Senin, 29/11/2010 12:25 WIB

Perokok Tuntut Hak Merokok di Dalam Gedung

Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Sekitar 100 orang yang menamakan diri 'Koalisi Cinta 100 % Indonesia' menggelar aksi guna menuntut dibolehkannya merokok di dalam gedung. Mereka menilai Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta yang melarang merokok di dalam gedung diskriminatif.

"Itu kan gedung umum, saya merokok kok tidak boleh, itu kan diskriminatif. Harusnya pakai pergub yang lama, yaitu dibuat ruang khusus di dalam gedung untuk merokok," kata koordinator aksi tersebut, Soroso, di Bundaran HI, Jakarta, Senin (29/11/2010).

Para pengunjuk rasa membuat replika bungkus rokok berwarna putih setinggi tiga meter. Selain itu replika rokok kretek sepanjang tiga meter juga diarak para pengunjuk rasa.

Bagian depan rokok kretek itu bertuliskan '30,5 Juta tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan rokok akan menggangur'.

"Pemberlakuan Pergub Nomor 88/2010 itu akan berdampak pada industri lainnya seperti periklanan, pedagang kaki lima dan para pekerja di industri rokok," kata Soroso.

Dalam aksi tersebut juga dibuat replika pedagang asongan setinggi lima meter. Boneka pedagang asongan berwarna hitam ini diangkat oleh lima orang demonstran.

Selain itu, lima demonstran juga menggelar aksi teatrikal yang melambangkan orang-orang yang merokok di dalam gedung. Dalam teatrikal, tampak seseorang yang sedang asik merokok tiba-tiba saja ada petugas yang mengambil rokok dan membuangnya.

Aksi ini sempat membuat lalu lintas di Bundaran HI tersendat. Banyak pengendara yang melambatkan kendaraannya untuk melihat aksi tersebut.

Pemprov DKI mengeluarkan Pergub No 88/2010 tentang Perubahan Pergub No 75/2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok. Dalam Pergub baru tersebut, ketentuan tempat khusus bagi perokok dihilangkan. Bagi yang merokok harus keluar gedung.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(nal/nvt)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
68%
Kontra
32%