detikcom
Kamis, 09/12/2010 07:11 WIB

Tabloid Suara Islam Akan Beri Keterangan Soal Berita Apartemen Syafii

Ramadhian Fadillah - detikNews
Jakarta - Tabloid Suara Islam disomasi Syafii Maarif terkait pemberitaan soal apartemen mewah milik Syafii. Pihak Syafii merasa tidak pernah dikonfirmasi soal pemberitaan itu. Menanggapi hal tersebut, Tabloid Suara Islam mengaku sudah menghubungi Syafii.

"Selama dua bulan kami sudah mencoba menghubungi Syafii Maarif. Tetapi beliau
sulit sekali untuk dimintai konfirmasinya. Kami sudah memberi tahu ingin
wawancara, tapi tidak dijawab," ujar sekretaris redaksi Suara Islam, M Shodiq
Ramadhan kepada detikcom, Kamis (9/12/2010).

Pihak Tabloid Suara Islam pun akan menggelar jumpa pers siang ini untuk menjawab somasi dari Syafii sekaligus menjelaskan soal kronologis pemberitaan tersebut. Jumpa pers akan digelar di Kantor M Lutfie Hakim & Partners di Jl Jeruk nomor 3, Menteng, Jakarta Pusat.

"Nanti akan ada penjelasan lengkap dari kami terkait pernyataan pers Syafii beberapa waktu lalu," jelas Shodiq.

Menurut Shodiq pihak redaksi akan hadir bersama kuasa hukum Suara Islam, Munarman.

Sebelumnya, Syafii Maarif merasa difitnah oleh tabloid Suara Islam. Dalam pemberitaan, dia dituding menerima apartemen senilai Rp 2 miliar dari Aburizal Bakrie alias Ical. Syafii pun akan melaporkan Suara Islam ke Dewan Pers.

Mengenai apartemen tersebut, Syafii mengaku apartemen itu adalah milik temannya.
Bukan diberi oleh Ical. Pihak Ical sendiri telah membantah memberi apartemen pada Syafii.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(rdf/lia)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%