Detik.com News
Detik.com
Minggu, 14/11/2010 17:05 WIB

JPTS Minta Klaim Kemenangan Quick Count Tak Intervensi KPU Tangsel

Dira Derby - detikNews
Jakarta - Jaringan Pemilih Tangerang Selatan (JPTS) meminta hasil perhitungan quick count Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Konsultan Citra Indonesia (KCI) yang memenangkan Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie tidak mengintervensi KPU Tangerang Selatan (Tangsel).

Menurut Sekretaris JPTS, Ali Irvan, secara statistik perbedaan yang tipis tersebut tak bisa memprediksi hasil akhir Pilkada Tangsel. "Untuk itu KPUD dan Panwaslu harus memastikan penghitungan suara secara transparan dan fair," ujar Ali Irvan saat ditemui di KPU Tangsel, Minggu (14/11/2010).

Selisih suara Airin-Benyamin dan Arsid-Andre Taulany yang tipis seharusnya membuat pelaksana quick count untuk menghindari klaim kemenangan pihak tertentu dan menyerahkan hasil final ke KPUD. Pelaksana quick count diminta merilis hasil penghitungan setiap TPS yang jadi sampel agar bisa dibandingkan dengan data aktual di KPUD.

"Kami mencium indikasi adanya intervensi birokasi dengan ditundanya rekap di PPK yang seharusnya berlangsung dan selesai Sabtu malam, tetapi ditunda siang ini. Ini memunculkan spekulasi intervensi dan kecurangan dengan ditundanya rekap di PPK yang seharusnya berlangsung dan selesai semalam," terangnya.

Sementara itu, Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Irgan Chairul Mahfidz mengatakan, perbedaan suara yang tipis tidak bisa diklaim siapa pemenangnya.

"Kita tidak tahu juga subjektifitasnya kalau survei seperti itu. Sebab, survei seperti ini menguatkan ketegangan baru di Tangsel," jelas Irgan, disela-sela pengobatan gratis di Villa Ilhami, Tangerang.

"Berdasarkan perhitungan kami (PPP adalah pendukung Arsid-Andre) 47% untuk kemenangan Arsid-Andre. Sedangkan Airin-Benyamin 45%. Itu baru hasil penghitungan sementara tim kami," tambahnya.

Ditemui terpisah, Anggota KPU Tangsel, Samani mengatakan, proses pehitungan sementara masih di tingkat PPK.

"Namun hasil penghitungan di PPK baru akan bisa diketahui malam ini. Namun itu pun jika PPK selesai belum termasuk suara resmi dari KPU. Karena KPU baru akan mengumumkan hasil rapat pleno terbuka pada 19 November 2010," papar Zamani.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(djo/gun)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%