detikcom

Kamis, 28/10/2010 12:21 WIB

Abbas Said, Hakim Agung yang Hindari Kasus Farhat Abbas

Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Sang ayah adalah hakim agung, sedangkan si anak pengacara. Lantas apa jadinya jika anak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas perkara yang ditanganinya?

"Saya menghindar. Saya tak mau urus perkara Farhat. Biar orang lain yang megang,"
kata Abbas Said di sela-sela acara pelantikan hakim adhoc kepada wartawan di gedung
MA, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu, (27/10/2010).

Sudah jamak diketahui, Abbas Said adalah ayah pengacara flamboyan Farhat Abbas.
Hubungan sedarah inilah yang menimbulkan pandangan negatif adanya main mata di antara keduanya. Tak sedikit Farhat Abbas melayangkan kasasi atau PK ke kantor ayahnya tersebut.

"Kan sudah ada aturannya bahwa hakim tak boleh menangani perkara yang masih ada hubungan sedarah, sekandung atau semenda," tegas Abbas yang telah 7 tahun menjadi Hakim Agung ini.

Meski telah 40 tahun berkarier menjadi hakim, namun Abbas telah mengambil sikap
untuk pensiun bukan sebagai hakim. Namun sebagai komisioner di Komisi Yudisial. Kini
dirinya tinggal menunggu fit and properties di DPR semata. Padahal, masa pensiun
sebagai hakim agung masih 4 tahun lagi.

"Kalau visi dan misi jadi anggota KY nanti di DPR saja, "jelasnya.

Bukankah dari segi pendapatan, lebih besar menjadi hakim agung dibanding komisioner
KY? "Semua orang juga berpikir begitu. Tapi dengan di KY, saya ingin membuat citra hukum lebih baik," ucap Abbas.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(asp/vit)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
73%
Kontra
27%