Senin, 29/11/2010 12:25 WIB

Perokok Tuntut Hak Merokok di Dalam Gedung

Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Sekitar 100 orang yang menamakan diri 'Koalisi Cinta 100 % Indonesia' menggelar aksi guna menuntut dibolehkannya merokok di dalam gedung. Mereka menilai Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta yang melarang merokok di dalam gedung diskriminatif.

"Itu kan gedung umum, saya merokok kok tidak boleh, itu kan diskriminatif. Harusnya pakai pergub yang lama, yaitu dibuat ruang khusus di dalam gedung untuk merokok," kata koordinator aksi tersebut, Soroso, di Bundaran HI, Jakarta, Senin (29/11/2010).

Para pengunjuk rasa membuat replika bungkus rokok berwarna putih setinggi tiga meter. Selain itu replika rokok kretek sepanjang tiga meter juga diarak para pengunjuk rasa.

Bagian depan rokok kretek itu bertuliskan '30,5 Juta tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan rokok akan menggangur'.

"Pemberlakuan Pergub Nomor 88/2010 itu akan berdampak pada industri lainnya seperti periklanan, pedagang kaki lima dan para pekerja di industri rokok," kata Soroso.

Dalam aksi tersebut juga dibuat replika pedagang asongan setinggi lima meter. Boneka pedagang asongan berwarna hitam ini diangkat oleh lima orang demonstran.

Selain itu, lima demonstran juga menggelar aksi teatrikal yang melambangkan orang-orang yang merokok di dalam gedung. Dalam teatrikal, tampak seseorang yang sedang asik merokok tiba-tiba saja ada petugas yang mengambil rokok dan membuangnya.

Aksi ini sempat membuat lalu lintas di Bundaran HI tersendat. Banyak pengendara yang melambatkan kendaraannya untuk melihat aksi tersebut.

Pemprov DKI mengeluarkan Pergub No 88/2010 tentang Perubahan Pergub No 75/2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok. Dalam Pergub baru tersebut, ketentuan tempat khusus bagi perokok dihilangkan. Bagi yang merokok harus keluar gedung.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nal/nvt)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%