detikcom
Selasa, 05/10/2010 12:49 WIB

Timur Mengaku 'Bersih' Kasus Trisakti & Pelanggaran HAM di Timor Leste

Hery Winarno - detikNews
Jakarta - Calon Kapolri Komjen Pol Timur Pradopo dituding tak kooperatif dalam pemeriksaan Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM di Timor Timur (sekarang Timor Leste) dan kasus Trisakti. Namun Timur mengaku dirinya 'bersih' dari kedua kasus tersebut.

"Insya Allah," ujar Timur saat ditanyai apakah dirinya clear terkait kedua kasus tersebut usai menghadiri HUT TNI ke-65 di Lanud Halim Perdanakusumah, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (5/10/2010).

Timur mengatakan, semua proses sudah dijalaninya terkait dengan kedua kasus tersebut. "Semua sudah melalui proses. Itu kan sudah ada prosesnya dan saya sudah jalani prosesnya," jelasnya.

Timur pun membantah kalau dirinya pernah ke Bosnia bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Oh itu tidak benar," sangkalnya.

Sebelumnya Komnas HAM menyatakan Timur tidak kooperatif dalam pemeriksaan kasus tragedi Semanggi dan Trisakti 1998. Kala kejadian itu, Timur masih menjabat sebagai Kapolres Jakarta Barat.

Dalam dokumen Komnas HAM, Timur dipanggil karena dianggap mengetahui dan bertanggung jawab pada kekerasan yang terjadi di wilayahnya. Komnas HAM juga mengharapkan Komisi III DPR dapat meminta beberapa lembaga lainnya seperti KPK dan PPATK untuk memberikan evaluasi terhadap Timur Pradopo.

Meski begitu, Komnas HAM berharap agar Timur dapat melakukan penegakan HAM di internal Polri dan masyarakat pada umumnya.

Presiden SBY telah memilih Komjen Pol Timur Pradopo sebagai calon tunggal Kapolri. Terpilihnya mantan Kapolda Metro Jaya ini cuma beberapa jam saja setelah dia mendapatkan kenaikan pangkat dan menduduki posisi baru sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan pada Senin (4/10) kemarin.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(gus/vit)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
41%
Kontra
59%
MustRead close