Detik.com News
Detik.com
Jumat, 29/10/2010 13:17 WIB

SBY Berbelasungkawa Atas Meninggalnya Asmara Nababan

Luhur Hertanto - detikNews
Jakarta - Kabar telah berpulangnya Asmara Nababan, telah diterima oleh Presiden SBY. Presiden menyampaikan rasa belasungkawa dan berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.

"Bapak Presiden berbelasungkawa atas meninggalnya Pak Asmara Nababan yang dikenal sebagai seorang pejuang HAM dan demokrasi," ujar Jubir Julian Aldrin Pasha melalui telepon, Jumat (29/10/2010).

Aktivis HAM Asmara Nababan meninggal dunia akibat serangan kanker paru-paru. Almarhum mantan Sekjen Komnas HAM ini sempat menjalani perawatan intensif di China.

Rencananya, jenazah Asmara disemayamkan di rumah duka Jl Rasamala Raya 31, Pancoran, Jakarta, mulai Minggu (31/10) sampai Senin (1/11). Keesokan harinya, jenazah akan disemayamkan di Kantor Komnas HAM lalu dimakamkan di TPU Tanah Kusir.

Asmara Nababan menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Guangzhou sejak 12 Oktober lalu karena menderita kanker paru-paru stadium 4. Asmara pernah dirawat di rumah sakit Gading Pluit, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Asmara sebelum sakit tetap aktif memimpin Demos, sebuah Pusat Riset Demokrasi yang didirikannya bersama sejumlah pejuang HAM dan Demokrasi. Di antaranya adalah Munir (almarhum), Arief Budiman, Th Sumartana (almarhum), dan Nasikun.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(lh/fay)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%