Minggu, 24/10/2010 14:31 WIB

ICW: 76% Pernyataan SBY Soal Pemberantasan Korupsi Tidak Terealisasi

Didi Syafirdi - detikNews
Jakarta - Selama 1 tahun menjabat sebagai presiden periode kedua, SBY 34 kali mengeluarkan pernyataan soal pemberantasan korupsi. 17 Pernyataan dikategorikan mendukung pemberantasan korupsi, tetapi realisasi dari pernyataan ini sangat minim.

"Hanya 4 terealisasi (24%) sedangkan 13 pernyataan (76%) tidak teralisasi," ujar Peneliti Hukum ICW Donal Fariz kepada wartawan di kantornya, Jl Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (24/10/2010).

Donal mencontohkan pernyataan yang indah di permukaan tetapi tidak teralisasi dengan baik misalnya, kasus Century. SBY meminta agar kasus ini diungkap setuntas-tuntasnya, namun kenyataannya Partai Demokrat sangat defensif. Pernyataan SBY yang meminta agar mafia pajak dibongkar juga tidak terealisasi.

"Dari sini kita lihat pernyataan yang disampaikan SBY hanya indah di permukaan dengan janji-janji manis," sesal Donal.

Donal juga mengkritik SBY yang memilih bungkam dalam isu-isu krusial. Misalnya terkait kasus Gayus Tambunan, tidak terdengar ada tindakan tegas dari SBY. Kemudian kriminalisasi pimpinan KPK yang baru PK SKPP-nya baru saja ditolak MA.

Menurut Donal, pemberian remisi, grasi dan pembebasan bersyarat yang diberikan SBY kepada koruptor menunjukkan tidak sensitifnya pemerintahan SBY terhadap para korban koruptor. Hal ini semakin mempertegas anomali pemberantasan korupsi.

ICW mencatat ada 660 terpidana korupsi, 1 mendapat grasi, 314 mendapat remisi dan 318 mendapat pembebasan bersyarat. Grasi yang menonjol diberikan kepada mantan Bupati Kutai Kartanegara Syaukani.

"Kita simpulkan Presiden tidak komit pada pemberantasan korupsi," tudingnya.
(did/nrl)





Sponsored Link

Komentar (0 Komentar)

    Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
    Tampilkan Komentar di:        

    Redaksi: redaksi[at]detik.com
    Informasi pemasangan iklan
    hubungi : sales[at]detik.com
    • Selasa, 14/05/2013 14:56 WIB
      50 Tahun Integrasi Irian Barat ke NKRI
      Tokoh Integrasi Papua Yahya Solosa: Riak Separatisme Memang Ada
      Gb Pada 1 Mei lalu bertepatan dengan 50 tahun integrasi Irian Barat (sekarang Papua) ke Indonesia. Namun pertanyaan saat ini tentunya adalah, selama setengah abad, adakah makna bergabungnya Papua ke wilayah Indonesia bagi masyarakatnya?
    ProKontra Index »

    Melawan KPK Jadi Bumerang Buat PKS

    PKS melakukan perlawanan ke KPK dengan akan melaporkan penyidik KPK ke Mabes Polri. Menurut konsultan politik Dimas Oky Nugroho dari Akar Rumput Strategic Political Consulting, aksi PKS ini justru akan menjadi bumerang, kehilangan simpati publik. Lebih baik, PKS tak ikut campur dalam kasus Luthfi Hasan Ishaaq. PKS bisa mencontoh partai lainnya bila berhadapan dengan KPK dengan melakukan pembersihan internal. Bila Anda setuju dengan pernyataan Dimas Oky Nugroho, pilih Pro!
    Pro
    45%
    Kontra
    55%
    Cari Penawaran Terbaik di Sini
    Info Promosi Travel