Komisi Informasi Gelar Sidang Adjudiksi Soal Rekening Gendut Polri

Jakarta - Komisi Informasi RI menggelar sidang adjudiksi non-litigasi terkait sengketa
informasi antara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Mabes Polri dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Sidang digelar menyusul tidak dipenuhinya permintaan ICW oleh Polri atas informasi hasil pemeriksaan 17 rekening perwira polisi.

Sidang adjudiksi digelar di kantor Kominfo, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (1/12/20100). Hadir dari ICW Febridiansyah dan Agus Sunaryanto. Sedangkan dari Divisi Hukum Mabes Polri Kombes I Ketut Sudhiarsa dan AKBP Dadang.

Sidang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Informasi RI, Ahmad Alamsyah Saragih selaku Ketua Majelis Hakim. Sidang perdana ini mengagendakan penyampaian keterangan oleh kedua belah pihak.

Seperti diketahui, permintaan ICW agar Polri membuka hasil pemeriksaan terhadap 17 rekening perwira polisi, tidak dipenuhi. Proses penyampaian keberatan pun sudah dilalui ICW, namun tidak ada tanggapan atas keberatan tidak bisa diterima oleh LSM anti-korupsi itu. Sengketa ini akhirnya berlanjut lewat sidang adjudiksi.

Mabes Polri sendiri telah mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap 23 rekening
anggotanya sesuai Laporan Hasil Analisa (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK) pada 23 Juli 2010.

Dalam pengumuman itu disebutkan, 2 rekening terindikasi pidana telah dalam proses hukum, 2 rekening masih menunggu pembuktian, 1 rekening belum bisa ditindaklanjuti karena objek sedang mengikuti pilkada, dan 1 rekening pemiliknya telah meninggal dunia.

Selebihnya, 17 rekening dianggap wajar karena diperoleh secara legal. Tidak dibukanya identitas rekening yang dianggap wajar inilah yang menjadi objek sengketa informasi antara ICW dan Mabes Polri.

(lrn/nwk)