Minggu, 14/11/2010 17:05 WIB

JPTS Minta Klaim Kemenangan Quick Count Tak Intervensi KPU Tangsel

Dira Derby - detikNews
Jakarta - Jaringan Pemilih Tangerang Selatan (JPTS) meminta hasil perhitungan quick count Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Konsultan Citra Indonesia (KCI) yang memenangkan Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie tidak mengintervensi KPU Tangerang Selatan (Tangsel).

Menurut Sekretaris JPTS, Ali Irvan, secara statistik perbedaan yang tipis tersebut tak bisa memprediksi hasil akhir Pilkada Tangsel. "Untuk itu KPUD dan Panwaslu harus memastikan penghitungan suara secara transparan dan fair," ujar Ali Irvan saat ditemui di KPU Tangsel, Minggu (14/11/2010).

Selisih suara Airin-Benyamin dan Arsid-Andre Taulany yang tipis seharusnya membuat pelaksana quick count untuk menghindari klaim kemenangan pihak tertentu dan menyerahkan hasil final ke KPUD. Pelaksana quick count diminta merilis hasil penghitungan setiap TPS yang jadi sampel agar bisa dibandingkan dengan data aktual di KPUD.

"Kami mencium indikasi adanya intervensi birokasi dengan ditundanya rekap di PPK yang seharusnya berlangsung dan selesai Sabtu malam, tetapi ditunda siang ini. Ini memunculkan spekulasi intervensi dan kecurangan dengan ditundanya rekap di PPK yang seharusnya berlangsung dan selesai semalam," terangnya.

Sementara itu, Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Irgan Chairul Mahfidz mengatakan, perbedaan suara yang tipis tidak bisa diklaim siapa pemenangnya.

"Kita tidak tahu juga subjektifitasnya kalau survei seperti itu. Sebab, survei seperti ini menguatkan ketegangan baru di Tangsel," jelas Irgan, disela-sela pengobatan gratis di Villa Ilhami, Tangerang.

"Berdasarkan perhitungan kami (PPP adalah pendukung Arsid-Andre) 47% untuk kemenangan Arsid-Andre. Sedangkan Airin-Benyamin 45%. Itu baru hasil penghitungan sementara tim kami," tambahnya.

Ditemui terpisah, Anggota KPU Tangsel, Samani mengatakan, proses pehitungan sementara masih di tingkat PPK.

"Namun hasil penghitungan di PPK baru akan bisa diketahui malam ini. Namun itu pun jika PPK selesai belum termasuk suara resmi dari KPU. Karena KPU baru akan mengumumkan hasil rapat pleno terbuka pada 19 November 2010," papar Zamani.


Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(djo/gun)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
73%
Kontra
27%