detikcom
Jumat, 05/11/2010 15:20 WIB

Jemaah Calon Haji Asal Riau Merasa Ditelantarkan

Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Pekanbaru - Jemaan calon haji asal Riau kloter 9 dari Embarkasi Batam, merasa ditelantarkan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Mekah. Ini karena dari Masjidil Haram ke pemondokan jaraknya 6 km. Disamping itu transportasi yang disediakan sangat terbatas dan selalu terlambat.

Hal itu disampaikan jemaah calon haji, Jalal asal Dumai dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (05/11/2010). Menurutnya, jemaah calon haji kloter 9 Batam yang berasal dari Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Meranti Riau, merasa tidak nyaman dengan jarak pemondokan menuju Masjidil Haram yang mencapai 6 km.

Disamping jarak yang begiti jauh, terang Jalal, kondisi tempat penginapan mereka di salah satu hotel juga dianggap tidak nyaman. Dimana satu kamar hotel harus dijubeli 10 orang jemaah
calon haji.

"Kamar yang ukurannya tidak terlalu besar itu, kita harus desak-desakan. Sangat tidak layak ukuran kamar hotel tapi harus dihuni 10 orang. Ini sudah kami rasakan selama enam hari ini," kata Jalal.

Ini belum kondisi kamar mandi yang juga dianggap tidak layak. Satu kamar mandi yang disediakan, ternyata untuk keperluan 30 orang. "Untuk urusan mandi saja kita harus antre. Malah kadang kita tidak sempat mandi, karena begitu lama antrenya. Kami merasa diterlantarkan pihak panitia," terang Jalal.

Dengan jarak 6 km dari pemondokan itu, lanjut Jalal, pihak Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Mekkah juga dianggap tidak professional. Transportasi yang disediakan sangat minim. Satu unit kendaraan pengangkut haji mesti mengakut 700 orang, atau satu banding 700.

"Untuk menunggu giliran ini saja kita mesti antri 3 sampai 4 jam. Malah sebagian jemaah calon haji ada yang jatuh pingsan karena terlalu lama menunggu tranportasi tersebut," kata Jalil.

Kondisi transportasi yang sangat terbatas ini, kata Jalil, para jemaah calon haji kloter 9, telah melakukan protes untuk meminta uang transportasi untuk dikembalikan.

"Kita saat ini menuntut dikembalikannya uang transportasi. Karena memang pelayanan yang diberikan tidak sebandingkan dengan uang yang telah kita sediakan. Kami menuntut dikembalikannya uang ini, karena beberapa kloter lainnya sudah ada yang dikembalikan pihak panitia," tutup Jalil.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(cha/irw)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%