detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Sabtu, 19/04/2014 12:38 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Kamis, 25/11/2010 10:48 WIB

Mendagri Diminta Batalkan Dana Aspirasi Rp 2,5 M per Anggota DPRD Riau

Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Halaman 1 dari 2
Pekanbaru - Pengalokasian dana aspirasi dan bantuan sosial sebesar Rp 2,5 miliar bagi setiap anggota DPRD Riau terus saja menjadi kritikan pedas di tengah masyarakat. Mendagri Gamawan Fauzi diminta untuk membatalkan aliran dana aspirasi tersebut.

"APBD Riau tahun 2011 sudah disahkan DPRD Riau yang kini tengah diverifikasi di Kemendagri. Karena itu, kita mendesak Mendagri untuk mencoret dana aspirasi yang msing-masing anggota dewan terima Rp 2 miliar. Ini belum dana bantuan sosial yang jumlahnya Rp500 juta. Total mereka terima Rp2,5 miliar setiap anggota," kata Al Azhar, tokoh Budayawan Riau dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (25/11/2010).

Dia menjelaskan, dana aspirasi dan bantuan sosial yang diberikan kepada 55 anggota DPRD Riau itu, dianggap dana yang rawan akan terjadi tindak pidana korupsi.

"Aneh sekali bila legislatif justru berperan ganda menjadi lembaga eksekutif menentukan proyek lewat dana aspirasi. Ini hanya akal-akalan anggota dewan saja," kata Al Azhar yang juga dosen Universitas Islam Riau (UIR) ini.

Menurut Al Azhar, dana aspirasi plus dana sosial DPRD Riau ini, dicurigai merupakan dana pengganti bagi anggota dewan saat kampanye lalu. Pengalokasian dana tersebut, lanjutnya, kesannya hanya untuk kepentingan pribadi anggota DPRD Riau, bukan untuk kepentingan masyarakat.

"Kalau tujuan dana aspirasi dan sosial itu untuk membantu masyarakat, ya mestinya anggota dewan mengusulkan ke pihak eksekutif proyek mana saja yang dibutuhkan masyarakat. Bukan lantas dewan menjadi pelaksana proyek tersebut," kata Al Azhar.

Pengalokasian dana aspirasi dan sosial Rp 2,5 miliar per anggota dewan, lanjutnya, sangat susah untuk dilakukan pengawasan. DPRD Riau yang seharusnya bertugas mengawasi jalannya roda pemerintahan, kali ini justru sebagai pelaksana anggaran.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(cha/nwk)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
81%
Kontra
19%