detikcom
Kamis, 11/11/2010 17:04 WIB

Alasan Akil Muchtar Tidak Mau 'Diperiksa' Refly Harun

Andi Saputra - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Hakim konstitusi Akil Muchtar menolak jika Ketua tim investigasi isu suap Mahkamah Konstitusi (MK) Refly Harun akan memeriksanya layaknya penyidik dan terperiksa. Ia hanya akan meladeni jika Refly yang datang langsung ke ruangannya.

"Kalau saya dipanggil kemana, di luar gedung MK saya tidak mau. Tapi kalau Refly
datang ke ruangan saya, silahkan. Welcome," kata Akil Muchtar saat berbincang dengan wartawan usai menghadiri peluncuran buku 'Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945' di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (11/11/2010).

Sikap Akil bukan tanpa alasan. Mantan politisi Golkar ini mengatakan jika sikapnya ini didasari Pasal 6 UU MK yang mensyaratkan hakim MK diperiksa setelah mendapat surat izin tertulis dari jaksa agung, yang disetujui presiden. Pemeriksaan bisa tanpa izin jaksa agung dan presiden jika tertangkap tangan atau kejahatan dengan ancaman hukuman mati/ kejahatan negara.

Karena itu, Akil tidak setuju dengan istilah diperiksa karena masuk ranah kewenangan kepolisian.

"Kalau yang memeriksa Refly? (mengangkat bahu). Padahal menurut UU, polisi memeriksa hakim MK harus dengan izin jaksa agung dan disetujui presiden. Ini Refly. Tapi kalau dia ke ruang kerja saya, silahkan saja datang ke ruang kerja saya," katanya.

Akil juga mengkhawatirkan jika sikapnya yang banyak bicara di media malah membuat opini berbalik dan seakan-akan menuduhnya, bahwa ia lah hakim yang menerima suap.

"Karena saya yang suka berbicara (ke media), opininya berbalik. Seakan-akan saya yang kena (dapat suap). Apalagi jelas-jelas saya menolak diperiksa," tutur Akil.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/gun)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%
MustRead close