detikcom
Selasa, 05/10/2010 16:47 WIB

Sikap SBY Jadi Bentuk Protes untuk Pemerintah Belanda

Ken Yunita - detikNews
Jakarta - Sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang membatalkan kunjungannya ke Belanda dinilai sudah tepat. Sikap tegas itu juga bisa berarti protes untuk pemerintah Belanda yang seakan membiarkan para pengacau mengganggu hubungan RI-Belanda.

"Itu mempermalukan Indonesia, tidak hanya Presiden SBY. Jadi pembatalan ini suatu bentuk protes kepada Belanda," kata pengamat hubungan luar negeri dari The Habibie Center Hasjim Djalal saat berbincang dengan detikcom, Selasa (5/10/2010).

Namun Hasjim tidak setuju jika Indonesia menarik Dubes RI untuk Belanda JE Habibie. Hal itu, menurut Hasjim, akan lebih membuat hubungan diplomatik kedua negara makin buruk saja.

"Saat ini saya rasa belum perlu ya, pembatalan itu sudah cukup. Seharusnya Belanda bisa bersikap dengan keputusan Presiden ini. Kita tunggu saja," kata Hasjim.

Hasjim mengatakan, dengan adanya peristiwa ini, yang dirugikan adalah kedua negara. Sementara, pihak-pihak yang mengajukan tuntutan soal HAM di Den Haag tersebut yaitu RMS, tertawa merasa menang.

"Yang rugi ya Belanda dan Indonesia, si pengacau itu yang tertawa. Karena itu ini jangan sampai hubungan menjadi buruk. Indonesia harus pertanyakan, mengapa Belanda membiarkan para pengacau itu?" tanya Hasjim.

SBY membatalkan kunjungan kenegaraannya ke Belanda, di detik-detik terakhir sebelum pesawatnya tinggal landas. Rombongan SBY termasuk wartawan telah masuk dalam pesawat Kepresidenan itu.

SBY mengaku tidak bisa menerima karena saat dirinya berada di Belanda, akan digelar pengadilan yang salah satunya akan memutuskan tuntutan penangkapan dirinya.

Bagi SBY, hal itu melecehkan harga diri bangsa Indonesia. Karena itu, SBY memilih mengirim surat kepada PM Belanda yang menyatakan pembatalan kunjungannya hingga waktu yang tidak ditentukan.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ken/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
41%
Kontra
59%
MustRead close