detikcom
Selasa, 26/10/2010 16:37 WIB

Sidang Mafia Pajak

Pengacara: Maruli Lebih Tepat Diadili di Pengadilan Pajak

Ari Saputra - detikNews
Gayus Tambunan.
Jakarta - Tim pengacara Maruli Manurung menilai kasus pajak yang menimpa kliennya tidak tepat dilakukan di pengadilan umum. Sebab merupakan kasus sengketa pajak yang merupakan wilayah hukum administrasi negara.

"Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh pejabat tertentu di lingkungan Ditjen Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik perpajakan. Itu merujuk kepada pasal 44 ayat (1) UU No.28/2007 tentang perpajakan," kata salah satu kuasa hukum
Maruli, Juniver Girsang, dalam nota keberatan (eksepsi) di PN Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Selasa (26/10/2010).

Maruli Manurung adalah salah seorang petinggi di Direktorat Jenderal Pajak. Dia didakwa menerima suap/gratifikasi saat menangani komplain pajak PT Surya Alam Tunggal (SAT) senilai Rp 570 juta yang ditangani oleh Gayus Tambunan dan Humala Napitupulu.

Pada saat itu, Maruli menangani kasus Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diajukan oleh PT SAT. Dia menilai apa dilakukannya sudah sesuai prosedur berlaku sebagai mana tercantum dalam SK Dirjen Pajak.

"Bahkan, SKPKB tersebut disetujui oleh Dirjen Pajak saat itu yakni Darmin Nasution," ujar Juniver.

"Kenyataannya, SK Dirjen Pajak tersebut hingga kini tidak pernah dibatalkan. Bahkan saat menjalani fit and proper test calon gubernur BI, Darmin Nasution menegaskan bahwa tidak ditemukan kesalahan dalam keberatan pajak PT SAT," imbuhnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 12.45 WIB

(Ari/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 21/07/2014 12:41 WIB
    Wamenhub: Jembatan Comal Bikin Jalur Darat Lebih Kompleks, Ada 3 Alternatif
    Gb Jembatan Comal, Pemalang, Jateng, yang ambles pada Jumat (18/7) malam lalu membuat mudik via jalur darat lebih kompleks. Memang Kementerian PU mengebut pengerjaan jembatan itu. Namun di satu sisi harus menunggu kelayakannya. Ada 3 alternatif jalur mudik menghindari Jembatan Comal.
ProKontra Index »

Polisi akan Razia dan Bubarkan Sahur on The Road

Dari hari ke hari, Sahur on The Road (SOTR) alias sahur keliling yang awalnya niatnya baik, membagi-bagikan sahur ke warga tidak mampu, kini melenceng semakin meresahkan, melakukan vandalisme hingga pembacokan. Terakhir Senin (21/7) dini hari, beberapa korban pembacokan kelompok SOTR berjatuhan. Polda Metro Jaya akan merazia, membubarkan hingga menindak kelompok SOTR yang melakukan tindak pidana. Bila Anda setuju dengan tindakan Polda Metro Jaya, pilih Pro!
Pro
73%
Kontra
27%