detikcom
Jumat, 01/10/2010 17:06 WIB

Anak DN Aidit Minta Sejarah G30/S Ditulis Lengkap

Ramadhian Fadillah - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Anak DN Aidit, Ilham Aidit meminta agar sejarah G30/S ditulis lengkap dan tak diungkap sepotong-sepotong. Hal ini agar rekonsiliasi yang terjadi tak dinilai semu.

"Saya selalu ingin mengajak agar peristiwa itu ditulis secara lebih lengkap. Peristiwa itu panjang. Namun sejarah tidak pernah mencatat, setelah peristiwa G30/S PKI itu ratusan ribu orang terbunuh. Ribuan orang dibuang ke Pulau Buru, dan ribuan lagi tidak bisa kembali ke negaranya. Kami minta dicatat secara lengkap untuk pembelajaran apa yang telah terjadi," ujar Ilham Aidit.

Hal itu disampaikan Ilham dalam acara Silaturahmi Nasional di Gedung Nusantara III DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (1/10/2010).

Sejarah yang ditulis utuh itu nantinya akan menjadi pembelajaran bagi para generasi muda Indonesia. Juga menunjukkan agar rekonsiliasi itu tidak semu.

"Rekonsiliasi ini jangan hanya rekonsiliasi semu, karena hasilnya pun akan semu. Rekonsiliasi membuktikann sifat kesatria dan jiwa besar yang harus kita wariskan pada generasi berikutnya," kata dia.

Simpan Nama Aidit

Semasa kecil, Ilham berkisah, mempunyai kenangan yang tak enak berkaitan dengan ayahnya. DN Aidit sebagai Ketua Central Committee Partai Komunis Indonesia (CC PKI), dianggap sebagai musuh negara sejak tahun 1965 itu. Tak pelak, hal ini membuatnya takut menyematkan nama Aidit di belakang namanya.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rdf/nwk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%