Detik.com News
Detik.com

Senin, 22/11/2010 06:08 WIB

82 Calon Hakim Tipikor Lolos Seleksi, Jauh dari Target

Andi Saputra - detikNews
82 Calon Hakim Tipikor Lolos Seleksi, Jauh dari Target
Jakarta - Sebanyak 82 calon hakim Tindak Pidana Korupsi lolos seleksi tahap II (wawancara) yang diselenggarakan beberapa waktu lalu. Dari 82 calon tersebut terbagi menjadi calon hakim untuk tingkat pertama sebanyak 56 orang dan tingkat banding sebanyak 26 orang.

Namun, jumlah ini masih jauh dari kebutuhan yaitu 244 hakim. Berdasarkan situs resmi Mahkamah Agung (MA), 82 orang tersebut dinyatakan lulus. "Mereka diwajibkan mengikuti Diklat yang pelaksanannya diatur kemudian," bunyi surat keputusan yang di tandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi, Djoko Sarwoko tertanggal 18 November 2010.

Jumlah ini merupakan hasil saringan dari 386 orang yang mendaftar. Seleksi ini merupakan seleksi tahap kedua. Pada seleksi tahap pertama, hanya meloloskan 26 orang.

Peruntukan hakim ad hoc tipikor akan di tempatkan di 30 provinsi. Setiap pengadilan bakal mendapatkan empat orang hakim ad hoc, sehingga total tingkat pertama mendapat 120 hakim ad hoc Tipikor. Jumlah yang sama juga ditempatkan di tingkat banding, yakni sebanyak 120 orang. Sementara di tingkat MA hanya empat orang. Total kebutuhan adalah 244 orang guna merealisasikan amanat UU Pengadilan Tipikor.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/irw)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%