Kamis, 25/11/2010 10:48 WIB

Mendagri Diminta Batalkan Dana Aspirasi Rp 2,5 M per Anggota DPRD Riau

Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Halaman 1 dari 2
Pekanbaru - Pengalokasian dana aspirasi dan bantuan sosial sebesar Rp 2,5 miliar bagi setiap anggota DPRD Riau terus saja menjadi kritikan pedas di tengah masyarakat. Mendagri Gamawan Fauzi diminta untuk membatalkan aliran dana aspirasi tersebut.

"APBD Riau tahun 2011 sudah disahkan DPRD Riau yang kini tengah diverifikasi di Kemendagri. Karena itu, kita mendesak Mendagri untuk mencoret dana aspirasi yang msing-masing anggota dewan terima Rp 2 miliar. Ini belum dana bantuan sosial yang jumlahnya Rp500 juta. Total mereka terima Rp2,5 miliar setiap anggota," kata Al Azhar, tokoh Budayawan Riau dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (25/11/2010).

Dia menjelaskan, dana aspirasi dan bantuan sosial yang diberikan kepada 55 anggota DPRD Riau itu, dianggap dana yang rawan akan terjadi tindak pidana korupsi.

"Aneh sekali bila legislatif justru berperan ganda menjadi lembaga eksekutif menentukan proyek lewat dana aspirasi. Ini hanya akal-akalan anggota dewan saja," kata Al Azhar yang juga dosen Universitas Islam Riau (UIR) ini.

Menurut Al Azhar, dana aspirasi plus dana sosial DPRD Riau ini, dicurigai merupakan dana pengganti bagi anggota dewan saat kampanye lalu. Pengalokasian dana tersebut, lanjutnya, kesannya hanya untuk kepentingan pribadi anggota DPRD Riau, bukan untuk kepentingan masyarakat.

"Kalau tujuan dana aspirasi dan sosial itu untuk membantu masyarakat, ya mestinya anggota dewan mengusulkan ke pihak eksekutif proyek mana saja yang dibutuhkan masyarakat. Bukan lantas dewan menjadi pelaksana proyek tersebut," kata Al Azhar.

Pengalokasian dana aspirasi dan sosial Rp 2,5 miliar per anggota dewan, lanjutnya, sangat susah untuk dilakukan pengawasan. DPRD Riau yang seharusnya bertugas mengawasi jalannya roda pemerintahan, kali ini justru sebagai pelaksana anggaran.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(cha/nwk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
84%
Kontra
16%