Kamis, 11/11/2010 17:04 WIB

Alasan Akil Muchtar Tidak Mau 'Diperiksa' Refly Harun

Andi Saputra - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Hakim konstitusi Akil Muchtar menolak jika Ketua tim investigasi isu suap Mahkamah Konstitusi (MK) Refly Harun akan memeriksanya layaknya penyidik dan terperiksa. Ia hanya akan meladeni jika Refly yang datang langsung ke ruangannya.

"Kalau saya dipanggil kemana, di luar gedung MK saya tidak mau. Tapi kalau Refly
datang ke ruangan saya, silahkan. Welcome," kata Akil Muchtar saat berbincang dengan wartawan usai menghadiri peluncuran buku 'Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945' di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (11/11/2010).

Sikap Akil bukan tanpa alasan. Mantan politisi Golkar ini mengatakan jika sikapnya ini didasari Pasal 6 UU MK yang mensyaratkan hakim MK diperiksa setelah mendapat surat izin tertulis dari jaksa agung, yang disetujui presiden. Pemeriksaan bisa tanpa izin jaksa agung dan presiden jika tertangkap tangan atau kejahatan dengan ancaman hukuman mati/ kejahatan negara.

Karena itu, Akil tidak setuju dengan istilah diperiksa karena masuk ranah kewenangan kepolisian.

"Kalau yang memeriksa Refly? (mengangkat bahu). Padahal menurut UU, polisi memeriksa hakim MK harus dengan izin jaksa agung dan disetujui presiden. Ini Refly. Tapi kalau dia ke ruang kerja saya, silahkan saja datang ke ruang kerja saya," katanya.

Akil juga mengkhawatirkan jika sikapnya yang banyak bicara di media malah membuat opini berbalik dan seakan-akan menuduhnya, bahwa ia lah hakim yang menerima suap.

"Karena saya yang suka berbicara (ke media), opininya berbalik. Seakan-akan saya yang kena (dapat suap). Apalagi jelas-jelas saya menolak diperiksa," tutur Akil.Next

Halaman 1 2

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(asp/gun)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
75%
Kontra
25%
MustRead close