Selasa, 07/12/2010 20:17 WIB

Tahun Anggaran & Pelaksanaan Pemilukada Tak Sama Sedot Anggaran Pos Lain

Febrina Ayu Scottiati - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengadakan penelitian bahwa pembiayaan Pemilu Kepala Daerah yang menggunakan APBD akan mengurangi anggaran belanja pada pos pendidikan dan kesehatan. Hal ini karena siklus anggaran dan tahapan Pemilukada berbeda, sehingga anggaran seringkali diambil dari pos lain seperti pendidikan dan kesehatan.

Seperti dipaparkan Fitra dalam acara jumpa pers di RM Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, Selasa (7/12/2010) pada beberapa Pemilukada di beberapa daerah tahun 2010, pemilukada malah menyedot pos anggaran pendidikan dan kesehatan.

Daerah-daerah yang diteliti Fitra mencakup 11 kabupaten/kota dan 3 provinsi seperti di Sidoarjo (Jawa Timur), Bandung (Jawa Barat), Medan (Sumatera Utara), Kota Lombok (Lombok Utara), Bengkalis (Riau), Ogan Ilir (Sumatera Selatan), Kabupaten Solok (Sumatera Barat), Kabupaten Bengkalis (Riau), Kota Manado (Sulawesi Utara), Kabupaten Kebumen (Jawa Tengah) dan Kabupaten Sumba Timur (Nusa Tenggara Timur).

Fitra melakukan penelitian tersebut sejak bulan Juli hingga September 2010. Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan wawancara secara mendalam dengan KPUD, Panwas dan pihak-pihak terkait Pemilukada. Sementara pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan data setiap anggaran daerah. Fitra juga mengadakan diskusi dari perwakilan daerah untuk disintesiskan secara nasional sebagai hasil data sekunder.

Hasilnya, pada tahun Pemilukada 2010, 7 daerah mengalami penurunan anggaran pada pos pendidikan dan kesehatan dibanding tahun 2009. Seperti di Kabupaten Ogan Ilir (Sumatera Selatan) anggaran pendidikan turun 8,34% dan kesehatan turun 65,33%, Kabupaten Solok (Sumatera Barat) anggaran pendidikan turun 21,4% dan kesehatan turun 29,42%, Kabupaten Bengkalis (Riau) anggaran pendidikan turun 26,5% dan kesehatan turun 34,36%, Kota Manado (Sulawesi Utara) anggaran pendidikan turun 37,9% dan kesehatan turun 40,57%, Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur) anggaran pendidikan turun 44,67% dan kesehatan turun 19,46%, Kabupaten Kebumen (Jawa Tengah) anggaran pendidikan turun 63,7% dan kesehatan turun 35,46% sementara Kabupaten Sumba Timur (Nusa Tenggara Timur) anggaran pendidikan turun 165,17% dan kesehatan turun 6,93%.

"Tahun anggaran dan tahun penyelenggaraan Pemilukada itu berbeda, pos pendidikan dan kesehatan di beberapa daerah tersedot," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi.

Uchok pun memberikan contoh, pemda yang bisa mengatur siklus anggaran dan penyelenggaraan seperti di Medan dan di Bandung. Pemda di dua daerah itu membuat tabungan dua tahun sebelum penyelenggaraan pemilukada. Tabungan tersebut untuk membiayai pemilukada pada 2 tahun berikutnya.Next

Halaman 1 2

Seorang Balita Tercebur Ke Dalam Kuali Panas. Saksikan selengkapnya di "Reportase Pagi" pukul 04.30 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(feb/nwk)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%