Adik Sultan Siap Pulangkan KTA PD Bila SBY Gelar Pemilukada DIY

Jakarta Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Yogyakarta, GBPH Prabukusumo, menolak wacana posisi Gubernur dipisahkan dari Sultan. Dia siap hengkang dari PD bila pemerintahan SBY memutuskan menggelar Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) DI Yogyakarta.

"Maka bila memang PD dan Pemerintah menghendaki Pemilukada, walau KTA (kartu tanda anggota) PD ini adalah kebanggaan saya, tapi akan saya kembalikan ke DPP," kata Prabu pada detikcom melalui telepon, Selasa (30/11/2010).

Adik dari Sultan Hamengkubuwono X ini berpendapat, memisahkan antara jabatan Gubernur dari Sultan sama artinya memangkas kesejarahan Sri Sultan HB IX dalam memperjuangkan NKRI. Meski dia menyadari benar bahwa sepak terjang ayahnya dalam sejarah perjuangan RI merupakan tugas dan kewajiban dalam posisi yang dijabat kala itu.

"Prinsipnya secara pribadi, saya akan perjuangkan harga diri, harkat dan martabat orang tua saya, swargi (almarhum -red) HB IX, yang telah sungguh-sungguh mengukir sejarah bangsa ini. Bila dipisahkan, maka faktor sejarah itu akan berkurang. Meski perjuangan beliau adalah suatu kewajiban," tegasnya.

Meski demikian, Prabukusumo yakin Presiden SBY sudah pasti tidak akan gegabah memutuskan menggelar Pemilukada untuk DIY. Sebab Prabu tahu persis bahwa SBY sangat menghargai sejarah, konstitusional dan memperhatikan benar setiap dinamika aspirasi yang berkembang di masyarakat.

"Saya yakin Pak SBY pasti konstitusional dengan mempertimbangkan unsur sejarah dan mungkin ada demokrasinya. Bahwa ada kebulatan tekad dari para lurah dan dusun memboikot Pemilukada, pada dasarnya itu sudah mencerminkan aspirasi masyarakat," paparnya.

Lebih lanjut Prabukusumo mengingatkan bahwa draf RUU DIY belum juga tuntas apalagi pemerintah serahkan kepada DPR. Maka lebih baik semua pihak tidak terburu-buru berpendapat sebelum mempelajari benar draf final tersebut.

"Saya tunggu dulu sampai ada draf yang final dan resmi, bukan draf yang liar. Kita harus cerdas dan santun dalam menghadapi dan tanggapi isu ini, jangan langsung kata-katai pemerintah," imbau politisi senior ini.
(lh/nrl)