detikcom

Selasa, 05/10/2010 16:47 WIB

Sikap SBY Jadi Bentuk Protes untuk Pemerintah Belanda

Ken Yunita - detikNews
Jakarta - Sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang membatalkan kunjungannya ke Belanda dinilai sudah tepat. Sikap tegas itu juga bisa berarti protes untuk pemerintah Belanda yang seakan membiarkan para pengacau mengganggu hubungan RI-Belanda.

"Itu mempermalukan Indonesia, tidak hanya Presiden SBY. Jadi pembatalan ini suatu bentuk protes kepada Belanda," kata pengamat hubungan luar negeri dari The Habibie Center Hasjim Djalal saat berbincang dengan detikcom, Selasa (5/10/2010).

Namun Hasjim tidak setuju jika Indonesia menarik Dubes RI untuk Belanda JE Habibie. Hal itu, menurut Hasjim, akan lebih membuat hubungan diplomatik kedua negara makin buruk saja.

"Saat ini saya rasa belum perlu ya, pembatalan itu sudah cukup. Seharusnya Belanda bisa bersikap dengan keputusan Presiden ini. Kita tunggu saja," kata Hasjim.

Hasjim mengatakan, dengan adanya peristiwa ini, yang dirugikan adalah kedua negara. Sementara, pihak-pihak yang mengajukan tuntutan soal HAM di Den Haag tersebut yaitu RMS, tertawa merasa menang.

"Yang rugi ya Belanda dan Indonesia, si pengacau itu yang tertawa. Karena itu ini jangan sampai hubungan menjadi buruk. Indonesia harus pertanyakan, mengapa Belanda membiarkan para pengacau itu?" tanya Hasjim.

SBY membatalkan kunjungan kenegaraannya ke Belanda, di detik-detik terakhir sebelum pesawatnya tinggal landas. Rombongan SBY termasuk wartawan telah masuk dalam pesawat Kepresidenan itu.

SBY mengaku tidak bisa menerima karena saat dirinya berada di Belanda, akan digelar pengadilan yang salah satunya akan memutuskan tuntutan penangkapan dirinya.

Bagi SBY, hal itu melecehkan harga diri bangsa Indonesia. Karena itu, SBY memilih mengirim surat kepada PM Belanda yang menyatakan pembatalan kunjungannya hingga waktu yang tidak ditentukan.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ken/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%