detikcom
Selasa, 07/12/2010 20:17 WIB

Tahun Anggaran & Pelaksanaan Pemilukada Tak Sama Sedot Anggaran Pos Lain

Febrina Ayu Scottiati - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengadakan penelitian bahwa pembiayaan Pemilu Kepala Daerah yang menggunakan APBD akan mengurangi anggaran belanja pada pos pendidikan dan kesehatan. Hal ini karena siklus anggaran dan tahapan Pemilukada berbeda, sehingga anggaran seringkali diambil dari pos lain seperti pendidikan dan kesehatan.

Seperti dipaparkan Fitra dalam acara jumpa pers di RM Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, Selasa (7/12/2010) pada beberapa Pemilukada di beberapa daerah tahun 2010, pemilukada malah menyedot pos anggaran pendidikan dan kesehatan.

Daerah-daerah yang diteliti Fitra mencakup 11 kabupaten/kota dan 3 provinsi seperti di Sidoarjo (Jawa Timur), Bandung (Jawa Barat), Medan (Sumatera Utara), Kota Lombok (Lombok Utara), Bengkalis (Riau), Ogan Ilir (Sumatera Selatan), Kabupaten Solok (Sumatera Barat), Kabupaten Bengkalis (Riau), Kota Manado (Sulawesi Utara), Kabupaten Kebumen (Jawa Tengah) dan Kabupaten Sumba Timur (Nusa Tenggara Timur).

Fitra melakukan penelitian tersebut sejak bulan Juli hingga September 2010. Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan wawancara secara mendalam dengan KPUD, Panwas dan pihak-pihak terkait Pemilukada. Sementara pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan data setiap anggaran daerah. Fitra juga mengadakan diskusi dari perwakilan daerah untuk disintesiskan secara nasional sebagai hasil data sekunder.

Hasilnya, pada tahun Pemilukada 2010, 7 daerah mengalami penurunan anggaran pada pos pendidikan dan kesehatan dibanding tahun 2009. Seperti di Kabupaten Ogan Ilir (Sumatera Selatan) anggaran pendidikan turun 8,34% dan kesehatan turun 65,33%, Kabupaten Solok (Sumatera Barat) anggaran pendidikan turun 21,4% dan kesehatan turun 29,42%, Kabupaten Bengkalis (Riau) anggaran pendidikan turun 26,5% dan kesehatan turun 34,36%, Kota Manado (Sulawesi Utara) anggaran pendidikan turun 37,9% dan kesehatan turun 40,57%, Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur) anggaran pendidikan turun 44,67% dan kesehatan turun 19,46%, Kabupaten Kebumen (Jawa Tengah) anggaran pendidikan turun 63,7% dan kesehatan turun 35,46% sementara Kabupaten Sumba Timur (Nusa Tenggara Timur) anggaran pendidikan turun 165,17% dan kesehatan turun 6,93%.

"Tahun anggaran dan tahun penyelenggaraan Pemilukada itu berbeda, pos pendidikan dan kesehatan di beberapa daerah tersedot," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi.

Uchok pun memberikan contoh, pemda yang bisa mengatur siklus anggaran dan penyelenggaraan seperti di Medan dan di Bandung. Pemda di dua daerah itu membuat tabungan dua tahun sebelum penyelenggaraan pemilukada. Tabungan tersebut untuk membiayai pemilukada pada 2 tahun berikutnya.Next

Halaman 1 2

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(feb/nwk)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%
MustRead close