detikcom
Minggu, 14/11/2010 17:05 WIB

JPTS Minta Klaim Kemenangan Quick Count Tak Intervensi KPU Tangsel

Dira Derby - detikNews
Jakarta - Jaringan Pemilih Tangerang Selatan (JPTS) meminta hasil perhitungan quick count Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Konsultan Citra Indonesia (KCI) yang memenangkan Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie tidak mengintervensi KPU Tangerang Selatan (Tangsel).

Menurut Sekretaris JPTS, Ali Irvan, secara statistik perbedaan yang tipis tersebut tak bisa memprediksi hasil akhir Pilkada Tangsel. "Untuk itu KPUD dan Panwaslu harus memastikan penghitungan suara secara transparan dan fair," ujar Ali Irvan saat ditemui di KPU Tangsel, Minggu (14/11/2010).

Selisih suara Airin-Benyamin dan Arsid-Andre Taulany yang tipis seharusnya membuat pelaksana quick count untuk menghindari klaim kemenangan pihak tertentu dan menyerahkan hasil final ke KPUD. Pelaksana quick count diminta merilis hasil penghitungan setiap TPS yang jadi sampel agar bisa dibandingkan dengan data aktual di KPUD.

"Kami mencium indikasi adanya intervensi birokasi dengan ditundanya rekap di PPK yang seharusnya berlangsung dan selesai Sabtu malam, tetapi ditunda siang ini. Ini memunculkan spekulasi intervensi dan kecurangan dengan ditundanya rekap di PPK yang seharusnya berlangsung dan selesai semalam," terangnya.

Sementara itu, Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Irgan Chairul Mahfidz mengatakan, perbedaan suara yang tipis tidak bisa diklaim siapa pemenangnya.

"Kita tidak tahu juga subjektifitasnya kalau survei seperti itu. Sebab, survei seperti ini menguatkan ketegangan baru di Tangsel," jelas Irgan, disela-sela pengobatan gratis di Villa Ilhami, Tangerang.

"Berdasarkan perhitungan kami (PPP adalah pendukung Arsid-Andre) 47% untuk kemenangan Arsid-Andre. Sedangkan Airin-Benyamin 45%. Itu baru hasil penghitungan sementara tim kami," tambahnya.

Ditemui terpisah, Anggota KPU Tangsel, Samani mengatakan, proses pehitungan sementara masih di tingkat PPK.

"Namun hasil penghitungan di PPK baru akan bisa diketahui malam ini. Namun itu pun jika PPK selesai belum termasuk suara resmi dari KPU. Karena KPU baru akan mengumumkan hasil rapat pleno terbuka pada 19 November 2010," papar Zamani.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(djo/gun)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%