Detik.com News
Detik.com
Kamis, 25/11/2010 10:48 WIB

Mendagri Diminta Batalkan Dana Aspirasi Rp 2,5 M per Anggota DPRD Riau

Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Halaman 1 dari 2
Pekanbaru - Pengalokasian dana aspirasi dan bantuan sosial sebesar Rp 2,5 miliar bagi setiap anggota DPRD Riau terus saja menjadi kritikan pedas di tengah masyarakat. Mendagri Gamawan Fauzi diminta untuk membatalkan aliran dana aspirasi tersebut.

"APBD Riau tahun 2011 sudah disahkan DPRD Riau yang kini tengah diverifikasi di Kemendagri. Karena itu, kita mendesak Mendagri untuk mencoret dana aspirasi yang msing-masing anggota dewan terima Rp 2 miliar. Ini belum dana bantuan sosial yang jumlahnya Rp500 juta. Total mereka terima Rp2,5 miliar setiap anggota," kata Al Azhar, tokoh Budayawan Riau dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (25/11/2010).

Dia menjelaskan, dana aspirasi dan bantuan sosial yang diberikan kepada 55 anggota DPRD Riau itu, dianggap dana yang rawan akan terjadi tindak pidana korupsi.

"Aneh sekali bila legislatif justru berperan ganda menjadi lembaga eksekutif menentukan proyek lewat dana aspirasi. Ini hanya akal-akalan anggota dewan saja," kata Al Azhar yang juga dosen Universitas Islam Riau (UIR) ini.

Menurut Al Azhar, dana aspirasi plus dana sosial DPRD Riau ini, dicurigai merupakan dana pengganti bagi anggota dewan saat kampanye lalu. Pengalokasian dana tersebut, lanjutnya, kesannya hanya untuk kepentingan pribadi anggota DPRD Riau, bukan untuk kepentingan masyarakat.

"Kalau tujuan dana aspirasi dan sosial itu untuk membantu masyarakat, ya mestinya anggota dewan mengusulkan ke pihak eksekutif proyek mana saja yang dibutuhkan masyarakat. Bukan lantas dewan menjadi pelaksana proyek tersebut," kata Al Azhar.

Pengalokasian dana aspirasi dan sosial Rp 2,5 miliar per anggota dewan, lanjutnya, sangat susah untuk dilakukan pengawasan. DPRD Riau yang seharusnya bertugas mengawasi jalannya roda pemerintahan, kali ini justru sebagai pelaksana anggaran.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(cha/nwk)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%