Detik.com News
Detik.com
Kamis, 09/12/2010 12:56 WIB

Dugaan Suap ke MK

Akil Muchtar Akan Laporkan Dugaan Penyuapan di MK ke KPK

Andi Saputra - detikNews
 Akil Muchtar Akan Laporkan Dugaan Penyuapan di MK ke KPK
Jakarta - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Muchtar berang atas tudingan Refly Harun dalam kasus dugaan suap di MK. Akil adalah hakim yang menangani perkara Pilkada Simalungun, di mana Refly juga menjadi pengacara Bupati Simalungun. Akil berencana melapor ke KPK.

"Nanti aku laporkan Bupati Simalungun ke KPK," kata Akil dalam pesan pendeknya kepada detikcom menanggapi konferensi pers tim investigasi internal, Kamis (9/12/2010).

Bupati Simalungun saat ini dijabat JR Saragih. Dia dan pasangannya saat gugatan di MK dibela oleh Refly. Seperti diberitakan sebelumnya, Mahfud MD menyebut bupati tersebut diduga menunjukkan sejumlah uang kepada Refly Harun. Lalu terjadi tawar menawar antara Refly dan Bupati.

"RH menjadi turut serta karena dia kuasa hukumnya Bupati. Dia nagih fee Rp 3 miliar lalu bupati nawar Rp 2 miliar, katanya yang Rp 1 miliar untuk hakim," ujar Akil.

Selain bupati, Akil juga berencana ikut melaporkan Refly ke KPK. "Saya laporkan Refly Harun sebagai orang yang turut serta (percobaan suap). Besok saya konferensi pers," tegas Akil.

Menyeruaknya dugaan suap di MK berawal dari tulisan Refly di Kompas pada 25 Oktober. Refly menulis pernah mendengar langsung bahwa di Papua ada orang yang mengantarkan dan menyediakan uang bermiliar-miliar untuk berperkara di MK, termasuk untuk menyuap hakim di MK dalam kasus Pemilukada.

Mantan staf ahli MK ini juga mengungkapkan pernah melihat dengan mata kepala sendiri tumpukan uang Rp 1 miliar, yang akan diberikan kepada hakim MK oleh orang yang sedang berperkara. Refly juga menulis mendengar langsung dari pengakuan seseorang yang pernah ditunggu oleh hakim MK untuk mentransfer uang sebesar Rp 1 miliar sebelum pengucapan keputusan MK.

Mahfud kemudian meminta agar Refly membuat tim investigasi untuk membuktikan tulisannya. Tim beranggotakan Adnan Buyung Nasution, Sadli Isra, Bambang Widjojanto, dan Bambang Harymurti. Ditemukan indikasi kuat adanya dugaan suap, walau tidak berhubungan langsung kepada hakim. Sementara itu Bupati Simalungun JR Saragih yang dikonfirmasi tidak mengangkat teleponnya.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ndr/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%