detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Minggu, 20/04/2014 00:56 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Kamis, 09/12/2010 12:56 WIB

Dugaan Suap ke MK

Akil Muchtar Akan Laporkan Dugaan Penyuapan di MK ke KPK

Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Muchtar berang atas tudingan Refly Harun dalam kasus dugaan suap di MK. Akil adalah hakim yang menangani perkara Pilkada Simalungun, di mana Refly juga menjadi pengacara Bupati Simalungun. Akil berencana melapor ke KPK.

"Nanti aku laporkan Bupati Simalungun ke KPK," kata Akil dalam pesan pendeknya kepada detikcom menanggapi konferensi pers tim investigasi internal, Kamis (9/12/2010).

Bupati Simalungun saat ini dijabat JR Saragih. Dia dan pasangannya saat gugatan di MK dibela oleh Refly. Seperti diberitakan sebelumnya, Mahfud MD menyebut bupati tersebut diduga menunjukkan sejumlah uang kepada Refly Harun. Lalu terjadi tawar menawar antara Refly dan Bupati.

"RH menjadi turut serta karena dia kuasa hukumnya Bupati. Dia nagih fee Rp 3 miliar lalu bupati nawar Rp 2 miliar, katanya yang Rp 1 miliar untuk hakim," ujar Akil.

Selain bupati, Akil juga berencana ikut melaporkan Refly ke KPK. "Saya laporkan Refly Harun sebagai orang yang turut serta (percobaan suap). Besok saya konferensi pers," tegas Akil.

Menyeruaknya dugaan suap di MK berawal dari tulisan Refly di Kompas pada 25 Oktober. Refly menulis pernah mendengar langsung bahwa di Papua ada orang yang mengantarkan dan menyediakan uang bermiliar-miliar untuk berperkara di MK, termasuk untuk menyuap hakim di MK dalam kasus Pemilukada.

Mantan staf ahli MK ini juga mengungkapkan pernah melihat dengan mata kepala sendiri tumpukan uang Rp 1 miliar, yang akan diberikan kepada hakim MK oleh orang yang sedang berperkara. Refly juga menulis mendengar langsung dari pengakuan seseorang yang pernah ditunggu oleh hakim MK untuk mentransfer uang sebesar Rp 1 miliar sebelum pengucapan keputusan MK.

Mahfud kemudian meminta agar Refly membuat tim investigasi untuk membuktikan tulisannya. Tim beranggotakan Adnan Buyung Nasution, Sadli Isra, Bambang Widjojanto, dan Bambang Harymurti. Ditemukan indikasi kuat adanya dugaan suap, walau tidak berhubungan langsung kepada hakim. Sementara itu Bupati Simalungun JR Saragih yang dikonfirmasi tidak mengangkat teleponnya.
(ndr/nrl)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%