Selasa, 07/12/2010 20:17 WIB

Tahun Anggaran & Pelaksanaan Pemilukada Tak Sama Sedot Anggaran Pos Lain

Febrina Ayu Scottiati - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengadakan penelitian bahwa pembiayaan Pemilu Kepala Daerah yang menggunakan APBD akan mengurangi anggaran belanja pada pos pendidikan dan kesehatan. Hal ini karena siklus anggaran dan tahapan Pemilukada berbeda, sehingga anggaran seringkali diambil dari pos lain seperti pendidikan dan kesehatan.

Seperti dipaparkan Fitra dalam acara jumpa pers di RM Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, Selasa (7/12/2010) pada beberapa Pemilukada di beberapa daerah tahun 2010, pemilukada malah menyedot pos anggaran pendidikan dan kesehatan.

Daerah-daerah yang diteliti Fitra mencakup 11 kabupaten/kota dan 3 provinsi seperti di Sidoarjo (Jawa Timur), Bandung (Jawa Barat), Medan (Sumatera Utara), Kota Lombok (Lombok Utara), Bengkalis (Riau), Ogan Ilir (Sumatera Selatan), Kabupaten Solok (Sumatera Barat), Kabupaten Bengkalis (Riau), Kota Manado (Sulawesi Utara), Kabupaten Kebumen (Jawa Tengah) dan Kabupaten Sumba Timur (Nusa Tenggara Timur).

Fitra melakukan penelitian tersebut sejak bulan Juli hingga September 2010. Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan wawancara secara mendalam dengan KPUD, Panwas dan pihak-pihak terkait Pemilukada. Sementara pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan data setiap anggaran daerah. Fitra juga mengadakan diskusi dari perwakilan daerah untuk disintesiskan secara nasional sebagai hasil data sekunder.

Hasilnya, pada tahun Pemilukada 2010, 7 daerah mengalami penurunan anggaran pada pos pendidikan dan kesehatan dibanding tahun 2009. Seperti di Kabupaten Ogan Ilir (Sumatera Selatan) anggaran pendidikan turun 8,34% dan kesehatan turun 65,33%, Kabupaten Solok (Sumatera Barat) anggaran pendidikan turun 21,4% dan kesehatan turun 29,42%, Kabupaten Bengkalis (Riau) anggaran pendidikan turun 26,5% dan kesehatan turun 34,36%, Kota Manado (Sulawesi Utara) anggaran pendidikan turun 37,9% dan kesehatan turun 40,57%, Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur) anggaran pendidikan turun 44,67% dan kesehatan turun 19,46%, Kabupaten Kebumen (Jawa Tengah) anggaran pendidikan turun 63,7% dan kesehatan turun 35,46% sementara Kabupaten Sumba Timur (Nusa Tenggara Timur) anggaran pendidikan turun 165,17% dan kesehatan turun 6,93%.

"Tahun anggaran dan tahun penyelenggaraan Pemilukada itu berbeda, pos pendidikan dan kesehatan di beberapa daerah tersedot," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi.

Uchok pun memberikan contoh, pemda yang bisa mengatur siklus anggaran dan penyelenggaraan seperti di Medan dan di Bandung. Pemda di dua daerah itu membuat tabungan dua tahun sebelum penyelenggaraan pemilukada. Tabungan tersebut untuk membiayai pemilukada pada 2 tahun berikutnya.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(feb/nwk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Tak Perlu Arak-arakan Pesta Rakyat Saat Pelantikan Jokowi

Relawan Jokowi-JK akan menggelar pesta rakyat saat pelantikan presiden dan wapres pada 20 Oktober 2014 nanti dimulai dari Semanggi dan berakhir di Monas. Kapolri Jenderal Sutarman menyarankan tidak perlu ada acara arak-arakan seperti itu. "Saya sarankan tidak perlu arak-arakan, saya kira tidak perlu. Mungkin kalau bersyukur, bersyukur berdoa saja, enggak perlu arak-arakan," kata Kapolri. Bila Anda setuju dengan Kapolri, pilih Pro!
Pro
38%
Kontra
62%
MustRead close