Selasa, 05/10/2010 16:47 WIB

Sikap SBY Jadi Bentuk Protes untuk Pemerintah Belanda

Ken Yunita - detikNews
Jakarta - Sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang membatalkan kunjungannya ke Belanda dinilai sudah tepat. Sikap tegas itu juga bisa berarti protes untuk pemerintah Belanda yang seakan membiarkan para pengacau mengganggu hubungan RI-Belanda.

"Itu mempermalukan Indonesia, tidak hanya Presiden SBY. Jadi pembatalan ini suatu bentuk protes kepada Belanda," kata pengamat hubungan luar negeri dari The Habibie Center Hasjim Djalal saat berbincang dengan detikcom, Selasa (5/10/2010).

Namun Hasjim tidak setuju jika Indonesia menarik Dubes RI untuk Belanda JE Habibie. Hal itu, menurut Hasjim, akan lebih membuat hubungan diplomatik kedua negara makin buruk saja.

"Saat ini saya rasa belum perlu ya, pembatalan itu sudah cukup. Seharusnya Belanda bisa bersikap dengan keputusan Presiden ini. Kita tunggu saja," kata Hasjim.

Hasjim mengatakan, dengan adanya peristiwa ini, yang dirugikan adalah kedua negara. Sementara, pihak-pihak yang mengajukan tuntutan soal HAM di Den Haag tersebut yaitu RMS, tertawa merasa menang.

"Yang rugi ya Belanda dan Indonesia, si pengacau itu yang tertawa. Karena itu ini jangan sampai hubungan menjadi buruk. Indonesia harus pertanyakan, mengapa Belanda membiarkan para pengacau itu?" tanya Hasjim.

SBY membatalkan kunjungan kenegaraannya ke Belanda, di detik-detik terakhir sebelum pesawatnya tinggal landas. Rombongan SBY termasuk wartawan telah masuk dalam pesawat Kepresidenan itu.

SBY mengaku tidak bisa menerima karena saat dirinya berada di Belanda, akan digelar pengadilan yang salah satunya akan memutuskan tuntutan penangkapan dirinya.

Bagi SBY, hal itu melecehkan harga diri bangsa Indonesia. Karena itu, SBY memilih mengirim surat kepada PM Belanda yang menyatakan pembatalan kunjungannya hingga waktu yang tidak ditentukan.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(ken/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
83%
Kontra
17%