detikcom

Senin, 22/11/2010 06:08 WIB

82 Calon Hakim Tipikor Lolos Seleksi, Jauh dari Target

Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Sebanyak 82 calon hakim Tindak Pidana Korupsi lolos seleksi tahap II (wawancara) yang diselenggarakan beberapa waktu lalu. Dari 82 calon tersebut terbagi menjadi calon hakim untuk tingkat pertama sebanyak 56 orang dan tingkat banding sebanyak 26 orang.

Namun, jumlah ini masih jauh dari kebutuhan yaitu 244 hakim. Berdasarkan situs resmi Mahkamah Agung (MA), 82 orang tersebut dinyatakan lulus. "Mereka diwajibkan mengikuti Diklat yang pelaksanannya diatur kemudian," bunyi surat keputusan yang di tandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi, Djoko Sarwoko tertanggal 18 November 2010.

Jumlah ini merupakan hasil saringan dari 386 orang yang mendaftar. Seleksi ini merupakan seleksi tahap kedua. Pada seleksi tahap pertama, hanya meloloskan 26 orang.

Peruntukan hakim ad hoc tipikor akan di tempatkan di 30 provinsi. Setiap pengadilan bakal mendapatkan empat orang hakim ad hoc, sehingga total tingkat pertama mendapat 120 hakim ad hoc Tipikor. Jumlah yang sama juga ditempatkan di tingkat banding, yakni sebanyak 120 orang. Sementara di tingkat MA hanya empat orang. Total kebutuhan adalah 244 orang guna merealisasikan amanat UU Pengadilan Tipikor.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(asp/irw)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
71%
Kontra
29%