Selasa, 05/10/2010 12:49 WIB

Timur Mengaku 'Bersih' Kasus Trisakti & Pelanggaran HAM di Timor Leste

Hery Winarno - detikNews
Jakarta - Calon Kapolri Komjen Pol Timur Pradopo dituding tak kooperatif dalam pemeriksaan Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM di Timor Timur (sekarang Timor Leste) dan kasus Trisakti. Namun Timur mengaku dirinya 'bersih' dari kedua kasus tersebut.

"Insya Allah," ujar Timur saat ditanyai apakah dirinya clear terkait kedua kasus tersebut usai menghadiri HUT TNI ke-65 di Lanud Halim Perdanakusumah, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (5/10/2010).

Timur mengatakan, semua proses sudah dijalaninya terkait dengan kedua kasus tersebut. "Semua sudah melalui proses. Itu kan sudah ada prosesnya dan saya sudah jalani prosesnya," jelasnya.

Timur pun membantah kalau dirinya pernah ke Bosnia bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Oh itu tidak benar," sangkalnya.

Sebelumnya Komnas HAM menyatakan Timur tidak kooperatif dalam pemeriksaan kasus tragedi Semanggi dan Trisakti 1998. Kala kejadian itu, Timur masih menjabat sebagai Kapolres Jakarta Barat.

Dalam dokumen Komnas HAM, Timur dipanggil karena dianggap mengetahui dan bertanggung jawab pada kekerasan yang terjadi di wilayahnya. Komnas HAM juga mengharapkan Komisi III DPR dapat meminta beberapa lembaga lainnya seperti KPK dan PPATK untuk memberikan evaluasi terhadap Timur Pradopo.

Meski begitu, Komnas HAM berharap agar Timur dapat melakukan penegakan HAM di internal Polri dan masyarakat pada umumnya.

Presiden SBY telah memilih Komjen Pol Timur Pradopo sebagai calon tunggal Kapolri. Terpilihnya mantan Kapolda Metro Jaya ini cuma beberapa jam saja setelah dia mendapatkan kenaikan pangkat dan menduduki posisi baru sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan pada Senin (4/10) kemarin.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(gus/vit)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
84%
Kontra
16%