Detik.com News
Detik.com
Selasa, 05/10/2010 16:47 WIB

Sikap SBY Jadi Bentuk Protes untuk Pemerintah Belanda

Ken Yunita - detikNews
Sikap SBY Jadi Bentuk Protes untuk Pemerintah Belanda
Jakarta - Sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang membatalkan kunjungannya ke Belanda dinilai sudah tepat. Sikap tegas itu juga bisa berarti protes untuk pemerintah Belanda yang seakan membiarkan para pengacau mengganggu hubungan RI-Belanda.

"Itu mempermalukan Indonesia, tidak hanya Presiden SBY. Jadi pembatalan ini suatu bentuk protes kepada Belanda," kata pengamat hubungan luar negeri dari The Habibie Center Hasjim Djalal saat berbincang dengan detikcom, Selasa (5/10/2010).

Namun Hasjim tidak setuju jika Indonesia menarik Dubes RI untuk Belanda JE Habibie. Hal itu, menurut Hasjim, akan lebih membuat hubungan diplomatik kedua negara makin buruk saja.

"Saat ini saya rasa belum perlu ya, pembatalan itu sudah cukup. Seharusnya Belanda bisa bersikap dengan keputusan Presiden ini. Kita tunggu saja," kata Hasjim.

Hasjim mengatakan, dengan adanya peristiwa ini, yang dirugikan adalah kedua negara. Sementara, pihak-pihak yang mengajukan tuntutan soal HAM di Den Haag tersebut yaitu RMS, tertawa merasa menang.

"Yang rugi ya Belanda dan Indonesia, si pengacau itu yang tertawa. Karena itu ini jangan sampai hubungan menjadi buruk. Indonesia harus pertanyakan, mengapa Belanda membiarkan para pengacau itu?" tanya Hasjim.

SBY membatalkan kunjungan kenegaraannya ke Belanda, di detik-detik terakhir sebelum pesawatnya tinggal landas. Rombongan SBY termasuk wartawan telah masuk dalam pesawat Kepresidenan itu.

SBY mengaku tidak bisa menerima karena saat dirinya berada di Belanda, akan digelar pengadilan yang salah satunya akan memutuskan tuntutan penangkapan dirinya.

Bagi SBY, hal itu melecehkan harga diri bangsa Indonesia. Karena itu, SBY memilih mengirim surat kepada PM Belanda yang menyatakan pembatalan kunjungannya hingga waktu yang tidak ditentukan.

(ken/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%