Kamis, 09/12/2010 12:56 WIB

Dugaan Suap ke MK

Akil Muchtar Akan Laporkan Dugaan Penyuapan di MK ke KPK

Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Muchtar berang atas tudingan Refly Harun dalam kasus dugaan suap di MK. Akil adalah hakim yang menangani perkara Pilkada Simalungun, di mana Refly juga menjadi pengacara Bupati Simalungun. Akil berencana melapor ke KPK.

"Nanti aku laporkan Bupati Simalungun ke KPK," kata Akil dalam pesan pendeknya kepada detikcom menanggapi konferensi pers tim investigasi internal, Kamis (9/12/2010).

Bupati Simalungun saat ini dijabat JR Saragih. Dia dan pasangannya saat gugatan di MK dibela oleh Refly. Seperti diberitakan sebelumnya, Mahfud MD menyebut bupati tersebut diduga menunjukkan sejumlah uang kepada Refly Harun. Lalu terjadi tawar menawar antara Refly dan Bupati.

"RH menjadi turut serta karena dia kuasa hukumnya Bupati. Dia nagih fee Rp 3 miliar lalu bupati nawar Rp 2 miliar, katanya yang Rp 1 miliar untuk hakim," ujar Akil.

Selain bupati, Akil juga berencana ikut melaporkan Refly ke KPK. "Saya laporkan Refly Harun sebagai orang yang turut serta (percobaan suap). Besok saya konferensi pers," tegas Akil.

Menyeruaknya dugaan suap di MK berawal dari tulisan Refly di Kompas pada 25 Oktober. Refly menulis pernah mendengar langsung bahwa di Papua ada orang yang mengantarkan dan menyediakan uang bermiliar-miliar untuk berperkara di MK, termasuk untuk menyuap hakim di MK dalam kasus Pemilukada.

Mantan staf ahli MK ini juga mengungkapkan pernah melihat dengan mata kepala sendiri tumpukan uang Rp 1 miliar, yang akan diberikan kepada hakim MK oleh orang yang sedang berperkara. Refly juga menulis mendengar langsung dari pengakuan seseorang yang pernah ditunggu oleh hakim MK untuk mentransfer uang sebesar Rp 1 miliar sebelum pengucapan keputusan MK.

Mahfud kemudian meminta agar Refly membuat tim investigasi untuk membuktikan tulisannya. Tim beranggotakan Adnan Buyung Nasution, Sadli Isra, Bambang Widjojanto, dan Bambang Harymurti. Ditemukan indikasi kuat adanya dugaan suap, walau tidak berhubungan langsung kepada hakim. Sementara itu Bupati Simalungun JR Saragih yang dikonfirmasi tidak mengangkat teleponnya.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ndr/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%