan JR Saragih dan pengacaranya, Refly Harun, ke KPK karena tidak terima dituding menerima suap. Pengaduan itu berdasarkan keterangan Refly Harun dan Mahesa Prabandono yang mengatakan Bupati Simalungun, JR Saragih, akan menyogok Akil Rp 1 miliar. Mahesa adalah kuasa hukum yang satu tim dengan Refly. Di sanalah terjadi transaksi tawar menawar pada 22 September 2010. Disebut Refly, uang Rp 1 miliar itu untuk hakim MK.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(aan/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%