detikcom
Sabtu, 11/12/2010 17:21 WIB

Polisi Yakin CCTV di Ruas Blok M-Glodok Turunkan Pelanggar Lalin

Indra Subagja - detikNews
Jakarta - Polisi akan memasang kamera sensor di ruas Blok M-Glodok pada pertengahan 2011. Nantinya para pengguna kendaraan bermotor yang melanggar lalu lintas (lalin) di ruas itu akan mudah terpantau. Pelanggar akan terekam nomor kendaraannya, sehingga bisa didata untuk ditindaklanjuti.

"Yakin, untuk jangka panjang pelanggaran lalu lintas akan berkurang karena kamera-kamera CCTV adalah kepanjangan petugas," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Royke Lumowa saat dihubungi detikcom, Sabtu (11/12/2010).

Pemasangan CCTV itu dinamakan electronic law enforcement. Pemasangan akan dilakukan secara bertahap, awalnya 4 kamera dan kemudian bisa bertambah lagi. Pemasangan akan difokuskan di kawasan Senayan, Blok M, dan Sarinah.

"Pada tahun-tahun awal pasti jumlah tilang meningkat, tapi setelah itu jumlah pelanggaran lalu lintas akan menurun karena semakin banyak pengendara yang sadar, mungkin juga takut melanggar karena ada CCTV," terangnya.

Selama ini di kawasan sepanjang Blok M-Glodok memang rawan akan pelanggaran. Petugas pun tidak bisa mengawasi langsung, namun kini pengawasan akan dilakukan menggunakan kamera yang dipantau di kantor TMC Polda Metro Jaya.

"Banyak pelanggaran yang terjadi di ruas itu, mulai kecepatan tinggi, melanggar marka, rambu stop, parkir, menggunakan HP, dan tabrak lari," tutupnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(ndr/ape)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%