detikcom
Senin, 22/11/2010 06:08 WIB

82 Calon Hakim Tipikor Lolos Seleksi, Jauh dari Target

Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Sebanyak 82 calon hakim Tindak Pidana Korupsi lolos seleksi tahap II (wawancara) yang diselenggarakan beberapa waktu lalu. Dari 82 calon tersebut terbagi menjadi calon hakim untuk tingkat pertama sebanyak 56 orang dan tingkat banding sebanyak 26 orang.

Namun, jumlah ini masih jauh dari kebutuhan yaitu 244 hakim. Berdasarkan situs resmi Mahkamah Agung (MA), 82 orang tersebut dinyatakan lulus. "Mereka diwajibkan mengikuti Diklat yang pelaksanannya diatur kemudian," bunyi surat keputusan yang di tandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi, Djoko Sarwoko tertanggal 18 November 2010.

Jumlah ini merupakan hasil saringan dari 386 orang yang mendaftar. Seleksi ini merupakan seleksi tahap kedua. Pada seleksi tahap pertama, hanya meloloskan 26 orang.

Peruntukan hakim ad hoc tipikor akan di tempatkan di 30 provinsi. Setiap pengadilan bakal mendapatkan empat orang hakim ad hoc, sehingga total tingkat pertama mendapat 120 hakim ad hoc Tipikor. Jumlah yang sama juga ditempatkan di tingkat banding, yakni sebanyak 120 orang. Sementara di tingkat MA hanya empat orang. Total kebutuhan adalah 244 orang guna merealisasikan amanat UU Pengadilan Tipikor.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/irw)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
61%
Kontra
39%