Selasa, 05/10/2010 16:47 WIB

Sikap SBY Jadi Bentuk Protes untuk Pemerintah Belanda

Ken Yunita - detikNews
Jakarta - Sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang membatalkan kunjungannya ke Belanda dinilai sudah tepat. Sikap tegas itu juga bisa berarti protes untuk pemerintah Belanda yang seakan membiarkan para pengacau mengganggu hubungan RI-Belanda.

"Itu mempermalukan Indonesia, tidak hanya Presiden SBY. Jadi pembatalan ini suatu bentuk protes kepada Belanda," kata pengamat hubungan luar negeri dari The Habibie Center Hasjim Djalal saat berbincang dengan detikcom, Selasa (5/10/2010).

Namun Hasjim tidak setuju jika Indonesia menarik Dubes RI untuk Belanda JE Habibie. Hal itu, menurut Hasjim, akan lebih membuat hubungan diplomatik kedua negara makin buruk saja.

"Saat ini saya rasa belum perlu ya, pembatalan itu sudah cukup. Seharusnya Belanda bisa bersikap dengan keputusan Presiden ini. Kita tunggu saja," kata Hasjim.

Hasjim mengatakan, dengan adanya peristiwa ini, yang dirugikan adalah kedua negara. Sementara, pihak-pihak yang mengajukan tuntutan soal HAM di Den Haag tersebut yaitu RMS, tertawa merasa menang.

"Yang rugi ya Belanda dan Indonesia, si pengacau itu yang tertawa. Karena itu ini jangan sampai hubungan menjadi buruk. Indonesia harus pertanyakan, mengapa Belanda membiarkan para pengacau itu?" tanya Hasjim.

SBY membatalkan kunjungan kenegaraannya ke Belanda, di detik-detik terakhir sebelum pesawatnya tinggal landas. Rombongan SBY termasuk wartawan telah masuk dalam pesawat Kepresidenan itu.

SBY mengaku tidak bisa menerima karena saat dirinya berada di Belanda, akan digelar pengadilan yang salah satunya akan memutuskan tuntutan penangkapan dirinya.

Bagi SBY, hal itu melecehkan harga diri bangsa Indonesia. Karena itu, SBY memilih mengirim surat kepada PM Belanda yang menyatakan pembatalan kunjungannya hingga waktu yang tidak ditentukan.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ken/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%