Minggu, 21/11/2010 10:39 WIB

Kombes Boy Rafli Gantikan Kombes Marwoto di Mabes Polri

E Mei Amelia R - detikNews
Jakarta - Pergantian posisi dan jabatan di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus terjadi. Kali ini giliran Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Boy Rafli Amar yang dimutasi.

Dalam Surat Telegram Rahasia (STR) Kapolri bernomor 960/XI/2010 tanggal 18 November 2010 yang ditandatangani Asisten SDM Polri Irjen Edy Sunarno, Kombes Boy Rafli Amar diangkat dalam jabatan baru sebagai Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Mabes Polri.

Boy Rafli menggantikan Kombes Marwoto Soeto. Sementara Marwoto dipromosikan menjadi Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Polda DIY.

Marwoto menggantikan pejabat sebelumnya yakni Kombes Iwan Supardiman. Iwan kini menjabat sebagai Irbid Jemen Garku Itwil 1 Itwasum Polri.

Sedangkan jabatan Kabid Humas Polda Metro Jaya ditempati oleh Kombes Baharudin Jafar. Baharudin sebelumnya menjabat sebagai Kabid Humas Polda Sumatera Utara.

Boy Rafli mengatakan, mutasi tersebut merupakan bagian dalam rangka penyegaran personel yang biasa terjadi di tubuh institusi Polri. Adapun serah terima jabatan Kabid Humas Polda Metro akan dilaksanakan awal Desember 2010 mendatang.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mei/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%